oleh

Tuding Oknum ASN Dishub Kota Bekasi dan Polantas Polrestro Bekasi Kota Diduga “main mata”, Perisai Bekasi Raya Gelar Aksi Demo

Kota Bekasi, Kicaunews.com – Pengurus Cabang Pertahan Ideologi Sarekat Islam (PERISAI) Bekasi Raya gelar aksi demo di depan kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang dinilai melanggar UU No.22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan, Senin (21/9/2020).

Akibatnya pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada penutupan akses Jalan Pejuang, Kota Bekasi yang mulai dilaksanakan sejak tanggal 10 – 19 September 2020 menyebabkan Jalan Juanda, Pasar Proyek yang merupakan jalan tipe C atau III dilintasi truk- truk berkapasitas besar.

Hal ini diungkapkan Hasan B selaku Kordinator aksi demo PERISAI usai aksi. Padahal Jalur tipe III atau C tidak boleh dilintasi truk – truk bermuatan besar yang rawan berpotensi kecelakaan dan mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya.

Oleh karna itu kami dari Perisai Bekasi Raya menuntut :
1. Meminta Kapolres Metro Bekasi Kota mencopot oknum Polantas yang membiarkan truk kontainer muatan berat melewati jalur C Jalan Pasar Proyek, Kota Bekasi.

2. Mendesak Bapak Kombes. Pol.Wijonarko, S.I.K.,M.Si selaku Kapolres Metro Bekasi Kota segera usut tuntas dugaan penyuapan oknum Polantas atas pembiaran truk kontener muatan berat lewat jalur C jalan Pasar Proyek Kota Bekasi.

3. Mendesak Kepala Dinas Perhubungan Segera Usut Tuntas Oknum Dishub yang membiarkan truk kontainer muatan berat melintasi jalur C jalan Pasar Proyek, Kota Bekasi.

4. Meminta Bapak Dadang Ginanjar Samsupraja, M.A.P selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi segera mencopot oknum yang diduga menerima suap sehingga membiarkan truk kontainer muatan berat melewati jalur C jalan Pasar Proyek Kota Bekasi.

“Dalam pengalihan jalur tersebut kami menemukan adanya mobil berkendaraan besar yang lewat di jalan Pasar Proyek, yang kami ketahui jalan tersebut masuk dalam kategori jalur kelas III atau C yang tidak boleh dilalui truk atau muatan berat,” ungkap Hasan.

Baca juga :  Workshop Menulis Buku Sehari Jadi, Digelar Yayasan SanDjaya 45

Dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, beber Hasan.

” Dengan dilintasinya Jalan Djuanda atau Pasar Proyek, Bekasi Timur oleh truk – truk besar sangat beresiko terjadi kecelakaan dan mengancam keselamatan pengguna jalan tersebut,” kata Hasan prihatin.

Seharusnya kata Hasan, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilakukan Dinas Perhubungan melalui kegiatan perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan.

Tujuannya untuk menangani masalah Kecelakaan lalulintas dan pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat,
penegakan hukum, dan kemitraan global.

Selain itu, kata Hasan untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Aksi PERISAI Bekasi Raya juga mempertanyakan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 diatur bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, PPNS harus selalu berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

“Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta adanya kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” terangnya.(Softly)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru