oleh

Anggota DPRD Mengaku Tidak Tahu Menahu Terkait Bantuan Langsung di Kabupaten Pangandaran

Pangandaran-kicaunews.com,
Bantuan langsung  berbentuk Voucher yang di salurkan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata kepada masyarakat beberapa hari kebelakang tampaknya menjadi sorotan berbagai pihak, baik masyarakat, unsur Pemerintah Desa maupun tokoh masyarakat sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran.

Sebagian warga masyarakat menilai kalau pembagian sembako melalui Voucher senilai Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan bentuk 2 Voucher itu kini menjadi perbincangan banyak kalangan, pasalnya pihak DPRD Kabupaten Pangandaran sebelumnya tidak pernah diajak bicara atau musyawarah.

Otang Tarlian dari Komisi 1 Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Fraksi PKB mengungkapkan, Berapa anggaran yang akan di kucurkan, bersumber dana dari mana, berapa jumlah masyarakat yang akan menerima serta kriteria penerima seperti apa.(Jumat, 24/04/2020).

Otang mengatakan bahwa dirinya tidak tahu persis datanya, bahkan Anggota DPRD lain pun sebelumnya tidak di kasih tahu atau diajak rapat/musyawarah terlebih dahulu berkenaan dengan program bantuan langsung ke masyarakat yang terdampak kena wabah Virus Covid 19 (Corona) itu.

Menurutnya sumber anggaran dari mana, berapa jumlahnya, kepada siapa saja warga yang akan mendapatkan serta kriteria penerima yang bagaimana, Anggota DPRD Pangandaran tidak dikasih tahu atau di ajak rapat ataupun kordinasi dengan pihak terkait sebelumnya.

“Pembagian sembako ini secara administarsi mungkin tidak salah, Bansos Bupati melebelkan H. Jeje Wiradinata sebagai Bupati, akan tetapi secara Etik tentu kita melihat tidaklah etik, harusnya kalau ada nama Bupati seyogyanya ada pula nama Wakil Bupati nya, mengingat Pemerintah Kabupaten Pangandaran ini kan masih ada Wakil Bupatinya yaitu H. Adang Hadari,” tutur Otang.

Lebih lanjut Otang mengatakan, dirinya pun menyoroti kiprah pendistribusian bahan sembako dan dua voucher kepada warga, itu pun dilakukan oleh pihak relawan  yang notabene adalah relawan dari sekelompoknya.

Baca juga :  Agar Wilayah Aman dan Kondusif, Kopda Catur Ajak Linmas Untuk Patroli Malam

Dirinya pun mempertanyakan, kenapa pembagian sembako dan voucher tersebut justru malah melibatkan para relawan, bukan melibatkan unsur Pemerintah Desa baik RW maupun RT,” tuturnya.

Apakah Perangkat Desa maupun RW dan RT sudah tidak mampu membagikan sembako dan Voucher tersebut, tentu menurutnya hal ini akan masih bisa lebih baik dan terkesan netral dalam kontek pembagian sembako jika pihak Aparatur Desa maupun RW, RT yang membagikan langsung kepada masyarakat,” katanya.

“Bahkan dirinya pun menyayangkan, ada jenis bahan sembako yang di distribusikan barangnya kadaluarsa, jadi dari pihak Pemerintah terhadap Perusahaan yang ditunjuk sebagai penyuplai bahan, kontrolnya kurang,” paparnya.

Dirinya berharap, kedepan kalau mau memang membagikan sejenis bantuan langsung kepada masyarakat tidak harus menggunakan relawan yang notabene dari sekelompoknya, kita sadari di Pemkab Pangandaran saat ini selain sedang serius menangani pencegahan Pandemi maupun pemutusan wabah Virus Covid 19, juga masuk tahun Politik, jadi akan lebih kompenten dan netral Desa atau RW, RT yang menyalurkan bantuan hibah langsung berupa pangan tersebut.

Masih dari Otang, Secara faktual oke tidak ada image politik, tetapi kalau secara sirat motif nya kita tahu dan semua juga bisa membaca, itu erat kaitannya dengan Pilkada, penyaluran hibah atau Bansos harusnya ada aturan jelas yang mengatur teknis pendistribusian dan kriteria masyarakat yang layak mendapatkan dengan jumlah berapa, anggaran bersumber dari mana.

Dirinya pun sebagai anggota DPRD Pangandaran tidak tahu sama sekali aturannya seperti apa?… tentu hal ini pun baginya sulit untuk bisa mengawasi walau pada prinsipnya tufoksi Anggota DPRD ini adalah mengawasi kinerja birokrasi, karena ketidak jelasan alokasi anggaran dan lainnya, sehingg pihak Legislatif sulit untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh, mengingat aturan mainnya seperti apa, anggaran bersumber dari mana, berapa jumlah besaran anggaran dan kriteria penerima bantuan seperti apa serta teknis pendistribusiannya seperti apa pun kita tidak bisa mengawasi, karena tolak ukur kita untuk mengawasinya tidak ada, pungkas Otang. (Tknc)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru