oleh

Mhr Shikka Songge : Negara Gagal, di Tangan Pemerintahan Minus Legitimasi Politik

KICAUNEWS.COM – Kita dibikin cemas akhir-akhir ini, atas tindakan-tindakan yang dipertontonkan negara. Ihwal kecemasan itu menandai keprihatinan akan bahaya yang datang melanda bangsa ini. Bukannya menjanjikan, buah reformasi memberi jalan seluasnya kebebasan sipil dan luruhnya supermasi militer. Tampaknya sulit sekali terdengar dua elemen harapan itu di alam pasca reformasi sekarang. Represif gaya “militer” masih saja membanjiri jagat publik kita. Masyarakat sipil didepannya menjadi sasaran nyata. Itulah kenyatan-kenyataan yang paling dekat kita temui sekarang.

Eksistensi Tentara Nasional Indonesia (TNI) kini mulai ramai diperbincangkan. Bagaimana bisa persitiwa penurunan spanduk kedatangan Habib Rizky Shiab (HBS), malah dilakukan oleh sejumlah pihak TNI. Sulit diterka apa yang mendasari tindakan semacam itu. Pastinya kejadian tersebut merupakan sesuatu yang langka dan mengejutkan di era ini. Tanpa alasan apapun, tidak bisa diterima bagi mereka yang mengerti tentang sejarah kemunculan reformasi .

Spanduk hanyalah pernyataan simbolis, berisi ungkapan perasaan yang mengendap dalam pikiran umat. Ada apa denganmu TNI ? Apakah TNI terganggu, kecewa dengan spanduk itu ? Tugas utama pancer, menghalau dan menerjang musuh di medan perang, bukan untuk menurunkan spanduk, apalagi baliho yang bergambar seorang tokoh sipil (umat), HRS. Bila spanduk tersebut menjadi sasaran panser dan TNI, mungkinkah TNI keliru mengidentifikasi musuh dan ancaman negara yang harus dihadapi?

Spanduk dalam berbagai skala ukuran itu, tentu hanyalah bentuk empati warga mengagumi sosok HRS. Spanduk-spanduk itu bertengger di berbagai tempat mengandung kharisma, aura ketokohan dan mengundang detak kagum kebanggaan ummat, yang melahirkan rasa kepercayaan diri yang tinggi pada umat.

Mungkin perlu disurvey, kenapa umat begitu antusias, respek sehingga mereka mau berkorban untuk seorang tokoh seperti HRS ? Pertanyaan yang sama juga perlu dihadirkan, kenapa rakyat atau ummat tidak memasang gambar, potret, spanduk, baliho yang bergambar seorang Presiden Jokowi ? Tentu setiap rakyat punya hak pribadi, punya kemerdekaan untuk menyatakan loyal dan kepatuhan pada seorang tokoh sehingga mau berbuat apa saja untuk kemasyuran tokohnya.

Rakyat atau umat tentu punya argumentasi sosiologis yang mendasari setiap tindakannya dalam menghormati tokoh yang dipatronkan. Kenapa umat atau rakyat lebih mengidolakan tokoh pemimpin informal dari pada pemimpin formal di negeri ini ? Lantas dimanakah salahnya, jika umat lebih mengidolakan informal leader dari pada pemimpin formal negara ?

Baca juga :  Puadi : Pilkada Serentak 2020 Harus Bisa Hasilkan Pemimpin Yang Sejahterakan Rakyat

Dasar argumentasinya sederhana. Yaitu tokoh dipatronkan itu diyakini oleh umat bahwa sang tokoh tersebut mempunyai sejumlah kualifikasi yang melekat, dan bisa memiliki nilai keunggulan dibandingkan yang lain. Tokoh itu memiliki karakter dan integritas, sehingga ia layak dan pantas dipatronkan. Dia jujur, berilmu, memiliki komitmen dan militansi memihak pada kebenaran, seperti apa hidup bermasyarakat dan bernegara. Dan, tentunya memiliki ideologi pemihakan yang jelas pada orang-orang tertindas (mustadafin). Konsisten dalam menggerakan koreksi dan perlawanan terhadap setiap kedzaliman di berbagai angkara murka yang meghancurkan kehormatan rakyat.

Mungkin juga di sisi lain, pemimpin formal yang sedang mengelola pemerintahan negara dianggap tidak cukup layak, minus akhlaq politik, minus integritas, dan tak berkarakter. Sehingga kehilangan kredibilitas adalah hal yang nyata dalam menegakan amanat konstitusi dan mensejahterakan rakyatnya. Konstitusi dan keadilan tidak akan terwujud bila distir oleh kukuasaan yang minus legitimasi moral dan politik.

Konsolidasi pembangunan demokrasi suatu negara tidak hanya bertumpu pada peran partai politik, LSM, Perguruan Tinggi, tokoh informal, dan rakyat semata. Tetapi lebih dari itu diperlukan legitimasi politik seorang Presiden. Presiden yang sanggup mendinamisasi peradaban politik masyarakat. Dengan trus mendorong peran masyarakat sebagai fokus instrumental demokrasi bernegara. Bukan justeru mencurigai rakyat dengan berbagai prasangka buruk, mengadudomba masyarakat, apalagi menjungkirbalikan logika publik dan logika sosial masyarakat. Sehingga pada akhirnya masyarakatpun menjadi lemah dan tak berdaya secara politik. Negara tanpa melibatkan peran politik rakyat, hanyalah dimilki oleh watak negara otoriter. Upaya pelemahan masyarakat semacam ini, tidak sepatutnya harus terjadi di sebuah negara seperti Indonesia, dimana kemerdekaannya lahir dari sebuah perjuangan politik rakyat.

Olehnya, proses rekrutmen pemimpin sudah seharusya dilakukan secara serius, dan tidak sekedar memenuhi standar prosedural. Pemimpin yang dihasilkan melalui proses politik, benar-benar harus dipilih karena integritas, kapasitas, karakteristis visi besarnya, dan dianggap memiliki kemampuan leadership. Sebaliknya, dia bukan dihasilkan oleh transaksi kapitalistik yang digerakan oleh mesin oligarki ekonomi-politik. Bila pemimpin lahir dari proses demikian, maka dapat dipastikan pemimpin tersebut tak akan sanggup menggerakan perubahan. Selain ia menjadi sumber masalah yang menghambat pembangunan demokrasi itu sendiri.

Rakyat merdeka, menanti hadirnya sosok pemimpin formal yang sanggup menegakan keadilan dan memakmurkan rakyat tanpa diskriminasi. Keadilan hukum, keadilan sosial-ekonomi menjadi hal penting bagi seorang pemimpin. Pemimpin yang dicintai rakyat, bila ia hadir untuk merubah penderitaan rakyat menjadi kesejahteraan. Idola pemimpin formal yang punya kekuasaan politik, punya konstitusi, punya uang dan segala otoritasnya itu ternyata tidak kunjung hadir. Kalaupun hadir, kehadirannya hanya untuk kelompok dan golongan tertentu. Walhasil pemimpin yang ditunggu itu, tidak membawa misi perubahan besar bagi rakyat, selain penjajahan yang terjadi.

Baca juga :  Personel Sat Pol Air Polres Ciamis Hadir Ditengah-Tengah Masyarakat Berikan Rasa Aman Di Obyek Wisata Pangandaran

Ingat, HRS dan FPI ataupun umat islam, bukan musuh dan ancaman bagi negara. Jangan salah mendefinisikan HRS dan ketokohannya. Sebab pada tgl 11 november 2020, dari markas FPI, di tengah kesyahduan ummat IB HRS telah menghimbau kepada ummat untuk bersatu dibawa panji negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dari tempat yang sama IB HRS mengumandangkan tawaran rekonsiliasi bersarat, “bebaskan para tahanan, activis, tokoh agama, tokoh politik, activis buruh”. Sayang, suara IB HRS itu dipandang dan ditanggapi secara sepihak dan berbeda oleh pemerintah.

Pak Muldoko, Kepala KSP menepisnya, tidak ada rekonsiliasi. Seakan tidak mau mengakui bahwa ada masalah antara ulama dan umaro yang mengendap. Sehingga menutup pintu dialog dengan seorang tokoh ulama yang selama ini bersuara kritis. Lalu munculah berbagai penyataan bernada kecaman dan ketidak setujuan dari beberapa kalangan tertentu, seakan menolak tawaran HRS. Belakangan Panglima TNI memberikan peringatan keras kepada siapapun yang mengganggu ketahanan dan keamanan nasional, Pangdam Jaya Dudung Abdurrahman melakukan hal yang sama. Pernyataan itu pun keluar dengan nada ancaman.

Pertanyaannya apa bentuk ancaman real yang akan menimpa rakyat dan negara ? Seperti apa eskalasi dan seperti apa postulasi ancaman yang dihadapi oleh negara ? Dimana ancaman persatuan dan kesatuan negara yang patut diwaspadai oleh TNI ? Apakah HRS, FPI, Umat Islam sudah masuk dalam kategori musuh negara ? Mestinya TNI bisa melakukan pendekatan sosial dengan Pimpinan FPI untuk berdialog tentang berbagai aspek yang kiranya selama ini tersumbat, sehingga ditemukan titik masalahnya dan dapat dicarikan solusinya. Tetapi setiba-tiba TNI dengan pansernya menerobosi lapangan tentu menimbulkan interpretasi yang beragam.

Hemat saya, fenomena operasi TNI atas spanduk yang bergambar HRS menggambarkan adanya kepanikan yang dialami oleh para elite kekuasaan negara. Dimana pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo diterpa kepanikan menghadapi kristalisasi umat yang mendukung HRS yang siap menegakan REVOLUSI AKHLAQ di tengah-tengah kedzaliman bernegara.

Baca juga :  Bripka Abdul Hamid Ingatkan Warga Selalu Waspada

TNI telah bergeser peran ibarat menjadi satpol, sebagai penertib lingkungan. TNI salah menfsirkan musuh negara, atau diperalat akibat kepanikan Presiden Jokowi. Tak lebih bila dikatakan, Rezim sedang merakit kekuasaan otoritarian, dimana semua keamanan dan pertahanan dipakai untuk pengamanan kekuasaannya. Meski langkah itu berbenturan dengan aturan maupun hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Reformasi 1998 telah menempatkan TNI sebagai instrumen pertahanan dan ketahanan negara, bukan alat ketertiban spanduk dan baliho.

Jika rakyat dipersepsikan dan diposisikan oleh pihak penguasa sebagai musuh negara, itu artinya negara gagal melakukan konsulidasi pembangunan demokrasi. Negara mundur ke belakang meghidupkan tradisi primitif bernegara. Sementara rakyat sudah menerima posisi baru TNI secara terhormat.

Kini cukup mengherankan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dimana Ia menempatkan umat Islam pada posisi yang delematis, paradoks. Umat islam yang mayoritas tidak dijadikan sebagai faktor dominan untuk menentukan integrasi nasional. Bagi ahli pembangunan berpandangan, bahwa faktor kesuksesan pembangunan bila menjadikan umat Islam yg mayoritas sebagai faktor determinan yang menjamin terciptanya kohesi dan ketahanan nasional. Tetapi pada realitasnya justeru sebaliknya, posisi umat diperlemah dengan berbagai tekanan politik kekuasaan. Umat seperti diperlakukan sama dengan kelompok neo-komunisme. Di mana-mana terjadi intimidasi dan persekusi terhadap ulama dan para tokoh pemuka Islam. Umat islam diperhadapkan dengan kekerasan dan kriminalisasi oleh Polri dan Brimob. Terakhir umat Islam berhadapan dengan TNI, seakan umat Islam sebagai faktor pengganggu dan ancaman bagi ketahanan nasional. Saya kira ini satu kegagalan yang paling serius dalam konsulidasi pembangunan demokrasi.

Negara demokrasi bisa terbangun hanya dengan masyarakat yang cerdas dan taat hukum dan selalu mengintegrasikan dengan kebutuhan, dinamika bernegara. Dan kepatuhan hukum oleh rakyat, ketika pemerintahan memiliki ketauladanan dan mempunyai legitimasi politik yang kuat. Sebaliknya, pemerintahan yang buruk ialah pemerintahan yang kehilangan legitimasi politik, dan bertindak sesuka hati, seakan negara dalam suatu kondisi kekuasaan politik tanpa konstitusionalisme. Itulah yang sedang terjadi di Indonesia saat ini.

Ciputat 23 November 2020
Oleh: MHR Shikka Songge.
Peneliti Politik dan Sosial Keagamaan CIDES.
Instructur NDP HMI Tingkat Nasional.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru