oleh

Warga Desa Majakerta Balongan Indramayu Menolak BPN Mengukur Tanah Kami

Indramayu kicaunews.com KJPP merupakan wadah bagi penilai publik untuk memberikan jasa dan telah mendapatkan izin resmi dari Menteri Keuangan,  Tugas penilai publik juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 125/PMK.01/2008 seputar Jasa Penilai Publik maupun penilai eksternal seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan pada bidang kekayaan lelang dan negara.sabtu 24/10/2020)

Menurut salah satu Tokoh masyarakat Hadi suyitno menjelaskan saat di konfirmasi terkait  Relokasi tempatnya dan harga jual belih   tanahnya dengan pihak kjpp dan pertamina,  kami atas nama perwakilan warga Desa majakerta kecamatan balongan Indramayu akan menolak pengukuran tanah sebelum ada kata kesepakatan harga tanah kami dengan pihak kjpp pemerintah pusat dan surat keputusan(SK) penlok dari provinsi pun belum turan sampai sekarang ungkapnya

 

Lanjut yang kami inginkan dari warga majakerta bahwa salah satu pekerjaan penilai publik harus  menilai aset dan kapasitas tanah kami dan kjpp harus  memperhitungkan dengan  harga pasaran Selain itu, mereka juga memberikan pendapat hingga estimasi terkait nilai ekonomis sebuah objek penilaian sesuai Standar Penilaian Indonesia, dari 1200 penduduk desa majakerta tidak menolak akan adanya relokasi akan tetapi masyarakat Desa Majakerta butuh ke terbukaan HARGA dari pihak kantor jasa penilaian publik ( KJPP) dan juga dari pihak Pertamina yang akan melelang atau membeli tanah kami tuturnya.

Dan menurut Ketua KUD Desa Majakerta Indramayu DULMAN dan tokoh masyarakat KASYANTO menjelaskan  ada pun pertemuan yang perna di fasilitasi oleh pihak perangkat Desa Majakerta selama pertemuan hanya membahas Tahapan I Sosialisasi, Tahapan II Konsultasi Publik, dan tahap yang III terkait harga penjualan yang kami inginkan harga penjualan  ingin langsung dengan pihak KJPP nya jangan dengan pihak lain,  bila mana harga tawar menawar harga tanah dengan pihak yang lain selain dari pihak KJPP kami akan Tolak mentah – mentah pihak tersebut dan ini tuntutan kami warga desa Majakerta kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu dan kami sepakat untuk mendeklarasikan tuntutan kami ,  pada pihak yang terkait terutama KJPP.

“KAMI MASYARAKAT DESA MAJAKERTA DENGAN SUARA BULAT

MENOLAK TANAH PERKARANGAN HAK MILIK KAMI DI UKUR OLEH PANTIA

PEMBEBASAN LAHAN PROYEK PETROCHEMICAL COMPLEK LEWAT BPN

KABUPATEN INDRAMAYU, SEBELUM ADA NEGOSIASI HARGA TANAH TERSEBUT BERAPA PERMETER NYA YANG DITENTUKAN OLEH KJPP” pungkasnya

 

Wr.        // Kajen

 

Editor  //kajen

 

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru