oleh

PTSL Desa Banjaran Diduga Pungut Biaya Hingga Rp 450 Ribu

Purbalingga, Kicaunews.com – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu program pemerintah yang tentunya mempuyai tujuan agar masyrakat mempunyai hak keabsahan atas kepemilikan tanah yang sah dan di lindungi hukum,,seperti halnya yang di laksanakan didesa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.

Maka dengan adanya program PTSL tersebut kami awak media mengunjungi sekretariat tempat pengurusan pendaftaran warga masyarakat yang ingin melegalitaskan akan kepemilikan tanah baik warga desa banjaran maupun warga luar desa banjaran tapi memiliki tanah didesa banjaran, Senin (1/3/2021).

Kamipun bertemu dengan Umar selaku ketua POKMAS PTSL desa banjaran, disela wawancara kami ada berapa bidang lokasi kepemilikan bidang didesa banjaran secara menyeluruh? Semuya ada kurang lebih ada 3600 bidang namun yang baru mendaftar sekitar 1000 bidang sampai hari ini?

“Untuk biaya perbidang berapa kalau biaya perbidang atas dasar kesepakatan dan saya kordinasi dengan pemdes kami putuskan Rp 400.000,- untuk warga desa banjaran kalau untuk warga luar desa banjaran yang mempunyai tanah didesa banjaran kami pungut biaya Rp 450.000,-,”ujarnya

Rincian biaya tersebut untuk apa saja untuk patok harga Rp 12500/ patok, Matrai 5 yang nominal 10.000 tapi karena matrai yang 10.000 belum ada setok barangnya maka kami gunakan yang 3000 sama yang 6000 per berkasnya, Map untuk buku sertifikat, SPPD, Pengurus ada 5. Terangnya.

Lalu apa tidak terlalu mahal ditarik biaya sampai segitu pak, sedangkan SKB 3 Kementrian adalah Rp 150.000,dan dieks Karsidenan banyumas saat ini ada kesepakatan untuk program PTSL adalah biaya maksimal adalah Rp 350.000,- ? Umar pun menjawab tidak mas karena pertimbangan kami adalah medan desa banjaran itu itupun atas dasar kesepakatan kami dengan unsur lembaga, masyrakat dan pemerintah desa.

Baca juga :  Pembangunan proyek Alfa Corp Alam Sutra memakan korba

Inilah program PTSL saat ini yang dilaksnakan karena semua diserahkan ke POKMAS apakah tidak bisa disebut melanggar aturan lalu pengawasanya bagaimana dari pemerintah daerah Purbalingga beserta ATR / BPN dalam menyikapi semua ini karena jangan sampai adanya program ini dijadikan ajang bisnis oleh oknum – oknum yang mencari kesempatan dalam program ini.

Karena diduga dengan anggaran biaya sebesar itu adanya dugaan oknum pemerintah desa yang sisinyalir bermain dalam penentuan anggaran biaya, sebab penjelasan dari ketua POKMAS selalu menyebutkan peran pihak Pemdes, untuk itu mohon kepada pemerintah kabupaten untuk bisa mengawasi serta mengkaji adanya sistem PTSL didesa banjaran karena menurut analisa kami dengan nominal biaya tersebut masih terlalu tinggi. (KN/time).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru