oleh

Bawaslu DKI Jakarta : Ncangwaslu Seri Kelembagaan Kajian Hukum Penguatan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada

KICAUNEWS.COM – Kajian Hukum, Penguatan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada Ncangwaslu, tampak berbeda kali ini yang diadakan oleh korordinator divisi humas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada sesi ke 5 karena berbagai elemen peserta yang mengikuti ada dari Bawaslu Kota Se Nusantara, KPU, Para Guru, alumni SKPP ada pula dari negara tokyo serta singapura.

Kali pertama penanganan pelanggaran dari Bawaslu Republik Indonesia diwakili langsung oleh ibu Ratna Dewi Petalolo langsung dan Puadi, SPd,.MM, selaku kordiv penanganganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Dki Jakarta, tentu menjadi penyambung informasi untuk masyarkat ngobrol bareng dipojok ncang waslu bawaslu provinsi Dki Jakarta, tentu ini menjadi penambah kesempurnaan diskusi daring ncang waslu dan tentu akan ada lagi divisi lain yang terlibat untuk memberikan pendidikan pemilu bagi masayakat luas tentunya.

Moderator Syahrozi Ketua Bawaslu Kota Jakarta Timur, mengetengahkan kepada kita terhadap perlu dikuatkannya kajian hukum karena akan diuji oleh pelapor, peserta pemilu, parpol karena masyarakat sekarang sudah mulai dewasa dan fahan terkait hukum pemilu, dari hasil kajian hukum itu terdapat nasib seseorang jika kajian terjadi kesalahan maka ada orang jadi korban atas kajian tersebut.

Melakukan Kajian hukum merupakan bagian dari tugas pengawasan, sebagaimana definisi pengawasan merupakan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai suatu pelaksanaan pemilu maupun pilkada, imbuh pengantar diskusi yang di sampaikan oleh Puadi.

Kajian yang kita lakukan dalam penanganan tindak pidana adalah kajian normatif yang memandang hukum dalam wujud kaidah yang menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan yang bersifat persepektif menentukan tindakan yang benar dan tindakan yang salah, yaitu mengkaji tindak pidana pemilu/pilkada yang dilakukan oleh peserta terhadap pihak-pihak yang terkait.

Baca juga :  Polsek Bandung Kidul Polrestabes Bandung Sambang Lembur Tohaga Lodaya

Koordinator divisi penanganan pelanggaran bawaslu provinsi DKI Jakarta beberapa calon anggota DPRD DKI Jakarta mendapat sanksi diskualifikasi itu memang dapat melakukan kewenangan penanganan pelanggaran itu sangat baik, ungkap Ratna Dewi Petalolo dari Bawaslu RI.

Sangat erat hubungannya penanganan pelanggaran dan penegakan hukum dalam pemilu atau pemilihan, apakah itu sifatnya korektif, sengketa prases, penanganan pelanggaran administrasi dan penanagan pelanggaran tidak pidana adalah dapat dikatakan mahkota lembaga.

Dari diskusi daring ini yang kita nanti selain pemateri-pemateri terbaik ada satu hal menjadi ikonik ncang waslu yaitu berbalas pantun, berbalas pantun ini juga menjadi sangat outentik dilihat dari kejakartaannya.

Begitu banyak webinar-webinar dimasa pandemi kita jumpai di forum lain tapi di ncang waslu kita akan temui perpaduan transaksi ilmu kepemiluan dan transaksi pantun yang jenaka dapat membuat bibir kita tertawa lepas.

Walau Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 ini tidak melaksanakan pilkada namun jakarta bukanlah ruang hampa bukti dengan begitu masif membuat diskusi berbagai macam tema demokrasi,pemilu dan pilkada serta RUU pemilupun tak luput dibahas itu menujukan bahwa begitu dinamis. Bung karno dengan bukunya penyambung lidah rakyat indonesia dan harapan ncang waslu dapat menjadi titian menuju demokrasi ideal.

Penulis: Lilik Ruli Prasetio.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru