oleh

APBN Defisit Karena Covid-19, Apa Peran BUMN?

KICAUNEWS.COM – Salah satu kebijakan pemerintah dalam menangani Corona Virus Disease (Covid-19) adalah dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Secara teknis pemberlakuan PSBB itu dilakukan melalui usulan dari daerah yang kemudian disetujui oleh pemerintah pusat lewat Kementerian kesehatan.

Ketika PSBB berlaku disebuah daerah, dimana daerah tersebut merupakan daerah-daerah yang perputaran kegiatan perekonomiannya sangat sibuk seketika hampir lumpuh total, utamanya pada daerah yang masuk dalam kategori daerah perdagangan dan jasa. Hampir lumpuhnya perekonomian berimbas pada merosotnya pemasukan asli daerah, yang kemudian berakibat pada defisit anggaran pendapatan belanja baik di daerah itu sendiri hingga ke tingkatan pemerintah pusat.

Ditatanan pusat, oleh karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mengalami defisit, pemerintah melakukan kebijakan dengan merefocusing sejumlah anggaran kegiatan dan program. Disisi lain, refocusing anggaran tersebut juga dipicu dari pergeseran anggaran untuk penanganan wabah Covid-19 melalui belanja tidak terduga yang dipergunakan untuk belanja-belaja kebutuhan penanganan Covid-19 oleh sejumlah Kementerian.

Berdasarkan data sementara yang berhasil dihimpun Indonesian Of Social Political Institute (ISPI), angka defisit APBN berada diangka sebesar Rp. 1.039,8 Triliun, dimana angka defiait tersebut masih belum terprediksi kedepannya, seperti ditegaskan pula oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Lebih lanjut, pendapatan negara sebelum adanya wabah Covid-19 sebesar Rp. 2.165,1 Triliun, dan pendapatan negara pada saat adanya wabah Covid-19 sebesar Rp. Rp.1.669,9 Triliun.

Disisi lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang fungsi dan perannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009, menopang perekonomian nasional. Pada tahun 2018 untuk APBN 2019, memberikan kontribusi dari hasil keuntungannya kepada negara sebesar Rp. 315 Triliun. Akumulasi anggaran yang diberikan tersebut, terdiri dari laba bersih (deviden), aset, ekuitas dan Capek atau alokasi anggaran yang sudah direncanakan.

Baca juga :  Sambut Tahun 2018, Fraksi NKRI Akan Gelar Raker

Sementara itu, pada tahun 2019 untuk APBN 2020, BUMN menyumbangkan laba bersih kepada negara sebesar Rp. 385 Triliun. Sama seperti sebelumnya, akumulasi anggaran yang diberikan tersebut, terdiri dari laba bersih, aset, dan pajak. Namun untuk Capek atau alokasi anggaran yang sudah direncanakan, belum ditetapkan.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 disebutkan bahwa, aset BUMN sebesar Rp 5.938 triliun dari 107 perusahaan BUMN seharusnya bisa menutupi angka defisit APBN yang saat ini terjadi. Sebab, secara logika, tidak mungkin semua perusahaan milik negara tersebut, semuanya rugi dan terus-terusan rugi. Sebab dalam prinsip usaha, mau menggunakan teori Abu Jahal, Fir’aun maupun Bill Gaet sekalipun, prinsipnya adalah meraih keuntungan, apalagi dengan prinsip usaha milik negara itu.

Pada saat APBN defisit, BUMN seharusnya mempunyai solusi kongkret untuk bagaimana bisa menopang perekonomian nasional, salah satunya adalah bisa menutup agar bagaimana, APBN kita tidak defisit. Misalnya, BUMN sebagai badan usaha negara bisa menggunakan strategi subsidi silang dalam skema pemulihan ekonomi nasional.

Skema ini dilakukan melalui penghitungan ulang aset-aset milik BUMN di setiap daerah. Dengan demikian, BUMN tidak perlu lagi meminta anggaran kepada negara melalui APBN, akan tetapi justru harus dibalik, BUMN yang harus membantu negara disaat negara defisit. Yang terpenting adalah, BUMN harus menggunakan logika bagaimana bisa menopang perekonomian nasional, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Jangan sampai, dibawah kepemimpinan Erich Thohir ini, Kementerian BUMN menjadi benalu dan juga beban bagi negara.

Deni Iskandar
Direktur Indonesian Of Social Political Institute (ISPI).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru