oleh

Ada Titik Terang, Mantan Kabag Dikdas Buka-bukaan Soal Pengadaan Pakaian Seragam 2019 Pemkot Kupang

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – adanya Dugaan perbuatan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang berakibat pada tindak pidana dalam jabatan pada pengadaan pakaian seragam siswa TK Formal, SD/Mi dan SMP/Mts kota kupang tahun 2019 lalu yang terindikasi merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 6.163.289.940,50. mulai ada titik terang.

Pasalnya, Salah satu ASN Kota Kupang yang dilaporkan ke Komisi ASN sebagaimana yang dilansir pada berita sebelumnya dengan Robby Ndun yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kota Kupang pada tahun 2019 akhirnya angkat bicara buka-bukaan secara gamblang.

Dalam keterangannya saat dikonfirmasi pada Selasa (31/03) minggu Kemarin melalui pesan Whatsapp, Robby Ndun membenarkan bahwa dalam pengadaan pakaian seragam siswa Tk formal, SD/Mi dan SMP/Mts kota kupang tahun 2019, dengan menelan anggaran yang cukup fantastis Rp. 6.163.289.940,50 tersebut menyimpan sejumlah cacat prosedur tentang penggunaan keuangan negara, khususnya tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban DAU.

Dijelaskan Robby, program pengadaan pakaian seragam ini tidak pernah diusulkan sebelumnya oleh dinas melalui bidang pendidikan dasar.

“Memang anggaran pengadaan pakaian seragam ini masuk dalam penetapan DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang tahun 2019, tetapi terkait pengadaan pakaian seragam ini, saya selaku pejabat berwenang pada saat itu yang mempunyai tugas mengusulkan setiap kegiatan, tidak pernah mengusulkan kegiatan ini, Saya justru baru tau adanya penetapan anggaran pengadaan seragam dalam DPA Dinas, setelah unsur DPRD Kota kupang meributkan soal ini,” Beber Robby.

Robby mengutarakan, setelah mengetahui kondisi ini, dirinya kemudian memberanikan dirinya untuk menemui kepala dinas yang saat itu dijabat oleh FL selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), untuk memberikan pertimbangan agar pikir-pikir lagi untuk melakukan pelaksanaan pengadaan pakaian seragam ini, mengingat Dinas tidak pernah mengusulkan kegiatan ini namun tiba-tiba anggaran tersebut muncul di penetapan DPA-APBD.

“Saya bersama tiga rekan ASN lainnya menghadap kepala dinas diruang kerjanya untuk memberikan pertimbangan ini, karena saya yakin kedepannya akan berhadapan dengan tindakan hukum. Untuk menghindari segala kemungkinan, maka saya secara sadar menyampaikan keberatan kepada dinas untuk tidak menjabat sebagai PPTK,” Terang Robby

Oleh karena tindakan saya tersebut, Lanjut Robby menambahkan, akhirnya pada tanggal 1 Juni 2019 saya menerima surat keputusan Wali Kota Kupang tentang mutasi, dimana saya kemudian dipindahkan menjadi pengawas sekolah dengan pertimbangan bahwa saya dianggap memperlambat atau menghalangi program pengadaannya.

“Sehinga untuk jabatan PPTK digantikan oleh ON yang melaksanakan program pengadaan tersebut sampai pada tahapan PHO,” urainya.

Lebih jauh Robby mengatakan, dimana anggaran pengadaan seragam yang bersumber dari DAU tersebut memang ditetapkan dalam DPA, tetapi merupakan dana sisipan pada kode rekening item Pembinaan Bakat dan Minat Siswa. 

“Penempatan dana yang nantinya akan berhadapan dengan penggunaannya ini jelas tidak sesuai nomenklatur dan sangat rancu,” Tandas Robby.

(TIM)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru