oleh

Kelompok Cipayung Plus Desak Pemda Pandeglang Segera Lakukan Refocusing Anggaran Perjalanan Dinas

PANDEGLANG, KICAUNEWS- Peningkatan anggaran perjalanan dinas pemerintahan ditingkat legislatif yang semula sebesar Rp. 3,8 miliar menjadi Rp. 41 miliar, dengan total keseluruhan peningkatan anggaran dinas di eksekutif dan legislatif sebesar Rp. 88 miliar tersebut di Kabupaten Pandeglang, kembali mendapatkan sorotan publik.

Sorotan tersebut, kali ini datang dari organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Liga Mahasiswa Untuk Demokrasi (LMND).

Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang, Hadi Setiawan dalam mengatakan, pihaknya mempertanyakan soal urgensi kenaikan anggaran perjalanan tersebut, dan meminta agar pemerintah daerah segera melakukan refocusing anggaran perjalanan dinas untuk pemerintahan ditingkat eksekutif maupun legislatif.

“Kami tidak tau juga yah, apa urgensinya sampai meningkatnya begitu melonjak. Jangan-jangan itu semua hanya akal-akalan para pemangku kebijakan saja, untuk merampok uang rakyat. Kami meminta agar Pemda harus sesegera mungkin melakukan refocusing anggaran perjalanan dinas untuk legislatif maupun eksekutif,” kata Hadi, Senin (08/03) di Pendopo Pandeglang.

Senada, Ketua Umum LMND Kabupaten Pandeglang, Moh Fiqri di tempat yang sama mengatakan, pihaknya juga melihat, skema peningkatan anggaran perjalanan dinas di pemerintahan kabupaten Pandeglang itu, terkesan tidak transparan dan terindikasi syarat akan korupsi dan maladministrasi.

“Justru kita melihat bahwa, kejadian ini terkesan tidak transparan bahkan perencanaan dan pengesahan anggaran APBD di Pandeglang ini, justru pemerintah tidak melibatkan semua elemen, termasuk elemen mahasiswa. Harusnya kan itu dilibatkan,” katanya.

Selain itu, LMND kata Fiqri, mempertanyakan, hasil kerja pemerintahan di kabupaten Pandeglang, baik untuk eksekutif maupun legislatif, sudah sejauh mana progres hasil kunjungan kerja, apakah sudah maksimal dilakukan dan di eksekusi.

Baca juga :  Sepakat, Kelompok Cipayung Plus Jawa Timur, Dukung KNPI Gus Ipin

“Harusnya, peningkatan anggaran itu dilakukan bukan untuk perjalanan dinas, akan tetapi untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kami justru mempertanyakan, apakah kunjungan kerja pemerintah selama ini, sudah di implementasikan di Pandeglang. Apakah OPD di Pandeglang ini sudah maksimal kerjanya, tentu ini harus ada evaluasi,” jelasnya.

Fiqri menegaskan, meningkatnya anggaran perjalanan dinas para pejabat pemerintah di Pandeglang itu, selain disebut sebagai upaya akal-akalan, juga membuat resah masyarakat Pandeglang.

Pasalnya, kata Fiqri, pokok dasar yang dibutuhkan masyarakat Pandeglang yakni soal pembangunan infrastruktur dan hal tersebut yang seharusnya dipikirkan Pemda Pandeglang.

“Hari ini, yang menjadi keluhan masyarakat Pandeglang di pelosok-pelosok, bukan soal peningkatan anggaran untuk para pejabat, akan tetapi soal pembangunan infrastruktur. Seperti jalan rusak, karena itu adalah sesuatu yang memprihatinkan,” katanya

Oleh karenanya, LMD dan Kelompok Cipayung Plus lainnya mendesak Pemda Pandeglang agar segera melakukan refocusing, dalam waktu 7×24 jam. Apabila desakan tersebut tidak dilakukan, Fiqri mengatakan, mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus itu akan menggelar unjuk rasa sampai ke Jakarta.

“Apabila dalam waktu 7×24, tidak di arahkan untuk fokus pada pembangunan infrastruktur. Maka kami akan terus melakukan unjuk rasa setiap setiap minggu di Kabupaten Pandeglang. Bahkan kami akan menggelar aksi sampai ke Jakarta,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, peningkatan anggaran perjalanan dinas tersebut terjadi di pemerintahan kabupaten Pandeglang, baik ditingkat eksekutif maupun legislatif. (HM)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru