oleh

Siapapun Bupatinya, Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Masyarakat Tidak Mampu Wajib Di Gulirkan

Pangandaran-kicaunews.com,
Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten, tujuannya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Program Bantuan Sosial yang di gulirkan oleh Pemerintah Pusat untuk Rakyat mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), & Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai.

Begitupun di Kabupaten Pangandaran siapapun yang menjabat sebagai Bupati, berkewajiban untuk menggulirkan bantuan sosial kepada masyarakatnya, guna untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Jalaludin selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran mengatakan, dengan menyebarnya isu di masyarakat, apabila masyarakat tidak mendukung pasangan si calon tersebut di Pilkada Pangandaran 2020 nanti, maka katanya Bansos apapun tidak akan di berikan kepada masyarakat yang tidak mendukung dirinya. Hal ini jelas kami nilai tidak benar dan telah memperkosa hak Demokrasinya masyarakat.

Menurut Jalaludin, DPRD pungsinya tidak lepas dari 3, pertama Bajeting, kedua Legislasing dan yang ketiga tugas yang paling pokok yaitu Kontroling, oleh karena itu Saya sebagai salah satu Pimpinan DPRD menghimbau kepada masyarakat dan stikkholder Pemerintah, ini harus di kembalikan pada porsi yang sebenarnya, bahwa seluruh perlindungan sosial dari Pemerintah itu melindungi masyarakat orang miskin atau orang tidak mampu.

Adapun hal berkembangan Politik yang terjadi di kabupaten Pangandaaran menurut Jalaludin, itu jangan kemudian di jadikan satu alasan atau satu alat kekuatan untuk memperkosa hak Demokrasi masyarakat.

“Kalaupun hal ini terjadi, kami dari DPRD harus menginventarisir hal hal yang seperti itu, karena secara ketentuan perundang undangan melanggar aturan, itulah yang disebut dengan menggunakan pasilitas Negara untuk kepentingan Politik,” ucapnya.

Katika itu terjadi, lanjut Jalaludin, akan mendapat sanksi, oleh karena itu kami menghimbau kepada teman teman Anggota DPRD dimanapun posisi hari ini menjelang Pilkada, mestinya jangan ikut-ikutan hal seperti itu.

Baca juga :  Polsek Cisarua Giat Percepatan penanganan covid 19 Bhabinkamtibmas Desa Sariwangi

“Seharusnya sebagai Anggota DPRD mengingatkan kepada siapapun , mari kita fair dalam melaksanakan Demokrasi ini,  Program yang berkenaan orang miskin tolong jangan di perkosa menjadi kepentingan Politik, bantuan tersebut tidak ada pengaruh dengan kondisi Politik,” ungkapnya.

“Jadi program yang di gulirkan Pemerintah kepada masyarakat tidak bergantung kepada siapa Bupatinya, dalam artian siapapun Bupatinya bantuan sosial tersebut wajib di gulirkan kepada masyarakat miskin atau orang tidak mampu,” tegas Jalaludin.

Jalaludin menghimbau kepada Masyarakat, terkait adanya isu akan di hapuskannya bantuan-bantuan yang bersumber dari APBN berkenaan dengan situasi Politik di Daerah yang sedang melaksanakan Pilkada, sesungguhnya kewenangan itu mutlak ada di Pemerintah Pusat.

“Jadi masyarakat jangan terpengaruh, jangan gundah juga jangan dijadikan sesuatu yang hirukpikuk, semua Pemerintah Daerah di manapun, sesungguhnya hanya sebagai rekomendir atas usulan usulan dari stekkholder Pemerintah,” ujar Jalaludin.

“Seperti bantuan PKH, Pendidikan Gratis, bantuan Covid-19, itu tidak ada kaitan dengan kepentingan Politik sama sekali dan hal itu merupakan pembodohan Politik bagi masyarakat, kenapa saya berbicara itu bahwa bantuan itu didasarkan atas kondisi masyarakat  secara riil bagaiman PKH itu bisa di berikan kepada yang berhak.” pungkasnya.
***Nurzaman***

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru