oleh

Tanggapi Komentar PERSEPSI, KPN: Banyak Lembaga Survei Pilkada Tangsel Cuma ‘ABS’

KICAUNEWS.COM – Kajian Politik Nasional (KPN) merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon Pilkada Kota Tangerang Selatan, Rabu (05/08) kemarin. Dari hasil survei itu, trend golongan putih (Golput) berada di posisi tertinggi sebesar 55%, disusul pasangan Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan 17%, Siti Nur Azizah-Ruhamaben 15,2% dan Muhammad-Saraswati sebesar 9,9%.

Namun demikian, selang beberapa hari setelah KPN merilis hasil survei tersebut, timbul pro dan kontra, terutama dari kalangan tim sukses pasangan calon dan lembata survei lainnya. Terbaru, Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) angkat bicara dan ikut mengomentari hasil survei KPN tersebut.

Direktur Eksekutif KPN, Adib Miftahul menanggapi komentar PERSEPSI secara santai dan cenderung senang. Adib menilai, komentar dari PERSEPSI terhadap hasil survei KPN itu, menjadi bukti bahwa lembaganya telah mendapatkan atensi yang cukup tinggi di Tangerang Selatan.

“Saya santai saja, namun yang saya bingung justru pihak-pihak yang tidak hadir dalam acara, malah seolah kebakaran jenggot mengomentari materi secara sepotong-sepotong dan tendensius, salah pula lagi,” kata Adib, dilansir redaksi KICAUNEWS.COM dari radarnonstop, Minggu (09/08).

Menurut Adib, hasil survei yang dirilisnya itu sudah disampaikan secara gamblang kepada wartawan, saat konferensi pers. Adapun untuk metodologi survei dan sebaran sample yang digunakan, kata Adib, sudah sesuai, bahkan proporsional secara gender dan agama yang mengacu pada daftar pemilih.

“Saya bingung ada yang teriak-teriak minta data sebaran sample, padahal saat rilis sudah dijelaskan bahwa sebaran mencakup seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan. Kalau gitu, kenapa nggak minta data respondennya saja sekalian, ini kan konyol. Justru yang bicara itu, tidak paham tentang kode etik survei. Ini confidential sebab menyangkut keamanan dan privasi responden,” kata Adib.

Baca juga :  Personil Gabungan Eksekusi Bangunan Yang Disinyalir Sebagai Warem di Tangsel

Adib berpendapat, saat ini ada banyak lembaga survei yang bersaing menawarkan diri sebagai konsultan pendamping para calon, dan hasil survei KPN dianggap mengganggubl survei internal lembaga lainnya yang terlibat.

Ia menegaskan, seharusnya para calon-calon yang akan ikut kontestasi itu seharusnya berterima kasih, karena telah mendapatkan posisioning real sebelum pendaftaran secara resmi dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kita tahulah, saat ini banyak Timses berkedok lembaga survei yang kerjanya ‘ABS’ (Asal Bandar Senang) sedang marak, menjajakan dirinya sebagai konsultan pendamping. Karena biasanya oknum-oknum ini selalu memberikan janji surga seolah-olah calonnya kuat, padahal kenyataannya belum tentu demikian. Mungkin hasil survei kami, membuka kebobrokan itu, jadi wajar kalau ada yang sewot,” kata Adib.

Selain itu, Adib menjelaskan, dari hasil survei KPN itu yang harus menjadi perhatian serius adalah adanya potensi Golput yang meningkat, akibat situasi Pandemi Covid-19. Ia tak menampik, untuk bisa menaikan partisipasi pemilih dalam Pilkada Tangerang Selatan itu, harus dilakukan KPU dan semua pihak. Hal itu, sambung Adib penting untuk dilakukan agar, proses demokrasi bisa berjalan sehat.

“Angka golput yang 55% itu cukup tinggi lho. Itu mengalami peningkatan 10,1% dari pilkada Tangsel sebelumnya. Nah, ini yang harus kita cari jalan keluar bersama, sebab di kondisi covid ini menjadikan tugas KPU semakin berat,” sambung Adib.

Tim KPN tegas Adib, akan terus menghadirkan pandangan-pandangan real terkait hasil survei yang dilakukannya. Menurut Adib, dari hasil survei Pilkada Tangerang Selatan yang dirilis itu, banyak masyarakat yang memberikan respon positif kepada KPN.

“Bagi kami caci-maki bahkan ancaman itu hal biasa dalam perjuangan, kami akan terus hadirkan pandangan real bagi masyarakat, karena banyak juga respon positif masyarakat yang masuk ke kami. Jika masih ada yang mengangap kami tidak kredibel, silahkan saja itu hak mereka, kami jalan terus,” tegas Adib.

Baca juga :  Antisipasi Peningkatan Arus Lalu Lintas, Polres Cimahi Polda Jabar Cek Jalur Wisata Lembang

Diberitakan sebelumnya, Perhimpunan Survei dan Opini Publik Indonesia (PERSEPSI) melalui Ketua Bidang Hukum dan Etik Andi Syafrani mengatakan, kelahiran lembaga survei, seperti KPN di musim Pilkada tak boleh dilarang.

Namun Andi menegaskan, survei politik merupakan pekerjaan ilmiah, yang menuntut dasar keilmuan khusus serta kriteria moral profesional dan akademik. Oleh karenanya, tambah Andi, pengguna lembaga survei dan masyarakat secara umum, harus bisa memilah dan menilai secara objektif.

Informasi, survei KPN terkait Pilkada Tangerang Selatan itu dilakukan pada 17-24 Juli, mengunakan metode multistage random sampling, dengan jumlah responden sebanyak 440 orang, sampling of error 4,8% dengan tingkat kepercayaan 95%. (Haji Merah).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru