oleh

Kuasa Hukum Kuwu Desa Tersana, H Dudung Indra Ariska Sekaligus Lawyer Asosiasi Kuwu Seluruh Indramayu, Angkat Bicara

Indramayu, Kicaunews.com – Menurut Dr. H. Dudung Indra Ariska, Di konfirmasi oleh media kicaunews.com di tempat Universitas wiralodra menilai tuntutan pendemo saat unjuk rasa yang dilakukan setiap hari jumat, termasuk hari jumat ini, 3 juni 2020 yang bertempat di desa Tersana Kecamatan Sukaguniwang Kabupaten Indramayu, masih belum bergeser dari konsep awal.

“Masih seputar pada isu bahwa Kusaeri selaku kuwu tersana telah menjual, menggadaikan tanah pengangonan, bengkok dan tanah titisara yang merupakan aset Desa Tersana dengan mengesampingkan asas prasumption of innocent (asas praduga tidak bersalah) 03/07/2020,”ungkapnya.

Lanjut ucap Dr.H.dudung lndra Ariska, Dudung menilai tuntutan yang meminta sodara Kusaeri mundur dari jabatan kuwu tersana melenceng dan tendensius sebagai alat penekan kepada sodara Kusaeri agar untuk memenuhi tuntutan sodara Gatul dan kawan-kawan.

Di jelaskan Dudung, bahwa pokok permasalahan awalnya karena konflik tumpang tindih garapan tanah eks pengangonan dan tanah titisara di Desa Tersana Kecamatan Sukagumiwang. Ada transaksi pinjam meminjam uang secara pribadi antara Kusaeri sebelum menjabat sebagai Kuwu Tersana dengan Gatul, mantan Lurah Desa/Kecamatan Tukdana yang nominal yang menurut keterangan kedua belah pihak berbeda.

“Menurut Kusaeri di hanya dipinjami tidak lebih dari 500 jt itu pun di terimanya tidak sekaligus, bertahap yang uang nya dipergunakan untuk biaya pencalonan Kuwu tahun 2017. Sedangkan menurut Gatul hutang Kuwu mencapai 1,3 milyar. Hutang piutang tersebut tidak didasari dengan perjanjian tertulis, bahkan tidak ada selembar kertaspun yang mendeskripsikan adanya hutang piutang tersebut yang di tanda tangani kedua belah pihak,”ungkapnya.

Lebih lanjut Dudung menjelaskan, setelah Kusaeri di lantik sebagai Kuwu Tersana, konon Kuwu mengeluarkan semacam surat kuasa kepada sdr. Gatul dan kawan kawan, untuk.menggarap tanah eks Pengangonan dan tanah Titisara dan telah di garap 3 kali musim tanam seluas 31 bahu.

Baca juga :  Presidium Kahmi Ciputat Minta HMI Dilegalkan di Kampus

Dari perspektif hukum, apa yang dilakukan Kuwu Tersana dan sdr. Gatul sudah menyalahi dan melanggar hukum. Karena untuk bisa menggarap tanah aset Desa baik tanah bengkok, titisara, rawa dan tanah eks Pengangonan, penggarap harus memiliki Surat Ijin Menggarap (SIM) yang terbitkan camat setempat atas nama Bupati.

Untuk mendekatkan SIM, harus didahului dengan proses lelang sewa garap tanah aset Desa tersebut, yang hanya bisa dilaksanakan setiap setahun sekali dan uang hasil lelang tersebut menjadi PAD yang masuk ke KAS desa pada setiap tahun anggaran berjalan.

Prosedur dan mekanisme lelang sewa aset tanah tersebut, diatur secara tegas dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29.3 tahun 2018 tentang tata cara pengelolaan tanah bengkok dan tanah titisara dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 tahun 2017 tentang pengelolaan tanah rawa dan tanah eks pengangonan.

“Kalau persolan ini an sich dengan pendekatan hukum, uang hasil sewa garap tanah aset Desa Tersana selama 3 kali musim tanam, itu harus di serahkan ke KAS Desa Tersana karena cara memperoleh garapan tanah aset tersebut tidak berdasarkan hasil lelang, tetapi hanya didasarkan atas surat yang dikeluarkan Kuwu Tersana secara ilegal untuk membayar hutang piutang secara pribadi. Ada uang negara yg dirugikan itu dan itu harus dikembalikan ke negara dan peristiwa hukum seperti ini sdh memenuhi unsur unsur tipikor,” tuturnya.

Lanjut, Ketika ditanya siapa yang berhak menggarap atas tanah aset desa tersebut, secara tegas Dudung menegaskan bahwa yang berhak menggarap tanah aset Desa Tersana musim tanam 2020/2021 adalah Hasan Basri Harahap karena yang bersangkutan memiliki SIM atas tanah aset tersebut berdasarkan lelang yang diselenggarakan pemdes Tersana. Dan hutang piutang antara sodara Kusaeri secara pribadi dengan Sodara Gatul dan kawan kawan, merupakan persoalan lain, yakni soal hutang piutang yang penyelesaiannya tidak boleh merambah ke garapan tanah aset Desa Tersana.

Baca juga :  Tingkatkan Kemampuan Menembak, Kapolres Indramayu Bersama PJU Polres Indramayu Melaksanakan Kegiatan Latihan Menembak

“Dengan kata lain, penyelesaian hutang piutang antara Kusaeri dan Gatul sesuatu yang harus dipisahkan dengan sewa garapan tanah eks pengangonan dan tanah titisara, bisa diselesaikan dengan musyawarah,” pangkasnya (kajen)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru