oleh

Ribuan Umat Muslim Bekasi Tolak RUU HIP, Ingatkan Bahaya Laten Komunis

Kab. Bekasi, Kicaunews.com – Ribuan warga Bekasi dari berbagai Organisasi Masyarakat, Organisasi Islam, LSM dan elemen lainnya yang tergabung dalam Aliansi Patriot Peduli NKRI (APPI) Dan Badan Kordinasi Seluruh Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI) melakukan aksi damai menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di Pondok Pesantren At Taqwa (KH. Noer Alie) Ujung Harapan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Sabtu (04/07/2020).

Badan Kordinasi Seluruh Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI) bersama dengan At Taqwa dan beberapa Ormas Islam di Bekasi Raya di antaranya Aliansi Patriot Peduli NKRI, GEMPA ( Gerakan Muslim Penyelamat Aqidah ), FPI, Jajaka, ICMI, At Taqwa, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Islamic Center Bekasi, Hidayatullah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi, dan Persis mendeklarasikan pernyataan sikap menolak RUU HIP.

Acara dihadiri langsung oleh Ketua Umum BKSPPI, Prof Dr Didin Hafiduddin, M. Si sekaligus menyampaikan pidato keummatan dihadapan tokoh Islam Ulama, antara lain shahibul bait KH M Amien Nur, Lc, MA, KH Ishomuddin Mukhtar, Lc, MA, Ketua Umum Dewan Da’wah Bekasi KH Salimin Dani, MA, KH Muhammad Zein, Perwakilan MUI Kota dan Kab Bekasi, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, NU dan Ormas Islam serta Tokoh Ulama, Cendikiawan dan Masyarakat Bekasi Raya.

KH Prof. Didin Hafidhuddin juga turut serta dalam deklarasi tersebut.

Ada 4 poin pernyataan sikap yang langsung dibacakan Prof Didin. Intinya adalah menolak RUU HIP yang kini berubah menjadi RUU PIP.

Ketua Aliansi Patriot Peduli NKRI dan Ketua Majelis Sinergi Kalam (Masika) ICMI Korda Bekasi Raya, Ustadz Ismail Ibrahim menyatakan pihaknya masih mendalami alasan diubahnya RUU, tapi isinya sama saja.

“Maka kita juga menolak, baik yang HIP maupun yang PIP dan mendesak seluruh perwakilan rakyat di DPR RI dan pemerintah agar mencabut RUU ini dari Prolegnas karena di antaranya bertentangan dengan TAP MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang 4 Pilar kebangsaan mpr RI yakni, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika,” ujar Ismail, Jumat (3/7).

Baca juga :  Antisipasi Peredaran Narkoba di Kalang Pelajar, Polisi Berikan Penyuluhan 

Kemudian, pihaknya juga menuntut kepada DPR RI dan Pemerintah untuk menjadikan Pancasila yang dideklarasikan pada 18 Agustus 1945 sesuai dengan Dekrit Presiden tahun 1959 dinyatakan sebagai dasar negara yang telah final dan tidak boleh diutak-atik.

Lalu, mendesak pemerintah untuk menegakkan hukum dan keadilan sosial yang seadil-adilnya kepada semua pihak yang berusaha mengganggu, merongrong, merusak persatuan dan kesatuan NKRI.

Selain itu, pihaknya juga mengimbau kepada seluruh pimpinan pondok pesantren di Indonesia untuk terus mengajarkan dan mencerdaskan para santri dan masyarakat tentang bahaya laten komunisme.

Kegiatan tersebut juga dilengkapi dengan sesi penandatanganan oleh hampir 80 tokoh perwakilan Ormas Bekasi Raya diantaranya Ormas GEMPA (Gerakan Muslim Penyelamat Aqidah).

“Pesan kami bagi teman-teman yang hari ini diberikan amanah sebagai wakil rakyat di DPD, DPR dan MPR RI dan juga yang berada di pemerintahan dengan seluruh tingkatannya agar mendengarkan jeritan hati para Ulama, masyarakat Indonesia yang hari ini sangat menentang dan menolak RUU HIP/PIP ini,” lanjut Ketua Umum Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI) KH Prof. Didin Hafidhuddin.

Pihaknya berharap, mereka yang hari ini mendapatkan amanah agar memusatkan pikiran memanfaatkan jabatannya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran agar NKRI tetap terjaga persatuannya sehingga mengarah pada ‘Baldatun thoyyibatun warobbun ghofur’.

“Karena semua yang diamanahkan oleh Allah SWT akan ditanyakan kembali oleh Allah nanti di hari kiamat. Jangan sampai kalian semua yang hari ini menjadi pejabat negara menyesal di hadapan Allah Swt karena tidak bersikap atau justru malah mendukung RUU yang hari ini sangat ditolak oleh semua lapisan masyarakat baik. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan dan dijaga oleh Allah Swt,” ucapnya. (Sofie)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru