oleh

FPPJ Tantang Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Terkait Transparasi Anggaran Bantuan Sosial

Jakarta, Kicuanews.com – Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) sangat menyesalkan dengan adanya statememt yang dilayangkan oleh Ketua Komisi A DPRD DKI tentang tidak transparan dalam mengungkapkan anggaran dan data penerimaan bantuan sosial. Sehingga membuat FPPJ geram dengan komentar tersebut, maka dari itu pihak FPPJ akan menantang Ketua Komisi A DPRD DKI untuk melakukan debat terbuka secara langsung di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), Endriansyah dalam dalam keterangan siaran pers di Jakarta, Sabtu (18/4/2020), mengatakan akan membuat pernyataan sikapnya terhadap Ketua Komisi A DPRD DKI, pertama mengapresiasikan atas semua jajaran Pemda DKI yang sudah bekerja secara maksimal dari mulai Lurah, Camat, Kepala Dinas, Wali Kota, sampai Gubermur dalam menangani wabah virus covid-19 ini.

Bukan saling tuduh menuduh yang bisa mengakibatkan gaduh,” kata Ketua FPPJ Edriansyah di Jakarta.

Lanjut dia menambahkan FPPJ meminta kepada PD Pasar Jaya agar lebih serius lagi menyingkapi keperluan masyarakat DKI, jangan sampai ada masyarakat DKI yang terlantar dan harus mendapatkan sumbangan dalam bentuk bantuan sosial.

“Ditengah wabah virus covid-19 ini masyarakat sangat memerlukan bantuan sosial dari semua kalangan. Dan FPPJ juga meminta agar kinerja Dirut PD Pasar Jaya harus lebih optimal lagi dalam menyikapi kebutuhan masyarakat DKI Jakarta,” tutur Ketua FPPJ.

“DPRD DKI adalah unsur penyelenggara Pemeritahan Daerah, jadi yang melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemda bukan hanya Gubernur dan perangkat lainnya akan tetapi juga DPRD,” tegas Edriansyah.

Lanjut dia mengatakan, keberhasilan penyelenggaraan Pemda dalam menghadapi virus corona adalah beban dan tanggung jawab bersama.

“Stabilitas harga bahan-bahan makanan termasuk bumbu dapur harus tetap diprioritaskan oleh Pemprov DKI, karena Bansos untuk kaum yang tidak mampu. Untuk kaum menengah ke atas meminta kesadarannya juga turut membantu dalam hal bansos. Jadi Pemerintah fungsinya untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru