oleh

Darurat Pilkada Serentak, Tunda Pilkada Selamatkan Rakyat Indonesia

KICAUNEWS.COM — Mencermati informasi yang berkembang terkait dengan pelaksanaan pilkada 2020 yang dilansir beberapa media diantaranya adalah pernyataan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan bahwa berdasarkan data KPU hingga 14 September 2020 terdapat 60 bakal calon kepala daerah yang dinyatakan positif terinfeksi virus Corona atau SARS-CoV-2. 

Hingga tanggal 14 September 2020 menurut KPU, ada 60 bakal calon yang dinyatakan positif Covid, ditambah lagi dengan dua anggota KPU pusat yang dinyatakan terinfeksi virus covid 19 dan mungkin saja akan terjadi pada pelaksana lainnya baik pusat maupun di daerah.

Kita ketahui bahwa pelaksanaan pilkada rawan akan pelanggaran protokol kesehatan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu saat pendaftaran calon dimasing – masing daerah masih saja ada arak-arakan dan kerumunan massa yang cukup banyak dan tidak hanya itu para calon kepala daerah masih saja melakukan pengumpulan massa dalam sosialisasinya walaupun dengan dalih pertemuan terbatas tetapi siapa yang menjamin dalam kegiatan tersebut tidak terjadi penularan, dimana kesadaran calon kepala daerah  dan masyarakat masih rendah dalam menjalan protokol kesehatan, hal ini tentunya bisa menyebabkan cluster baru dalam penyebaran covid 19.

Melihat fenomena diatas sudah seharusnya para stakeholder negeri ini ( Pemerintah,KPU,DPR, Parpol ) berpikir jernih dan duduk bersama saat ini untuk mengambil keputusan  menunda pelaksanaan pilkada serentak pada bulan desember 2020 ditengah wabah pandemi covid 19 yang terus meningkat. Demi menyelamatkan jutaan rakyat indonesia dari wabah yang melanda dinegeri ini. 

Jangan hanya berpikir soal demokrasi kekuasaan tetapi mengabaikan keselamatan dan bahkan mengorbankan rakyat. 

Dimana dalam Perpu No 2 tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti UU No 1 tahun 2014 tentang pemilihan kepala Daerah dalam penjelasan pasal 201A ayat 3 berbunyi pemungutan suara serentak pada desember 2020 ditunda dan di jadwalkan kembali  apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi covid 19 belum berakhir.

Dari penjelasan pasal tersebut bahwa penundaan pilkada serentak bukan menjadi barang haram dan sudah ada payung hukumnya, ini hanya diperlukan sikap dan kemauan para stakeholder untuk melaksanakan peraturan tersebut. Disinilah di nurani para stakeholder kita apakah mereka memiliki rasa kepedulian terhadap keselamatan rakyat atau lebih mementingkan kekuasaan. 

Sudah saatnya TUNDA PILKADA serentak Desember 2020. 

Regenerasi pemimpin adalah keharusan tetapi menjaga keselamatan rakyat adalah kewajiban.

Wallahu alam 

Depok 20 september 2020,

Tulisan Ini dikirim Oleh :

Iwan Adriansyah Lingkar Demokrasi Indonesia (LiDI )

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru