oleh

Bantuan Sosial Covid 19 Menjadi Wahana Dugaan Korupsi

Bogor, Kicaunews.com – Bantuan sosial covid 19 desa Babakan, kecamatan Dramaga, kabupaten Bogor, diduga tidak sesuai dengan peraturan pemerintah pusat.

Hal ini terlihat ketika AY salah satu warga desa Babakan kecamatan Dramaga menuturkan, awalnya panitia pelaksana bantuan sosial covid 19 dari desa datang kerumah saya menjelaskan bahwa saya mendapatkan bantuan sosial covid 19 dari dana desa sebesar 600 ribu, namun nyatanya hanya menerima 200 ribu, karena menurut menjelasan panitia sisanya akan di bagikan kepada warga yang belum menerima bantuan sosial covid 19/pemerataan. Jelas AY.

Sisi lain di desa yang sama tim menemui keluarga penerima manfaat (KPM) berinisial AR mengatakan Sebelum takbiran bulan puasa panitia pelaksana bantuan sosial covid 19 datang kerumah saya sambil memberikan uang 200 ribu dan menerangkan bahwa saya mendapatkan bantuan sosial covid 19, pada tanggal 15 juni 2020 ada pemberitahuan dari pihak kantor desa bahwa beberapa warga lainnya di panggil ke kantor desa untuk mengambil sembako bantuan sosial covid 19 dari propinsi.

“Sayapun datang ke kantor desa, sesampainya di kantor desa, kami di berikan penjelasan bantuan yang akan diterima dari propinsi berupa sembako dan uang tunai 150 ribu, namun kata pihak kantor desa, saya akan bawa pulang sembakonya saja, uang 150 ribu di tahan oleh pihak desa dengan alasan saya harus mengembalikan uang yang waktu itu di kasih oleh pihak desa sebesar 200 ribu, karena itu dana talangan desa, saya bingung dan perdebatanpun terjadi antara saya dan orang kantor desa,karena saya tidak boleh bawa pulang sembako, kalau saya tidak bawa uang 50 ribu, karena uang bantuan sosial dari propinsi hanya 150 ribu,”ungkapnya

Baca juga :  09 Februari 2020 ,Al Habib Umar Bin Ahmad AlHamid Akan Gelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Sementara kata pihak kantor desa saya pakai dana talangan dari desa 200 ribu, karena saat itu saya sama sekali tidak punya uang, perdebatanpun terjadi lagi dengan pihak kantor desa, akhirnya saya jaminkan KTP saya demi membawa pulang sembako untuk makan anak dan istri saya, karena selama covid 19 saya tidak berpenghasilan, untuk itu bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah saya benar harapkan. Demikian keluh AB.

Berdasarkan surat edaran komisi pemberantasan korupsi (KPK) no.8 Tahun 2020 tentang penggunaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan korona Virus disease 19, (covid 19) terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi, dan memperhatikan dinamika yang terjadi di masyarakat selama pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Covid 19.

Sehubungan dengan hal tersebut, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Melakukan pendampingan dan pengawasan proses percepatan penyaluran bantuan sosial covid 19
2. Menekan dan mencegah terjadinya potensi potensi korupsi bantuan sosial pada kondisi darurat percepatan penanganan Covid 19
3. Melaksanakan identifikasi modus dan potensi korupsi dengan memotong atau meminta kembali bantuan sebagian dari bantuan yg diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM), dengan modus untuk disalurkan kembali pada warga yang belum atau menerima bantuan yang dilakukan oleh oknum oknum tertentu
4. Dilarang mengambil kebijakan terkait bantuan sosial dalam penanganan Covid 19 baik yang bersumber dari APBN pusat, APBD provinsi , APBD kabupaten, dan dana desa, dengan merubah nominal atau jumlah bantuan yang diterima keluarga penerima manfaat atau KPM dengan modus pemerataan.hal ini bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku
5. Segala bentuk penyimpangan terhadap bantuan sosial penanganan Covid 19, dapat dituntut sesuai aturan hukum yang berlaku. (Syam/TIM)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru