oleh

Gelar FGD, Kemendagri Bahas rencana Aksi Daerah Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Tahun 2021

Jakarta, KicauNews.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum pada Selasa, 23 Februari 2021 membuka Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pengendalian Rencana Aksi Daerah (RAD) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Tahun 2021.

Dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19, FGD yang diselenggarakan di Hotel A One Jakarta dimulai pukul 09.30-13.00 WIB ini.

FGD ini diselenggarakan lantaran perlu adanya peningkatan efektifitas, keterpaduan dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik di seluruh Indonesia. Selain itu, melalui FGD ini, pemerintah Provinsi yg belum menyusun draft Rencana Aksi Daerah (RAD) Tahun 2021, diharapkan dapat termotivasi untuk segera menyusun RAD.

Turut hadir sebagai narasumber dalam acara ini, Asdep Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi, Kemenko Polhukam, Asdep Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial, Kemenko PMK, Direktur Politik dan Komunikasi/Perencana Madya, Bappenas serta Kabid Kewaspadaan, Kesbangpol Jatim.

Poin-poin penting lainnya dalam FGD ini, antara lain soal sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi kebijakan serta penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) secara terpadu yg terkoordinasi, terkonsolidasi, serta sinergitas antar OPD. Mengenai hal ini, Perlu diingat bahwa RAD Tahun 2021 pada saat ini lebih difokuskan kepada rencana aksi terkait penanganan konflik faktual di daerah tahun 2021, serta rencana aksi terkait penanganan potensi konflik berkaitan dengan Pandemi Covid 19.

Selanjutnya, Rapat FGD ini harus relevan dengan permasalahan penanganan konflik sosial serta agar dapat meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat, pemerintah, media untuk sosialisasi, pengembangan kapasitas kelembagaan, penyediaan ruang publik bagi perempuan dan anak di daerah rawan konflik.

Yang tak kalah pentingnya, penyelenggaraan FGD ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik. Juga, menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi berkembang bagi korban konflik dan memberikan pemahaman hidup damai, toleransi, cinta tanah air, menjadi generasi cinta damai dan tidak suka berkonflik.

Baca juga :  Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu 2019, Kemendagri Gelar Rakornas

Kemudian dalam FGD Pengendalian Rencana Aksi Daerah ini dibahas mengenai pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan penyusunan RAD P3AKS dengan poin-poin sebagai berikut:

Pertama, optimalisasi forum-forum di daerah (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forkopimda, Forum Kesatuan Bangsa). Kedua, pemanfaatan teknologi informasi untuk early conflict detection system. Ketiga, Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik.

Selanjutnya, keempat, memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya. Sedangkan yang kelima, efektifitas pembentukan Timdu 2021 serta pelaporan Rencana Aksi Daerah dan juga peningkatan sosialisasi kebijakan serta teknis pelaporan Rencana Aksi penanganan konflik sosial bagi aparatur Pemda, anggota tim terpadu, dan juga masyarakat.

Terakhir, Kasubdit Penanganan Konflik, Direktorat Wasnas Anug Kurniawan menutup Rakor yang berlangsung selama kurang lebih empat setengah jam tersebut.(Red/Puspen Kemendagri)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru