oleh

Minta Pemda Pandeglang Segera Refocusing Anggaran, Cipayung Plus Gelar Aksi Protes

PANDEGLANG, KICAUNEWS.COM- Mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) menggelar aksi protes di depan kantor Bupati dan kantor DPRD kabupaten Pandeglang, Senin (08/03) siang tadi.

Aksi protes itu, dilakukan mahasiswa bermula pada saat DPRD Kabupaten Pandeglang secara resmi mengesahkan peningkatan anggaran perjalanan dinas (Perdin) untuk eksekutif dan legislatif pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 sebesar 88 miliar rupiah.

Ketua Umum LMND Kabupaten Pandeglang, Fiqri mengatakan, peningkatan anggaran belanja perjalanan dinas sebesar 88 miliar rupiah tersebut dinilai tidak rasional, dan terkesan hanya akan menjadi bancakan Pemda Pandeglang.

Oleh karenanya, kata Fiqri, kelompok Cipayung Plus meminta agar DPRD segera membatalkan dan melakukan refocusing anggaran tersebut. “Hari ini kami datang kesini, kami meminta agar Pemda maupun DPRD Pandeglang, segera melakukan refocusing anggaran. Karena peningkatan anggaran perjalanan dinas bagi kami adalah jelas adalah hanyalah agenda akal-akalan saja,” kata Fiqri, dalam orasinya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang, Hadi Setiawan. Ia mengaku kecewa dengan kebijakan penggunaan keuangan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 itu hanya dijadikan sebagai agenda bancakan pemerintah.

Padahal kata Hadi, masih banyak yang seharusnya dipikirkan oleh pemerintah daerah kabupaten Pandeglang, selain mengesahkan anggaran belanja Perdin, yaitu masalah pembangunan infrastruktur. “Kami hari ini menyatakan sikap kecewa dengan Pemda dan DPRD Pandeglang,” kata Hadi.

“Harusnya pemerintah memikirkan arah pembangunan infrastruktur, yang selama ini menjadi keresahan masyarakat di setiap pelosok. Ini faktanya justru pemerintah, baik di eksekutif maupun legislatif, justru memikirkan kepentingan pribadi,” tambahnya

Baca juga :  Formature Badko Jabotabeka Banten, Sebut Jendral Tito Bertangan Dingin

Dalam orasinya, Hadi mempertanyakan urgensi pemerintah yang memilih mengambil kebijakan menaikan anggaran perjalanan dinas, ditengah pandemik covid-19 dan tidak meratanya pembangunan di Kabupaten Pandeglang.

“Apa urgensinya, pemda ini justru meningkatkan anggaran perjalanan dinas. Kita melihat bahwa, pemerintah saat ini terkesan mementingkan kepentingan pribadi. Baik itu dewannya maupun semua OPD-nya (Organisasi Perangkat Daerah). Kami meminta agar segera lakukan refocusing anggaran, kasian rakyat,” tegasnya

Diketahui, peningkatan anggaran perjalanan dinas pemerintahan ditingkat legislatif yang semula sebesar Rp. 38 miliar menjadi Rp. 41 miliar, dengan total keseluruhan peningkatan anggaran dinas di eksekutif dan legislatif sebesar Rp. 88 miliar.

Banggar Harus Dibubarkan

Hal yang sama juga dikatakan Ketua Umum GMNI Pandeglang, Tb Afandi. Menurutnya, perilaku DPRD maupun Pemda Pandeglang tidak mempunyai komitmen untuk membangun kabupaten Pandeglang, menjadi lebih maju.

“Hari ini kita melihat bahwa, komitmen pemerintah eksekutif maupun legislatif, tidak jelas. Dengan adanya pengesahan peningkatan anggaran perjalanan dinas, ini jelas. Bahwa, Pemda dan DPRD tidak punya komitmen yang jelas untuk membangun Pandeglang,” tegasnya

“Oleh karena itu, kami mendesak agar, bubarkan Badan Anggaran (Banggar) yang selama ini diduga menjadi tempat kongkalikong pada maling-maling berdasi itu,” pungkasnya. (Haji Merah)

Mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus.
Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru