oleh

Diskusi Bernalar, Membayangkan Masa Depan Pendidikan Indonesia Pasca Pandemi

JAKARTA, Kicaunews.com – Departemen Pendidikan dan Penalaran BEM FIS UNJ 2020 Pada tanggal 2 mei 2020, telah dilaksanakan diskusi daring dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional.

Di tengah kondisi darurat Coronavirus Disease (Covid-19). Diskusi yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Penalaran Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, yang memiliki tema “Membayangkan Masa Depan Pendidikan Indonesia Pasca Pandemi” dengan mnegundang dua narasumber ahli yaitu Prof. Dr. M. Japar, M. Si sebagai Dosen Fakultas Ilmu Sosial yang berfokus pada bidang kebijakan publik serta Dr. Dirgantara Wicaksono, M. Pd. MM, seorang pengamat pendidikan dan Founder serta pembina dari organisasi pendidikan yang bernama Backpacker Teaching di seluruh Indonesia.

Diskusi ini berjalan menarik, dengan diawali oleh pemaparan yang disampaikan Dr. Dirgantara Wicaksono, ia memberikan fakta-fakta realitas bagaiamana dampak pandemi Covid-19 sangat mengganggu proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, fakta tersebut adalah berupa adanya kesulitan akses pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat selama pandemi ini berlangsung.

Bahkan menurut Dr. Dirgantara, ketidaksetaraan dalam berbagai aspek penyelenggara pendidikan seperti kualitas tenaga pendidik yang melek teknologi dan jaringan serta kuota internet yang belum mampu tersentuh pada seluruh wilayah di indonesia, makin menyulitkan penyelenggaraan PJJ terutama pembelajaran di daerah-daerah terdepan dan tertinggal.

Prof. Japar pun mengamani pendapat yang disampaikan oleh Dr. Dirgantara, dengan memberikan analogi bahwa kondisi masyarakat Indonesia saat ini yang hidup dalam 4 era, yaitu agraris, industrialisasi, digital dan artifisial. Menurut Prof. Japar, adanya 4 era tersebut menjadikan tantangan yang besar selama penyelenggaraan PJJ ini berlangsung, karena negara tidak boleh meninggalkan masyarakat yang berada dalam segmentasi tiap-tiap era tersebut.

Baca juga :  Tentara Ganti Total Kayu Saat Merehab Rumah Jamroh

Dengan kondisi tersebut, tentu kita melihat bagaimana sulitnya membangun pembelajaran yang efektif pada saat kondisi darurat pandemi Covid-19.

Selain itu, Prof. Japar mengatakan bahwa kebijakan PJJ yang diterapkan oleh pemerintah merupakan kebijakan yang sudah tepat,meskipun dalam segi pelaksanaan masih perlu evaluasi dan penyesuaian lainnya.Pada sesi selanjutnya diskusi, prof Japar dan Dr. Dirgantara mencoba menyampaikan bayangan penyelenggaraan pendidikan seperti apa yang akan terjadi pasca pandemi ini usai.

Kedua pembicara sepakat bahwa yang mungkin terjadi pada hari-hari esok setelah pandemi, yaitu adanya polarisasi pendidikan kearah pengembangan teknologi yang masif serta dorongan perubahan perspektif pelajar yang harus lebih gesit dan tanggap membaca keadaan zaman sehingga pendidikan tidak lagi tertinggal atau belum mampu menyamai perkembangan yang pesat di abad 21.

Dr. Dirgantara juga menegaskan, mungkin dimasa depan pembangunan infrastruktur teknologi akan menjadi prioritas pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan, selain itu pada masa depan orangtua di Indonesia akan muncul kesadaran kolektif tentang pembelajaran yang sinergis antara pendidikan di keluarga dengan di sekolah.

Dalam sesi terakhir diskusi, Prof. Japar memberikan saran kepada pemerintah agar lebih jelas dan konkret dalam menentukan kebijakan pendidikan serta juga pemerintah harus menyiapkan pengamanan sosial terukur bagi masyarakat yang terdampak oleh pandemi Covid-19, sehingga ketakutan akan adanya siswa/mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan studinya bisa diminimalisir karena secara konstitusional negara bertanggung dengan pendidikan rakyatnya.

Sementara, Dr. Dirgantara lebih menyarankan pada pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik serta sarana dan prasarana yang memadai untuk belajar berbasis daring. Pada akhirnya, “Pandemi Covid-19 mengajarkan kita bahwa pendidikan indonesia yang menghabiskan anggaran sekitar 500 triliun dalam setiap tahunnya masih belum siap menghadapi perkembangan yang pesat di abad 21, kekurangan dan kekeliruan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan darurat Covid-19 wajib dievaluasi agar pendidikan berjalan tidak seadanya.

Baca juga :  Pembentukan FPRN Mendapat Apresiasi Dari Ketum GBIK

Seperti kata kanselir Jerman angela merkel untuk menang melawan pandemi di butuhkan pemimpin yang baik dan bijak dalam mengambil keputusan, begitu negeri jerman berjuang agar dapat memenangkan perangnya melawan Covid-19. Dan mungkin pembelajaran Berbasis daring dimasa depan akan semakin menjadi primadona bagi kehidupan masyarakat yang serba digital. (*)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru