oleh

KPU Jakarta Timur dan BAWASLU KOTA JAKARTA TIMUR Lakukan Koordinasi Daring

JAKARTA, Kicaunews.com – KPU Kota Jakarta Timur dan Bawaslu Kota Jakarta Timur melakukan Rapat Koordinasi terkait Daftar Pemilih Berkelanjutan dan Sekolah Kader Partisipatif dari Bawaslu.

Ketua Bawaslu Jakarta Timur Syakhroji dalam rapat memulai dengan beberapa point, yaitu apresiasi terhadap sudah diterimanya Berita Acara Daftar Pemilih Berkelanjutan yang diplenokan pada bulan April 2020, Hal tersebut berguna buat bahan analisis Bawaslu Jakarta Timur dan sebagai laporan terhadap Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Hal lain adalah perlu adanya pembahasan terkait Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Bawaslu, Karena membutuhkan data dari KPU Kota Jakarta Timur.

Sedangkan Anggota KPU Kota Jakarta Timur Divisi Pemutakhiran Data Pemilih, Tedi Kurnia menyatakan bahwa akan melibatkan Bawaslu dalam proses pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Informasi kedua adalah Dukcapil akan menurunkan data Lampid pada bulan April 2020, sehingga berguna buat Pemutakhiran Data Berkelanjutan mendatang, terkait data by name by address data menyeluruh nanti akan disusulkan, karena Sidalih belum bisa di akses oleh KPU yang tidak melaksanakan Pilkada. Tapi perubahan data sudah disiapkan.

Anggota Bawaslu Kota Jakarta Timur Prayogo Bekti menanyakan proses data yang didapat oleh KPU Jakarta Timur, Sehingga tersaji data yang diplenokan kemarin. Tedi Kurnia menyatakan bahwa data tersebut didapat dari DPTHP3 lalu ditambah dengan potensi Pemilih baru yang pada pemilu 2019 terdaftar sebagai DPK dan dikurangi oleh data TMS.

Disaat pembicaraan berlangsung, Ketua Bawaslu Jakarta Timur juga make sure terkait DPK, bahwa DPK yang terdaftar sebagai Pemilih pada pemilu 2019 tidak semua telah termutakhirkan pada pleno yang dilakukan bulan maret ini. Tedi Kurnia menjawab Hal tersebut, beberapa faktor yang menyebabkan belum semua termutakhirkan, salah satu faktornya adalah kelengkapan Administrasi.

Baca juga :  KTP-el Rusak atau Invalid, Kapuspen Mendagri: Segera Musnahkan

Terakhir Bawaslu meminta koordinasi terkait sekolah kader Pengawasan partisipatif, Karena salah satu syarat adalah harus bebas dari Keanggotaan dan Kepengurusan Parpol, maka harus di verifikasi lewat data Sipol yang ada di KPU untuk memastikan apakah para pendaftar bebas dari kepengurusan Parpol. Dan sebagai penutup Anggota KPU Kota Jakarta Timur Tri Endraningsih sebagai Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM menginformasikan terkait agenda Sosialisasi Pendidikan Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Timur. (AW)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru