oleh

Rapat Koordinasi Penertiban Rusunawa Kota Cimahi

Cimahi Kicaunews.com –  Senin (13-07-2020) Pukul 09.30 dilaksanakan Rapat Koordinasi Penertiban Rusunawa Kota Cimahi yang dipimpin Oleh Kepala UPTD Rusunawa Kota Cimahi (Bpk Muhiban) bertempat di Kantor UPT Air Bersih (Pemkot Cimahi).

Dalam Rapat, dibahas Oleh Kepala UPTD, Besarnya Tunggakan Uang Retribusi Sewa Rusun, sebelum Covid 19, Mulai Bulan April Retribusi Sewa Rusun di Gratiskan akibat Covid 19, Tahap Pertama selama 3 Bulan, Penghuni tidak mengindahkan teguran/tagihan terhadap petugas UPT Rusunawa, Upaya yang di lakukan belum maksimal membuat efek jera penghuni, Banyaknya Pelanggaran yang di lakukan oleh Penguni baik itu melanggaran perjanjian kontrak sewa menyewa, Perwal maupun Perda, Hasil temuan BPK yang mendorong kami untuk bertindak tegas, tidak di bilang pembiaran hingga merugikan pemerintah, Masukan sanksi hukumnya bagaimana terkit dengan Permsalahan tadi.

Turut Hadir dalam kegiatan ini diantaranya Kepala UPTD Rusunawa Kota Cimahi (Bpk Muhiban, Ketua Pengurus UPTD Rusunawa Kel.Cibeureum Bpk Dedi, Sekda Bag Hukum Dadi Madali, Bendahara Rusunawa Ibu Ruli, Babinsa Kel.Leuwigajah Sertu Lesmana, Bhabinsa Kel.Cibeureum Serda M.Zulkarnain, Bhabinkamtibmas Kel Leuwigajah Aipda Sarjono, Bhabinkamtibmas Kel.Cigugur Bripka Rohendi, Bhabinkamtibmas Kel.Cibeureum Bripka Ali Badriad.

Tanggapan Bhabinkamtibmas agar
Terapkan sosialisasi aturan terkait dengan perjanjian kontrak sewa menyewa rusun, Terapkan sanksi sosial bagi pelanggar Kontrak, Erwal maupun perda, dengan mencantumkan nama2 penghuni yang melanggar perwal/perda maupun kontrak, Tingkatkan ketegasan apabila tidak diindahkan upaya Preemtif kita dengan upaya gugatan perdata. Ingkar Janji/lalai tidak memenuhi kewajibanya selaku penyewa rusunawa, Apabila tetap tidak mau keluar dan tidak mau bayar sewa maka laporkan saksi pidana pasal 372 Penggelapan.

Tanggapan Bagian Hukum Aturan sewa menyewa sudah jelas mengikat satu sama yang lainnya, Mulai dari batasan maksimal penghuni, lama hunian, sampau dengan besaran uang retribusinya, dan sanksinya jelas namun hal ini bisa di tindak laniuti oleh Satpol PP Kota Cimahi sebagai penegak perda.

Baca juga :  Peduli Sesama, Komunitas Ojol Gelar Penggalangan Dana Bagi Korban Banjir

Hasil rakor akan di tindak lanjuti selanjutnya apabila alam di lakukan upaya represig akan melibatkan semua intansi TNI-POLRI maupun dari Satpol PP, ungkap bhabin.(jeni)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru