oleh

Bila PT URS Dibangun Petani Wilayah Penyangga Hutan Ancam Akan Datangi Kantor Perhutani

Indramayu, Kicaunews.com – Ratusan Petani penggarap kawasan hutan dan masyarakat penyangga hutan di Indramayu, meminta agar permasalahan PT Usaha Ridha Semesta (URS) yang akan membuat perkebunan tebu Agroforesty di kawasan hutan Indramayu segera dipertimbangkan kembali, dan disikapi serius oleh Pemerintalh. Baik Pemerintah Pusat maupun daerah.

Casdi SP, pemuda tani dari keluarga besar F-Kamis memaparkan rencana PT URS yang akan membangun Pabrik Tebu, dan akan melakukan kegiatan kerja sama perkebunan tebu Agroforesty dengan Perum Perhutani di Indramayu. Pihaknya sebagai bagian dari masyarakat tani kawasan hutan, yang sudah lama mengelola kawasan hutan ini, memang sudah mendengar akan adanya Pabrik tebu baru, selain PG Rajawali 2 di Indramayu. Yakni akan adanya Agroforesty perkebunan tebu di wilayah Kawasan hutan Indramayu.

“Kami masyarakat tani kawasan hutan, menolak adanya PT URS yang akan mengalih fungsikan pengelolaan hutan dengan perkebunan tebu. Masyarakat tani hutan dan masyarakat penyangga hutan yang sudah puluhan tahun berada di Kawasan hutan, sampai saat ini belum ada yang mengetahui, apalagi dilibatkan dalam proses sosialisasi. Padahal kami mendengar bahwa dalam waktu dekat akan ada kegiatan pembibitan,” ujar Casdi, Kamis (27/8/2020).

Casdi SP, dari keluarga besar F-Kamis yang monitor lokasi lahan hutan Dijelaskan Casdi, selama ini masyarakat tani hutan sudah merasakan banyaknya manfa’at dari hasil pengelolaan kawasan hutan. Seperti masyarakat penyangga yang tidak punya sawah, bisa menanam padi di kawasan hutan. Ini sudah di rasakan oleh ribuan masyarakat penyangga. Seandainya PT URS tiba-tiba hadir dengan merubah pola pengelolaan kawasan hutan dengan perkebunan tebu agroforesty, apalagi jumlahnya mencai 11.000 hektar, maka akan banyak yang menolaknya.

“Kalau dipaksakan, akan banyak masyarakat penyangga hutan yang kehilangan. Terutama tiga aspek, yaitu aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Ini penjabarannya luas,” tambahnya.

Beberapa masyarakat petani hutan yang berada di kawasan hutan yang sudah lama mengelola kawasan hutan dengan pola pemanfaatan hutan untuk pertanian dan palawija ketika di minta pendapatnya terkait adanya PT URS yang akan mengalihkan fungsi hutan dengan Agroforesty perkebunan tebu, mereka dengan lantang dan marah bagaikan singa yang terbangun dari tidurnya dengan mengatakan sikap tegasnya.

Baca juga :  Brimob Jabar Sosialisasikan Protokol Kesehatan Kepada Karyawan PT. KCIC Indonesia

“Kita wis ngerasakna enak nandur pari, sayur-sayuran tapi masa sekien apan di alih kon nandur tebu .. terus terang kita masyarakat tani sing ana ning alas nolak nandur tebu (Kami sudah merasa nyaman dan menghasilkan dengan menanam padi dan palawija di hutan ini, tetapi kalau seandainya sekarang disuruh menanam tebu, maka kami menolak dengan keras untuk menanam tebu, red) ,” kata masyarakat tani yang berada di dalam kawasan hutan.

Eddy Suwanto, Ketua Serikat Pejuang Petani Indramayu (SPPI) ketika ditemui “menjelaskan bahwa sampai saat ini masyarakat tani yang sudah lama mengelola hutan dan menggantungkan hidupnya dengan mengelola kawasan hutan untuk menanam padi dan palawija itu, jumlahnya ribuan bahkan puluhan ribu orang. Sampai saat ini mereka belum ada sosialisasi dari Perum Perhutani maupun PT URS.

“Kalau seandainya Perum Perhutani memaksakan kehendak mengikuti apa yang di inginkan oleh PT URS, maka akan ada ribuan petani penggarap dan masyarakat penyangga hutan yang akan melurug datang ke kantor Perum Perhutani. Untuk meminta penjelasan, terkait kerja sama Perum perhutani dengan PT URS di kawasan hutan Indramayu,” jelasnya.

Dewan Pengawas Perum Perhutani harus segera ungkap adanya dugaan kongkalingkong antara kalangan elit Perum Perhutani Indramayu, PT URS dan petani penggarap.“Karena ini bisa menimbulkan kekacauan di kawasan hutan Indramayu, dibuktikan sampai saat ini belum adanya kejelasan kerja sama dan sosialisasi yang di lakukan oleh PT URS kepada para petani penggarap dan masyarakat penyangga hutan, sedangkan kami masyarakat penyangga hutan mendengar adanya transaksi Baraya yang diduga kuat akan merugikan para petani penggarap,” tambahnya.

Berdasarkan penelusuran dan hasil investigasi kicaunews di lapangan, sampai berita ini diterbitkan, didapatkan informasi dan data yang memunculkan dugaan sejumlah kalangan masyarakat sekitar akan adanya transaksi baraya yang dilakukan oleh pengurus PT URS dengan kalangan elit Perum Perhutani Indramayu. Saat dikonfirmasi pihak PT URS maupun Perum Perhutani Indramayu, Kicaunews belum mendapatkan informasi penjelasan. (MT jahol)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru