oleh

Yupiter Halawa : Mengutuk Keras Pernyataan Ngawur Bupati Nias Dalam Videonya Yang Viral Belakangan Ini

Nias, Kicaunews.com – Saat ini, sedang beredar video yang diduga, bahwa video tersebut, diambil saat adanya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh paslon nomor urut 04, yaitu AROSOKHI WARUWU dan ASALDIN GEA. Seorang laki-laki, tampil berbicara di video itu dengan scriptnya, kurang lebih sebagai berikut :

“Begitu Nanti Yang Terpilih Bukan Pasangan AROLI ini misalnya, Apa Janji-Janji Paslon Lain Diborong Di DPRD, Begitu Mereka Tidak Setuju, Omong
Kosong Janji-Janji Itu, Begitu Yang Ini Yang Jadi Sudah Pasti All Out Mereka
Menerima Usulan-Usulan Dari Wilayah-Wilayah, Kan Nanti Ketahuan 9
Desember, Ketahuan Nanti 9 Desember Siapa Pemenang, Kami Masih Berkuasa
Sampai Bulan Juni, Kami Menunggu Kalian, Kami Masih Ada Wewenang
Sampai Bulan Juni” ….

Diduga bahwa yang berbicara dalam video tersebut, adalah penguasa yang saat ini sebagai BUPATI di kabupaten Nias, hal itu diindikasikan, berdasarkan kalimat yang menyebutkan, “Kami Masih Berkuasa Sampai Bulan Juni, Kami Menunggu Kalian, Kami Masih Ada Wewenang Sampai Bulan Juni”….

Jika dicermati video yang dimaksud, maka jelas, bahwa penguasa saat ini, menunjukkan keberpihakkan pada paslon tertentu yang dapat merugikan paslon lain, selain itu, ada semacam intimidasi yang ditujukan kepada audiens, sesuai video.

Ternyata, Bupati Nias, Drs. Sokhiatulo Laoli, MM telah mengakui tindakannya itu, sesuai berita yang diekspos di https://www.rakyat45.com (26/10/2020). Pada berita itu, menjelaskan, bahwa “Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, MM saat menyampaikan orasi politik pada pengukuhan tim pemenangan pasangan nomor urut 04 Arosokhi Waruwu dan Asaldin Gea di kec. Hiliserangkai tanggal 23/10/2020 hari lalu mulai hangat diperbincangkan, baik di group WhatsApp maupun di media sosial lainnya.”

Di ketahui bahwa Bupati Nias telah di laporkan ke Bawaslu kab. Nias atas tindakannya dalam video tersebut.
diduga melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam :

Baca juga :  Prof DR Dailami Firdaus Sikapi Pemberitaan Pemprov DKI Jakarta Tentang Menambah Kepemilikan Saham Minuman Keras

“PERPU No.: 1 Tahun 2014 yang ditetapkan menjadi UU No.: 1 Tahun 2015, Joncto UU No.: 8 Tahun 2015, Joncto UU No.: 10 Tahun 2016, Joncto PERPU No.: 2 tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.”

Yupiter Halawa, SH.,MH melalui telepon seluler menyampaikan kepada awak media mengutuk keras pernyataan bupati kab. Nias tersebut dan berharap pihak-pihak terkait memprosesnya secara hukum.

“Dan juga meminta supaya para bupati dan wali kota sekepulauan nias jangan meniru, gaya bupati nias yang terkesan tidak mendidik tersebut,”Tutupnya

(Red/RH)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru