oleh

Tim Sentra Gakkumdu Tangsel: Pengusiran Anggota Bawaslu Diduga Melanggar UU Pilkada

KICAUNEWS.COM,- Pengusiran anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) diacara deklarasi pasangan calon (Paslon) Muhamad-Saraswati, di Resto Kampoeng Anggrek Kecamatan Serpong, Selasa (18/08) kemarin. Saat ini ditangani Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) atas dugaan pelanggaran Pilkada, seperti diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu Kota Tangsel, Polres Tangsel dan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejari) Tangsel, Selasa (25/08) memanggil dua terduga pelaku, saksi dan ketua pelaksana kegiatan deklarasi. Namun, Ketua Pelaksana acara deklarasi, Yudi tidak dapat hadir dan meminta agar pertemuan dijadwalkan ulang.

“Ini baru proses awal, masih tahap penyeledikan. Kemudian tahap kedua penyidikan baru penuntutan. Semua (Bawaslu Tangsel) sepakat untuk diteruskan, makanya kita bawa ke Gakkumdu. Untuk pelaku itu ada dua orang, cuma yang 1 orang itu narik (anggota Bawaslu), ini baru tahap klarifikasi, kita memanggil pelaku. Nah untuk Ketua Pelaksana kegiatannya itu tidak bisa hadir dan minta di jadwalkan ulang, besok akan datang kesini,” kata Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Tangsel, Ahmad Jajuli, merangka Ketua Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu, saat ditemui di Kantor Sentra Gakkumdu di Kawasan BSD Serpong.

Sementara itu, Yunus salah satu saksi mata yang dimintai klarifikasi oleh tim Sentra Gakkumdu Tangsel, tidak banyak berkomentar, saat wartawan mewawancaranya. “Tadi saya ditanya seputar deklarasi. Untuk pemanggilan lanjutan, saya belum tau.” Kata Yunus.

Mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pasal 198A disebutkan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan umum dalam melaksanakan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit 12.000.000 rupiah dan paling banyak 24.000.000.”

Baca juga :  Anggota Polsek Cikedung Giat Amankan Pelaku Preman Jalanan

Terpisah, Direktur Kajian Politik, Indonesian Of Social Political Institute, Muhamad Fachri menilai, insiden pengusiran anggota Badan Pengawas Pemihan Umum (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dicara deklarasi pasangan calon Muhamad-Rahayu Saraswati di Resto Kampoeng Anggrek, Kecamatan Serpong, Selasa (18/08) kemarin, merupakan salah satu tindakan melawan hukum dan penghinaan pada institusi negara.

“Bawaslu itu lembaga negara, lembaga yang dinaungi oleh UU. Artinya, dengan adanya insiden pengusiran dan intimidasi pada anggota Bawaslu di acara deklarasi itu, jelas sekali selain perbuatan dan tindakan melawan hukum, juga bisa disebut sebagai tindakan yang mengingkari sistem demokrasi.” Kata Fachri.

“Kami tentu saja mendukung Bawaslu Tangsel dalam melakukan pengusutan terhadap persoalan itu. Kita percaya bahwa, Tim Sentra Penanganan Tindak Pidana Pemilu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, bisa konsisten melakukan penyidikan dan penyelidikan pada persoalan ini.” Pungkasnya. (Durkala-Patih)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru