oleh

Kang Emil Tinjau Kota Bekasi Salurkan Sembako dan Penegasan Sangsi Tilang Pelanggar PSBB

Kota Bekasi, Kicaunews.com – Gubernur Provinsi Jawa Barat, M. Ridwan Kamil atau biasa akrab disapa Kang Emil datang meninjau pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bekasi sekaligus melauncing penyaluran bantuan sosial berupa sembako bagi warga tidak mampu terdampak pandemi Covid -19.

Kedatangan orang nomor satu di Propinsi Jawa Barat ini disambut Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombespol Wijonarko, Dandim 0507 Bekasi, Kolonel Rama Pratama di Kantor Besar Pos Indonesia Kota Bekasi, Rabu (15/4/2020)

Kang Emil berkesempatan pada hari ini datang untuk memantau langsung dengan berkeliling ke wilayah Bodetabek yang merupakan hari pertama pemberlakuan PSBB di Jabar yang hasilnya nanti bisa menjadi bahan evaluasi.

“Tentunya ini akan kita evaluasi ( PSBB hari pertama) tapi saya (pantau) kira di jalan – jalan utama dan jalan tol itu kendaraan sudah turun hampir 50 persen, namun di daerah – daerah pelosok padat penduduk itu harus jadi perhatian di level kedua. Karena di Kota Depok tadi saya liat di jalan masih ramai pengendara, tapi kalau sudah di jalan – jalan utama sudah relatif aman,” beber Kang Emil.

Menurut Gubernur pengiriman bantuan untuk Kota Bekasi dari provinsi menjadi prioritas nomor satu karena wilayahnya paling melekat dengan episentrum DKI Jakarta. “Hari ini kami kirimkan beras sebagai subsidi untuk di kirim ke kecamatan – kecamatan di dapur umum juga pembelian sembakonya dari pedagang pasar dan Bulog,” jelasnya.

Pendistribusiannya dilakukan di Kantor Pos Indonesia Cabang Kota Bekasi karena kantor pos mempunyai markas dan juga memiliki aplikasi, inventori, sehingga tidak perlu repot antri warga untuk pengambilan dan yang kedua juga memberdayakan grab dan gojek melalui pendistribusiannya, agar mereka ada pendapatan dari hasil pengirimannya, ungkap Kang Emil.

Baca juga :  Bhabinkamtibmas Polsek Sukasari Polrestabes Bandung, Monitoring Penyaluran BLT Warga Gegerkalong

“Karena itu jumlahnya besar, maka tidak bisa sehari empat hari selesai(penyalurannya) minimal 10 hari sampai 15 hari untuk pendistribusian data dari yang ditentukan,” jelas Kang Emil.

Terkait PSBB, Gubernur menitipkan mandat ke Wali Kota Bekasi berupa ketegasan dalam penegakkan PSBB di Gugus Tugas Kota Bekasi. Ia menyarankan kalau bisa salah satunya adalah harus ada surat tilang bagi pelanggar di jalan raya berupa surat tilang khusus untuk pelanggaran PSBB.

“Saya koordinasikan dengan Polda Metro Jaya, Polda Jabar, sehingga masyarakat yang melanggar itu tidak hanya diberikan teguran tapi dicatat oleh negara bahwa dia melanggar, sehingga nanti ada efek jera. Walaupun diujung sanksi itu ada denda, ada kurungan badan dan sebagainya, kira-kira kita bisa peringatkan dengan itu” papar Ridwan Kamil

Pesan terakhir, Kota Bekasi tesnya harus masif, PSBB ini percuma kalau tidak dibarengi dengan tes masif, Oleh karena itu alat rapid test akan ditambah oleh Gubernir Jawa Barat termasuk swab tes juga kita baru dibeli oleh Gubernur.

Sesuai dengan catatan dari Gubernur teorinya, tes masif itu 0,6 persen dari satu juta, jadi warga Kota Bekasi yang penduduknya hampir 2,4 juta, minimal 15 ribu warganya harus selesai menjalani rapid tes.

Dalam laporan Wali Kota Bekasi ke Gubernur Jawa Barat yang berada di Kantor Pos Indonesia Cabang Kota Bekasi, memaparkan bahwa PSBB yang berlaku di Kota Bekasi masih terlihat besar di jalan negara.

“Kami sudah bersurat ke lima wilayah Bupati dan Wali Kota (Bodebek) termasuk ke Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menjaga wilayah masing-masing terutama karena Kota Bekasi sangat dekat ke wilayah DKI,” urainya.

Mengenai pandemi wabah Covid 19, Wali Kota juga melaporkan hasil pelaksanaan rapid tes secara acak di RT / RW di wilayah Kota Bekasi semakin adanya peningkatan jumlah warga terpapar Covid 19 yang luar biasa.

Baca juga :  Perangkat Desa Patimuan Tutup Lebih Awal, Diduga Utamakan Kepentingan Pribadi Dari Pada Pelayanan

“Kota Bekasi sudah memasuki zona merah di tiap Kecamatannya, harapannya warga juga bisa melihat data terupdate di corona.bekasikota.go.id dan memastikan ikuti peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Bekasi sehingga kita bisa antisipasi seoleh diri sendiri,” pinta Walkot Bekasi.

Berikutnya, mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosail (DTKS) di Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan jika Pemkot Bekasi sudah menambahkan sebanyak 130 ribu warga penerima bansos diluar data DTKS dari Provinsi Jawa Barat. “Besok sekitar 30 persen bisa langsung kita kirimkan, diluar dari DTKS dan diluar dari bantuan yang diberikan kepada warga kami di Kota Bekasi,” pungkas Rahmat. (Sofie)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru