oleh

Aceng Ahmad Nasir : KTS Usulkan Pilot Project Sebelum Tatap Muka Langsung

Kicaunews.com – Indonesia memiliki wilayah yang unik di banding negara lain ketika menghadapi Pandemi Covid-19. Secara Geografis dengan pulau-pulau yang membatasi antar wilayah, secara kesukuan yang multy, secara agama yang beragam dan secara karakteristik sosial yang kompleks.

Hal ini tentu tidak bisa serta- merta kebijakan di ambil secara menyeluruh dan bersamaan antara pusat dan daerah, dalam sebuah standar tertentu. Tentu di butuhkan penyesuaian dengan kondisi daerah atau wilayah masing-masing.

Pandemi Covid-19 berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, Salah satu dampak di tengah masih terjadinya penularan virus tersebut, serta entah sampai kapan hal ini berakhir, yakni berubahnya aktivitas pembelajaran dari konvensional menjadi ruang digital. Dengan berbagai persoalan yang muncul yang tidak bisa terelakan.

Pendekatan ini tidak semudah seperti anak didik belajar dengan metode tatap muka di sekolah, Kendala dalam penyelenggaraan metode pembelajaran jarak jauh, tidak hanya dirasakan para guru saja, tetapi juga orang tua dan para murid. Dibalik mahalnya kuota Internet yang dirasakan keluhan orang tua siswa, tidak punya fasilitas digital, serta keterbatasan fasilitas Wifi gratis ataupun di beberapa daerah masuk kategori blank spot ini menjadi persoalan baru, selain tentang muatan materi yang terbatas terlebih adanya pihak yang tidak bertanggung jawab dari sisi keamanan konten pendidikan.

Seorang pakar Pendidikan Prof Ibnu Hamad mengusulkan perlu dibuatkan “Satelit Pendidikan” agar bisa dirasakan oleh siswa dimanapun secara gratis secara nasional. Namun alih-alih pemerintah akan melakukan rencana pelaksanaan tatap muka langsung.

Pemerintah berencana mengaktifkan kembali pembelajaran tatap muka di wilayah zona hijau dan kuning. Demikian juga di Jawa Barat direncanakan akan di mulai pelaksanaan Tatap muka pada tanggal 18 Agustus 2020. Walaupun di beberapa daerah seperti di Kebumen atau Surabaya ada cluster siswa didik setelah pelaksanaan tatap muka langsung.

Baca juga :  Brimob Jabar Amankan Kunjungan Presiden Ke Bandung

Namun demikian, implementasi pembelajaran tersebut harus memperhatikan syarat yang harus dipenuhi yang disampaikan Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, disampaikan oleh Menteri Nadiem yakni empat persetujuan. Syarat pertama, sekolah harus mendapat persetujuan dari pemerintah daerah (Pemda) atau dinas pendidikan dan kebudayaan di wilayah zona hijau dan kuning Kedua, persetujuan kepala sekolah setelah sekolah dapat memenuhi protokol kesehatan yang ketat. Ketiga, adanya persetujuan wakil dari orang tua dan wali siswa yang tergabung dalam komite sekolah meskipun kemudian sekolah sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Keempat, adanya persetujuan dari orang tua peserta didik. Jika orang tua tidak setuju, peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksa.

Saya sebagai orang tua merasa hawatir, jika Tatap Muka siswa Sekolah mulai di laksanakan tanpa protocol yang jelas serta berbagai aspek lainnya, seyogyanya beberapa daerah melakukan Pilot Projec terlebih dahulu sebagai percontohan standarisasi, agar bisa menjadi rujukan sekolah lainnya, karena setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda. Kepada Pemerintah, para orang tua, siswa maupun para guru, seyogyanya bersabar walaupun kita juga memahami hal ini sangat berat, namun demi kebaikan kita bersama, perlu sebuah sinergy seluruh stake holders.

Bukan hanya pada batasan zona saja yang alat ukurnya, sebuah sekolah bisa di buka karena zonasi bersifat dinamis. Misalkan Ada beberapa daerah di Jawa Barat yang di anggap aman, seperti sekolah yang berada di pelosok, dengan keterbatasan teknologi daring saya kira dengan minimnya interaksi dengan pihak luar ini bisa di jadikan rule model implementasi tatap muka langsung, mungkin yang karakteristik itu bisa di prioritaskan. Jika Tatap muka langsung akan di aktifkan seyogyanya tidak terburu-buru ‘tentu perlu pengaturan detail teknis seperti kapasitas siwa yang masuk bisa saja dibatasi menjadi 25 % maksimal 50% dari jumlah keseluruhan siswa”

Baca juga :  Kanit Binmas Polsek Pamarican Polres Ciamis Hadiri Giat Rapat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Kemudian, uji coba pilot projek tersebut di uji setidaknya selama dua pekan secara bergantian, sedangkan bagi siswa yang mendapatkan giliran dirumah tetap belajar menggunakan sistem daring, Menurut hemat saya, bisa jadi lokasi-lokasi yang dinyatakan sebagai zona hijau dan kuning justru merupakan zona merah wabah Virus Corona. melansir pernyataan pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai zonasi “Kuning bukan berarti kuning, hijau bukan berarti Hijau. Kuning atau hijau bisa sesungguhnya merah. Kenapa? Risiko penularan Covid-19 sangat dipengaruhi mobilitas penduduk”.

Pemerintah, harus sudah memiliki rencana antisipasi yang matang apabila nantinya, ketika sekolah sudah kembali dibuka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Perlu ada berbagai skenario menjadi opsi kebijakan strategis proses pendidikan dimasa pandemi termasuk penyediaan fasilitas kesehatan khusus untuk anak atau siswa oleh karena itu, sekolah yang boleh diizinkan kembali untuk dibuka haruslah sekolah yang memang benar-benar siap untuk menjalankan protokol kesehatan.

Jangan karena zona kuning akan dibuka, dan karena tuntutan orang tua, maka sekolah dibuka padahal belum siap. karena keamanan sekolah sangat bergantung pada tingkat penularan di masyarakat. Artinya, ketika penularan masih tinggi di masyarakat, maka semakin besar risiko untuk siswa.
Jika hasil pilot project yang dilakukan di masing-masing daerah berhasil, maka dimungkinkan bisa secara bertahap sekolah secara umumnya di buka dengan melaksanakan standar tersebut, namun menurut hemat saya tetap itu berisiko tinggi selama pandemi ini belum benar-benar dinyatakan berakhir. Sebaiknya kita antisiapsi lebih dini daripada sesuatu terjadi dan menyesal dkemudian hari.

Usulan dari Karukunan Tatar Sunda (KTS) jangan terburu-buru melaksanakan tatap muka sebelum ada hasil pilot projec untuk sementara tetap menutup sekolah secara tatap muka langsung, hingga penularan di masyarakat terkendali, perbaiki sistem pendidikan daring dengan pemutakhiran teknologi pendidikan yang murah atau bahkan gratis, luluskan seluruh siswa dimasa tahun pandemi kecuali dengan kasus tertentu, tatap muka jika terpaksa dilakukan hanya pada kegiatan yang bersifat urgen dan dibatasi atau pada daerah tertentu dengan dibuat aturan syarat dan spesifikasi.

Baca juga :  Ditengah Hujan Deras, Polsek Cilandak Tetap Lakukan Gatur Lalin

Oleh : Aceng Ahmad Nasir.,S.Ag.,MA

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru