oleh

Koalisi Amanat Rakyat Laporkan Dugaan Monopoli Anggaran Dana Desa ke Kejari Padang Lawas

PALAS, Kicaunews.com – Sejumlah aktivis pemerhati penggunaan anggaran negara yang bergabung di KOAR PALAS menyoroti adanya penanggungjawab salah satu media on line yang melakukan monopoli terhadap “anggaran dana desa”, sehingga terpaksa melaporkan terkait ke Kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas.

Tidak tanggung-tanggung, para aktivis Koar Palas melakukan aksi demontrasi didepan kantor Kejari Jl. KH. Dewantara Sibuhuan pada Selasa (2/3/2021) dengan menggiring isu betapa pentingnya penegakan hukum terhadap pengguna anggaran negara yang bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam statement salah satu orator menegaskan, penanggungjawab media on line yang melakukan monopoli penggunaan dana dada harus diperiksa sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Dana desa yang dimonopoli diduga sebesar Rp 5.500.000,- perdesa yang dihimpun dari dugaan120 desa dari beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Padang lawas,” tegas Ezi Hasibuan kepada awak media disela-sela aksi.

Sedangkan Ketua Umum Koar Palas (Koalisi Amanat Rakyat Padang Lawas) PARDOMUAN DAULAY saat dikonfirmasi pada Rabu, (3/2/2021) melalui jaringan selular mengatakan selaku masyarakat, khususnya kawan-kawan yang prihatin dengan penggunaan dana desa yang dimonopoli penanggungjawab salah satu media on line kecewa.

“Karena penanggungjawab media on line mengatakan, dalam anggaran dana desa untuk pemberitaan wajib satu pintu tetapi dalam kenyataannya dikelola sendiri dan tidak di berikan kepada sejumlah media yang aktif di daerah Palas,”terangnya.

Dalam berkas Koar Palas yang melaporkan Penanggungjawab media on line ke kantor kejaksaan negeri Palas diserahkan oleh Ezi Hasibuan CS dan diterima oleh kasi Intel Hasudungan Parlindungan Sidauruk SH. dan di dampingi beberapa staff kejari.

“Sedangkan salah satu penggiat media on line berinisial AN saat dikonfirmasi langsung dihari yang sama, turut menyatakan tidak pernah menerima dana desa untuk pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam APBDes tahun 2020 dan berharap dugaan penyimpangan dana desa yang telah dilaporkan Koar Palas diproses sesuai dengan undang-undang pidana husus (Pidsus) yang berlaku,”pungkas AN (ashap).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru