oleh

Diduga Bawa Kabur Puluhan Milyar, Korban Investasi Kembali Polisikan Fikasa Gruop

Jakarta, Kicaunews.com – Setelah dua kali disomasi namun tetap tak beritikad baik, terduga Agung Salim, dkk pemilik investasi PT. Wahana Bersama Nusantara (WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (TGP) dilaporkan ke polisi oleh korbannya dengan tuduhan penipuan dan penggelapan, tindak pidana perbankan dan pasar modal serta pencucian uang, Selasa (16/6/2020).

Melalui kuasa hukumnya LQ Indonesia Lawfirm korban kembali melaporkan terduga Agung Salim, dkk atas dugaan pasal 372 dan 378 KUHP dengan total kerugian kurang lebih 67 milliar rupiah dengan total 63 orang korban dengan LP No 3427 / VI / Yan2.5 / 2020/ SPKT PMJ, Direskrimsus tanggal 16 Juni 2020.

Advokat Hamdani, SH kuasa hukum para korban dari LQ Indonesia Lawfirm memberikan keterangan ke awak  media,  pihaknya telah bersabar menunggu itikad baik dari Agus Salim, dkk namun setelah 2x somasi tidak diindahkan maka dibuatkan Laporan Polisi (LP) atas dugaan pidana penipuan, penggelapan, pencucian uang, atas dugaan modus investasi bodong.

Para korban kecewa terhadap pengurus dan pemilik PT WBN dan PT. TGP yang merupakan bagian dari Fikasa Group karena tidak beritikad baik setelah dua kali pula di buatkan Laporan Polisi (LP), pertama di laporkan 29 Mei 2020 dengan LP No 3044 / V / Yan2.5 / 2020/ SPKT PMJ, Direskrimsus, ungkap Hamdani, SH.

Menurut keterangan yang diperoleh dari korban AC, yang ditawarkan ada 2 macam, yang pertama adalah dengan Medium Term Note (MTN) dengan jangka waktu 1 bulan hingga 1 tahun dengan bunga Fixed, diatas bunga deposito dan kedua adalah dengan modus Repo jaminan saham.

Salah satu korban berinisial  R menyatakan kekecewaannya terhadap janji palsu yang tidak terealisasikan pelaku ketika jatuh tempo justru uang mereka tidak dikembalikan. Padahal jelas dalam surat perjanjian dan bilyet tercantum jelas tanggal jatuh temponya.

Baca juga :  Waspada Gangguan Kamtibmas Dan Covid-19 Polsek Rawamerta Gencar Himbau Masyarakat

Ahli pidana dan juga dosen Universitas Bhayangkara Jakarta, Dr Dwi Seno, SH, MH menjelaskan di era millenial ini ada modus baru, yaitu menggunakan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) untuk melepaskan tanggung jawab pidana dengan dalil sudah ada perdamaian melalui PKPU.

“Jadi oknum pengurus perusahaan menarik dana masyarakat selama beberapa tahun, ketika sudah terkumpul banyak dana, lalu dengan alasan gagal bayar dan kesulitan keuangan mengarahkan para korban melalui jalur PKPU,” terangnya.

Lanjut Dwi, di PKPU ini bahkan disinyalir yang mengajukan gugatan PKPU adalah oknum pengurus perusahaan itu sendiri yang kemudian mengontrol aset perusahaan yang di PKPU kan.

“Dalam modus PKPU ini tentunya para korban dirugikan lebih lanjut, seumpama sudah jatuh tertimpa tangga pula,” kata Dwi geram.

Modus PKPU ini marak terjadi sejak jatuhnya beberapa perusahaan keuangan yang terjerat saham gorengan Benny Tjokro.

Lanjut Dr. Dwi Seno Widjanarko, SH, MH jalur terbaik dalam menyelesaikan kasus ini adalah pelaporan pidana bagi oknum pengurus perusahaan yang tidak punya itikat baik.

“Selain dapat menahan tersangka juga dapat menyita dan merampas aset pribadi dan perusahaan yang berasal dari pidana pencucian uang. Modus kejahatan kerah putih, dengan mengemplang dana masyarakat lalu dibawa kabur dananya keluar negeri, seperti Cayman atau British Virgin Island kabur keluar negeri dan nikmati hasil kejahatannya,” kata Dwi Seno prihatin.

Advokat Hamdani, SH mengungkapkan apabila pengawas perusahaan keuangan seperti OJK menjalankan tugasnya dengan benar maka kejadian modus investasi bodong ini dapat dicegah.

Kepercayaan korban terhadap bisnis investasi banyak disalahgunakan pelaku sehingga dengan mudahnya uang mereka dikuasai para oknum.

Lebih lanjut Advokat Alvin Lim, SH, MH(c), MSc, CFP dari LQ Indonesia Lawfirm menjelaskan kepada wartawan” Bahwa LQ Indonesia Lawfirm dipercaya oleh para korban dan masyarakat umum, khususnya sebagai mitra dalam penegakan hukum sebagai kuasa hukum untuk menegakkan hak para korban modus investasi bodong,” jelasnya.

Baca juga :  Kunci Jawaban Ujian Nasional Beredar di Broadcast Blackberry Messenger

Banyaknya korban investasi bodong, membuat LQ Indonesia Lawfirm membuka Posko Aduan Para Korban di nomor telepon 0818899800.”Harap bagi para korban untuk segera melapor. Jangan terjebak modus PKPU para oknum investasi bodong, segera lapor ke kami”, tegasnya. (Sofie)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru