oleh

51 PP UU Cipta Kerja Rampung, Kelompok Millenial Apresiasi Kerja Pemerintah Tingkatkan Perekonomian Masyarakat

KICAUNEWS.COM- Koordinator Penggerak Millenial Indonesia (PMI) Adhia Muzakki mengapresiasi kinerja pemerintah pusat dalam upayanya menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Menurut Adhia, apa yang dilakukan pemerintah pusat itu sesuai dengan ketentuan Pasal 185 UU Cipta Kerja yang mengamanatkan penetapan peraturan pelaksanaan paling lama 3 (tiga) bulan sejak UU Cipta Kerja mulai berlaku pada 2 November 2020.

“Saya apresiasi upaya pemerintah pusat melalui pak Menko Perekonomian yang telah berupaya keras menggodok PP tersebut secara matang,” ujar Adhia kepada redaksi, Senin (22/2/2021).

Lebih lanjut, Adhia mengungkapkan bahwa kondisi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 perlu mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah. Khususnya dalam hal lapangan pekerjaan.

“Pandemi Covid-19 ini imbasnya kemana-mana, yang paling keras itu soal pemasukan. Pemasukan nggak ada, pengeluaran tetap jalan,” katanya.

Oleh karena itu, Adhia berharap dengan dikeluarkannya 51 PP UU Cipta Kerja ini, lapangan pekerjaan dapat dibuka seluas-luasnya, dan perekonomian akan meningkat.

“Saya harap, dengan hadirnya PP ini, lapangan pekerjaan akan terbuka luas, dan ekonomi kita bisa tembus di atas 5 persen,” tandasnya.

Untuk diketahui, peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang pertama kali diselesaikan adalah 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP) terkait Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yaitu PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi. Selanjutnya, diselesaikan juga 49 peraturan pelaksanaan yang terdiri dari 45 PP dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) yang disusun bersama-sama oleh 20 kementerian/lembaga (K/L) sesuai klasternya masing-masing.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru