oleh

Presiden Joko Widodo, Sumber Inkonsistensi Protokol Covid 19

KICAUNEWS.COM – Implementasi kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) tentang Prorokol Pencegahan wabah Covid 19 sdh bermasalah sejak awal. Dan jika diurai secara detil, maka sesungguhnya sumber permasahannya terletak pada Presiden Joko Widodo sendiri. Selain terlambat merespon juga terkesan tidak serius, tidak focus, bahkan cenderung tidak transparan dlm penanganan. Kalaupun ada langkah itu lebih pada pencitraan.

Selaku Presiden ia tidak sigap sejak isu Virus Corona mencuat. Ia terlambat merumuskan masterplan sebagai acuan sistemik dlm skala nasional tentang langka preventif. Presiden baru mulai bergerak melakukaan koordinasi nasional setelah Gubernur DKI dan beberapa kepala daerah yang daerahnya terdampak Covid 19 melakukan langkah langkah antisipasi. Setelah Kepala daerah merumuskan kebijakan daerah untuk penanganan Covid 19, Joko Widodo menerbitkan Perppu dan Perpres. Kedua kebijakan itu bersifat koordonatif dan menjadi panduan nasional.

Setelah itu Presiden berulang kali tampil layar di TV nasional, seperti layaknya Mentri Penerangan mengumumkan tentang urgensi dan signivikansi Protokoler Covid 19 untuk pembatasan sosial. Nampak Joko Widodo seakan memimpin langsung upaya pencegahan penularan, demi keselamatan jiwa rakyat Indonesia. Tetapi di sisi lain, seringkali kita menemukan Presiden justeru melanggarnya. Itulah langkah inkonsisten atau tindakan paradoks Presiden Joko Widodo.

Berulang kali dengan sengaja publik diperlihatkan langkah langkah inkonsistensi alias paradoks. Misalnyaa Presiden membagi sembako di jalanan dan di Istana Bogor tak ubahnya seperti pekerja LSM. Mungkin hanya hal hal yang remeh temeh seperti ini yang bisa dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tindakan tanpa otak ini tentu sangat beresiko karena mengundang kerumunan banyak orang yg tidak menggunakan masker. Di sini potensi penyebaran sangat mungkin terjadi.

Terakhir, yang paling fenomenal dan kontraversial ialah Presiden Joko Widodo dan sejumlah Pejabat Tinggi Negara berbaur bersama ribuan orang yang hadir di malam conser kemasusiaan. Ribuan orang yang hadir untuk meluapkan kegembiraan itu tanpa memenuhi protokoler covid 19. Tidak ada pembatasan sosial, tidak ada jarak satu dengan lainnya. Tentu penularan Virus Corona yg dicemaskan itu akan bergerak cepat menular secara masive.

KONSER PENISTAAN
Lebih disayangkan lagi pergelaran konser di bulan romadhon saat umat islam tengah hidmat beribadah. Mau cari uang, atas nama Pancasila tentu sesuatu yg membingungkan. Ini tindakan tanpa narasi, sesuatu yang tidak etis, stupid dan konyol. Sungguh mengherankan bila seorang Presiden terjebak di arena konser, hanya untuk melalang motor yang senilai Rp 2, 5 M, harga fantastis. Tapi sayang lelang terpleset di tangan M Nuh, seorang buru bangunan dari Jambi. Seorang buruh bangunan tentu tidak punya uang senilai Rp 2, 5 M.Hal ini tentu pelajaran mahal bagi orang yang berakal sehat.

Baca juga :  KNPI Provinsi Jambi, Angkat Bicara Soal Tiga Gereja Yang Ditutup

Konser atas nama kemanusiaan, semula diniatkan untuk mencari pembiayaan bagi sahabat seniman yang tertimpa wabah Covid. Tetapi rasanya kegiatan ini mencederai, menista umat muslim tengah khusuk beribadah. Ibadah shoum, tarweh, witir, ngaji dan i’tikaf dimaksudkan doa pembebasan Indonesia dari Pandemic Covid 19. Umat islam sedang bernunajah memohan keredlahan Allah agar terwujud negeri baldatun toyyibatun warobbul gofur. Negeri yang dilimpahi rizki, martabat dan kemuliaan olah Allah robbul izzati.

Olehnya kegiatan konser berbalut Pancasila dirasakan sangat menganggu dan menodai munajat umat islam, adalah contoh buruk bagi dunia islam. Mengingat hal ini sangat jauh dari nilai etika islam dan moral bernegara. Bahkan bertentangan dengan nilai nilai yang terkandung dlm Pancasila

PRESIDEN, KRISIS LITERASI
Presiden dan pejabat seakan mengalami krisis kepekaan terhadap pergumulan ummat menjalani ibadah romadhan. Atau memang sengaja diadakan untuk memperlihatkan kesombongan dan ketidak sukaan mereka terhadap umat muslim. Ataukah memang Pak Presiden dan pejabat yang hadir pada event itu tidak mempunyai literasi keagamaan yang cukup sehingga mereka tidak bisa memformulasi suatu agenda yang tepat dan sejalan dengan momentum kegiatan umat islam di bulan ramadhan ?

Penguasaan literasi sangat penting bagi seorang pemimpin apalagi Presiden dlm menyelenggarakan tugas kenegaraan. Negara adalah sebuah sistem modern, yang hanya bisa dijalankan atau diurus oleh pemimpin yg memiliki visi besar, menagement strategic yang compatitive dan rasional, sistemik, proporsional karena itu penguasaan literasi menjadi hal yang sangat penting bagi seorang pemimpin. Dengan begitu seorang pemimpin atau Presiden akan punya convidensi ledership dan mendapatkan kepatuhan dan ketaatan oleh public.

Islam mengajarkan bahwa seseorang bila ingin menguasai dunia ia harus menguasai ilmu. Dan seseorang ingin merebut akhirat juga dengan ilmua, dan yang ingin kedua duanya maka harus mengusai ilmu. Barang siapa mengerjakan suatu perkara tanpa ilmu, maka perkara itu itu akan tertolak oleh Allah. Olehnya Allah akan mengangkat kedudukan orang beriman diantara kamu orang berilmu derajat yg mulia.

Dengan ilmu seorang pemimpin punya rasa kepercayaan dan kehormatan diri yang tinggi. Sehingga ia memiliki pandangan yang jelas tentang suatu hal. Seorang pemimpin yang berilmu akan sangat tegas mengambil kebijakan negara. Tidak mudah diombang ambingkan oleh keadaan. Keadaan suatu negara sangat mungkin ditentukan dan kendalikan sang pemimpin yang berilmu. Negarapun menjadi kuat dan punya martabat sehingga dipertimbangkan oleh kekuatan internasional. Semua itu bisa terjadi di manapun karena pemimpin memiliki ilmu pengatuan tentang negera.

Baca juga :  Deklarasi FKUB SeJaktim Untuk Pemilu 2019

Suatu negara yang besar dipimpin oleh seorang Presiden yang minus bhk krisis literasi adalah suatu yg antagonis. Sebab negeri ini dideklarasikan pada 75 thn oleh para pemimpin, tokoh bangsa yang terdidik dan terpelajar. Mereka orang sekolahan yang menghabiskan waktu dengan membaca buku buku peradaban dunia. Dan mereka berdebat secara elegent, bermartabat tentang konstitusi, ideologi dan falsafah negara. Jadi lucu bila dizaman reformasi seorang Presiden hanya membaca bacaan selevel anak usia PAUD. Wajar saja jika kemudian pemikiran seorang Presiden tak sebanding dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi bangsa dan negaranya.

FORMULASI PROTRKSI COVID 19
Andaikan saya Presiden Joko Widodo, untuk menghadapi Pendemic Covid 19 di momentum romadhan, saya mengundang dokter muslim dan ahli gizi muslim untuk membedah al Quran sebagai petunjuk, dengan petunjuk itu mereka melakukan riset pada tumbuh tumbuhan, serta makanan yang bisa menghasilkan obat obatan dan makanan yang sehat dan bergizi guna mencegah dan mengakhiri penularan Virus Corona yang ditakuti itu.

Negeri ini kaya dengab berlimpah jenis tanaman mengandung obat. Bila diriset oleh para ahli dengan infstructur labaratorium yang memadai tentu akan menghasilkan kualitas obat dan kalitas makanan yang berkualitas terbaik. Selain itu bisa mendorong ibu ibu rumah tangga untuk menciptakan ramuan obat tradisional utuk ketahanan kesehatan keluarga.

Kalapun mau konser dan lelang bisa dicarikan formulasi yang tepat. Misalnya konser musik melibatkan para seniman, budayawan yang berlatar muslim. Sehinga mereka bisa merangkai format kegiatan yang tepat dengan nuansa ramadhan. Konser yang menampilkan lagu rohani berkaracter dakwah untuk menyadarkan umat akan bahaya Virus Corona. Dalam konser itu bisa disertai dengan melelang benda benda bersejarah yang dimiliki umat islam. Misalnya al Quran tertua, buku, lukisan, kaligrafi dll. Ataupun siapapun para agniyai dari umat islam bisa menyumbangkan harta kekayaannya untuk pembiayaan dlm memutus rantai penyebaran virus corona.

Dari kedua event tersebut, tidak masalah negara mengeluarkan uang untuk mendapat hasil yang bermanfaat. Dari riset para dokter islam menghasilkan obat penyembuh yang canggih dan ampuh dari karya anak bangsa. Dari ahli gizi menghasilkan makanan yang mengandung gizi dan protein yang tepat untuk penyembuhan pasien covid. Dan dari conser menghasilkan uang peradaban untuk dunia islam.

Anehnya Konser kemanusiaan untuk covid 19 dilaksanakan oleh BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) dan didukung oleh MPR RI, dua lembaga terhormat. Sungguh tidak mendidik, ironi dan memalukan. Menjatuhkan wibawa dan moral penyelenggara negara.

Baca juga :  Masa Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Pakidulan, Diberikan Pelayanan Oleh Polisi

PRESIDEN BUKAN SOSOK NEGARAWAN
Andaikan saya Kapolri maka pada malam itu Presiden, Ketua MPR RI, Kepala BPIP, Ketua Umum PDIP dan semua pejabat yg hadir saya tangkap dan dikarantinakan. Dan acara konserpun saya bubarkan. Agar menjadi pembelajaran bagi public. Seorang Presiden tidak boleh gegabah dan sembrono, apalagi tindakan itu tidak mencermin watak kenegarawanan, dan memiliki nilai educasi public. Rakyat diperbodohi dg cara cara yg bodoh

Bila Presiden sudah kehilangan sosok sebagai negarawan, tidak ada akhkaq kepemimpinan, tidak ada kebenaran dan singkronisasi dlm setiap kata dan tindakan, untuk diteladani rakyat bangsa maka menurut saya Presiden sudah kehilangan wibawa dan legalitas moral. Negara akan hancur seiring dg hilangnya wibawa dan legalitas moral pemimpin. Maka tidak perlu ada kepatuhan dan ketaatan pada Presiden.

Selain itu terdapat diskriminasi dalam penerapan PSBB. Sholat jammah di masjid dilarang, kegiatan pesta dilarang, sementara pelabuhan, moll, airport, pasar terus berjalan, disanalah mobilisasi manusia terus bergerak. Di sanalah potensi penularan sangat mungkin terjadi.

Inilah negara yg dijalankan oleh mereka yang tanpa memiliki kemampuan bernegara, tanpa geniusitas dan akal sehat.

Dalam upaya penanganan pencegahan Covid 19, Petugas lapangan juga tidak memiliki pemahaman yang baik tentang PSBB. Bhw PSBB hanyalah suatu upaya dilakukan sekedar untuk pembatasan, pencegahan agar tidak terjadi penularan bukan pemaksaan dan penekanan. Petugas hanya mengingatkan agar rakyat tidak lengah. Petugas tidak punya kewenangan untuk menghukum, dan berbagai tindakan kekerasan lainnya.

Memang nampak bangat anomali dan ambiguenya aparat keamanan dlm penanganan Pencegahan Covid 19.

Anehnya sekarang saat kebijakan PSBB belum menunjukan curva menurun atau belum selesai dan belum ada hasil yang baik. Bahkan jumlah pesian dan kematian terus meningkat, sudah akan diterapkan lagi New Normal. Nampak sekali Pemerintahan Joko Widodo membiarkan rakyat bertarung dengan Covid. Siapa yang kuat dia tetap hidup, dan siapa yang kalah dari Covid 19 maka dia menyerah pada taqdir kematian.

New Normal memaksakan setiap diri kita untuk membiasakan hidup dengan suatu tradisi baru yg tidak lazim. New Normal sesuatu yg dipaksakan untuk patuh norma tetapi di sisi lain pemerintah kehilangan konsistensi. New Normal adalah bentuk dari kegagalan Pemerintah mengatasi Protocol Covid 19.

MHR. Shikka Songge

Peneliti: Politik dan Sosial Keagamaan CIDES.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru