oleh

Demokrat-PKS Menolak Omnibus Law, Terus Mereka Pahlawan Rakyat Gitu ?

KICAUNEWS.COM– Pasca disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR RI, situasi politik nasional kembali bergejolak. Gerakan massa dari elemen mahasiswa, buruh, dan pelajar STM/SMK turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi menolak UU tersebut.

Belum lekang dari ingatan, situasi seperti ini pernah terjadi sebelumnya ketika, DPR mengesahkan Revisi UU KPK saat, menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019 lalu.

Bila melihat dua peristiwa gerakan massa yang ‘pernah’ dan ‘tengah’ terjadi pada masaa kepemimpinan Jokowi di periode yang kedua ini, setidaknya ada kesamaan ‘Pola’ dan ‘Format’.

Pertama terkait format elemen gerakan massa yang turun aksi, sama seperti gerakan sebelumnya, ketika saat pengesahan Revisi UU KPK. Kedua, terkait pola aksi yang dilakukan, terjadi secara serentak baik di pusat maupun di daerah-daerah. Tidak sedikit fasilitas negara yang rusak akibat aksi massa tersebut.

Meminjam istilah Franki Budi Hardiman dalam buku ‘Massa dan Teror’, peristiwa semacam ini bisa disebut sebagai budaya ‘Amuk’. Peristiwa politik yang pernah terjadi tahun 1965 dan 1998. Hanya saja, apabila melihat dinamika gerakan massa saat penolakan UU Omnibus Law ini, suhu dan kadarnya masih bisa diukur, dan bisa dipastikan bahwa, gerakan tersebut akan redup, gembos dan sangat bisa diredam. Sebab, gerakan massa tersebut tidak lahir dari semangat ideologis, seperti tahun 1998 maupun 1965.

Kembali ke topik awal, melalui mekanisme voting saat pengambilan keputusan di Parlemen (Senayan), ada dua fraksi (PKS-Demokrat) yang menolak agar Omnibus Law tidak disahkan. Sementara lima fraksi lainnya (Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, NasDem, PKB dan PPP), setuju dan sepakat bahwa, Omnibus Law harus disahkan. Bila melihat dinamika diatas, maka ada satu pertanyaan, Apakah dua fraksi yang menolak, layak dan pantas disebut sebagai partai pahlawan rakyat ?

Baca juga :  Kapolsek Kiaracondong Serahkan Piagam Juara Lomba Lembur Tohaga Lodaya ( LTL) Antar RW

Tentu dalam hal ini kita harus berani tegas menjawab bahwa, dua partai (Demokrat-PKS) tersebut bukanlah partai pahlawan rakyat. Sebab secara normatif, Omnibus Law sebagai produk UU telah dirumuskan, dan dibahas oleh semua anggota DPR ditingkat fraksi maupun komisi terkait, dengan melibatkan semua pihak, dari mulai pimpinan buruh, akademisi, pakar-pakar maupun ahli-ahli hukum.

Adapun mekanisme rapat paripurna, merupakan pengesahan dari perumusan dan pembahasan yang sudah dilakukan ditingkat fraksi dan komisi. Begitu juga dengan kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja di Parlemen, sejatinya bukanlah produk odong-odong, lebih dari itu, Omnibus Law merupakan produk UU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang itu merupakan bagian dari program kerja DPR dibidang legislasi seperti diatur dalam Undang-Undang.

Adapun terkait mekanisme voting dalam pengesahannya tersebut, sepenuhnya hal itu bukanlah kesalahan, bahkan hal tersebut sah dilakukan. Sebab pada prinsipnya, mekanisme pengambilan keputusan di Parlemen dalam konteks pengesahan Omnibus Law sebagai produk UU, tidak diukur dari ‘Kesaktian’ atau pun ‘Kebijaksanaan’ seperti dalam film kolosal ‘Mahabaratha’.

Artinya bahwa, dalam hal ini tidak ada sosok ‘Pandawa’ dan ‘Kurawa’. Hal itu juga berlaku untuk fraksi yang setuju disahkan, bukan ‘Kurawa’ sebaliknya, fraksi yang menolak disahkan, juga bukan ‘Kurawa’.

Terlepas hasil keputusannya bijaksana atau tidak, tentu itu cerita nanti. Selama mayoritas sepakat, dan sesuai dengan rule, ‘Why Not, and Its Ok’. Apalagi sistem pemerintahan di Indonesia saat ini menganut, sistem demokrasi. Tentu barometernya tidak diukur dari kesaktian atau kebijaksanaan, akan tetapi kuantitas. Bila melihat keterangan diatas, maka kembali muncul pertanyaan.

Lalu kenapa Demokrat dan PKS menolak ? Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Selain dalih produk Omnibus Law Cipta Kerja tidak pro rakyat, tentu saya yakin pasti ada motif dan cerita lain dibelakang tersebut. Bisa saja penolakan tersebut berkaitan dengan kepentingan Pilkada Serentak 2020.

Baca juga :  Parungpanjang sesaat bebas debu

Pada konteks Demokrat, penolakan tersebut juga sangat berkaitan dengan kepentingan 2024. Sebab mau bagaimana pun, setelah Anas Urbaningrum, partai Demokrat saat ini mulai berbenah memperbaiki citra, termasuk dengan hadirnya sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ini yang memimpin partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Semua asumsi terkait Omnibus Law diluar kategori tidak pro rakyat, pasti akan muncul. Sebab, kerja anggota DPR di Parlemen, selain soal pengawasan, penganggaran dan legislasi, yang paling kental adalah kerja politik, yang isinya tarik menarik kepentingan.

Deni Iskandar
Ketua HMI Cabang Ciputat Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) Periode 2018-2019. Saat ini aktif di Indonesian Of Social Political Institute (ISPI).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru