oleh

Peringati Hari Anti Narkotika Internasional Tahun 2020 Ketum GANNAS Layangkan Surat Untuk Presiden

JAKARTA, Kicaunews.com – Ketua Umum Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANNAS) I Nyoman Adi Peri SH, mendatangi Kantor Sekretariat Negara perihal menyampaikan Surat Permohonan kepada Bapak Presiden agar dapat segera dibuatkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.

Di  Hari jadinya Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) yang jatuh tanggal 26 Juni 2020 lalu,atas hasil evaluasi DPP GANNAS Ketua Umum I Nyoman Adi Peri SH mengatakan ” Kami menyimpulkan hasil evaluasinya agar  segera menyampaikan surat 029/VI/PP/DPP-GANNAS/20 kepada Bapak Presiden tentang keinginan GANNAS agar Bapak Presiden segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.

“Tentunya agar usulan ini menjadi sangat penting, kami akan segera berkoordinasi dengan Kepala BNN dan KAPOLRI agar maksud dari surat 029/VI/PP/DPP-GANNAS/20 ini beliau mengerti, manfaat yang didapat oleh Negara maupun Masyarakat, seandainya tentang tata cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat diterbitkan oleh Bapak Presiden, tentunya kita akan segera bertemu Kepala BNN dan KAPOLRI atas Usulan Surat untuk Presiden yang telah kami sampaikan melalui Sekretariat Negara Republik Indonesia”, pungkasnya.

UU Narkotika Tahun 2009,sudah berlaku sekitar sebelas tahun yang lalu, saat dibuat oleh Pemerintah dan DPR serta menyadari bahwa narkotika tidak bisa hanya ditangani oleh Negara atau Pemerintah,atau BNN atau POLRI ”ujar Ketum GANNAS Senin, (29/6/2020) di Kantor Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Bahwa Negara dan DPR sudah menyadari itu, saat di Undangkan undang undang Narkotika no 35 Tahun 2009 memberikan bab khusus kepada masyarakat yaitu Bab 13 tentang peran masyarakat khususnya Pasal 104,105,106,107 karena sudah sebelas tahun berlaku UU Narkotika khususnya peran serta Masyarakat  belum ada peraturan pelaksanaannya belum ada tata cara menjalankan fungsi peran serta masyarakat, dengan adanya surat ini yang kami sampaikan, ” Kami meminta segera Pemerintah atau Presiden menerbitkan peraturan Pelaksanaan untuk bisa digunakan dan di jalankan oleh pihak BNN dan Kepolisian.Pungkas Nyoman.

Baca juga :  Usai di Data dan Diperiksa 4 dari 243 Orang Pemuda Yang Hendak Tawuran di Tetapkan Menjadi Tersangka

Dalam kesempatan waktunya Ketum GANNAS menyampaikan Surat Nomor 029/VI/PP/DPP-GANNAS/20 ;

1. Bahwa United Nasional Organization for Drugs and Crime (UNODC) menilai oendekatan berimbang

antara pengurangan permintaan ( demand reduction) dan oengurangan sediaan ( suplya reduction) yang berjalan masing masing selama ini, ternyata tidak efektif memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di dunia.

2. Bahwa upaya memerangi bahaya narkotika sebagai permasalahan kompleks dan transnasional, memerlukan pendekatan komprehensif terintegrasi antara  kedua pendekatan tersebut, pada semua tingkatan, dari tingkat internasional,regional,nasional,daerah,sampai kepda tingkat lokal. Maka kuncinya adalah kerjasama, koordinasi, keteroaduan, komitmen, tekad dan kiprah,semua pihak terkait; pemerintah, sektor usaha dan masyarakat.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat [2] Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan ” Presiden menetapkan peraturan pemerintah,untuk menjalankan undang undang sebagaimana mestinya”.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Padal 104 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009,tentang Narkotika dinyatakan”Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk berperan serta

membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursur Narkotika”.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan”Masyarakat mempunyai hakdan tanggung jawab dalam uoaya pencegahan dan oemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

6. Bahwa semakin meningkatnya kehidupan masyarakat karena perkembangan teknologi dan media sosial menyebabkan mudahnya masyarakat mengakses dan memperoleh narkotika.

7. Bahwa peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak narkotika perlu mendapatkan payung hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 104 sampai pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

“Dengan mempertibangkan point 1 sampai dengan 7 kami berharap Bapak Presiden dapat segera merealisasikan permohonan kami ini, mengingat semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika sehingga memerlukan partisipasi dan peran serta masyarakat”,Pungkasnya. Dwland

Baca juga :  Mengungkap Cerita Di Balik Persahabatan Vicky Shu, Dengan Annisa Pemilik First Travel.

(Red/AW)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru