oleh

Pemerintah dan DPR RI Jangan Coba-coba Mengambil Kesempatan Dalam Kesempitan

Semarang, Kicaunews.com – Penyebaran virus Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari hari ke hari, sejak ditetapkan menjadi bencana nasional tanggal 15 Maret 2020 yang silam oleh Pemerintah, kasus positif Covid-19 terus mengalami kenaikan dari 117 kasus (15/3/2020) menjadi 1046 kasus (27/3/2020) – sumber : www.covid19.go.id – atau rata-rata sekitar 77 kasus positif tiap harinya. Dengan angka kematian 87 orang (27/3/2020) atau 8.73% dari 1046 kasus positif.

Melihat tingginya angka kematian akibat kasus Covid-19, bahkan merupakan yang tertinggi di antara Negara ASEAN lainnya, mau tidak mau pemerintah harus berjuang ekstra keras untuk mengatasi pandemic covid-19. Dengan himbauan “kerja dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah di rumah” pemerintah berharap dapat mengendalikan penyebaran covid-19, bahkan diperkuat lagi dengan keluarnya Maklumat Kapolri No : MAK/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19.

Maklumat yang terbit pada 19 Maret lalu tersebut dikeluarkan dalam rangka menekan laju penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia.

Namun kebijakan tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah masih setengah-setengah melaksanakannya. Sebagai contoh, Pemerintah diam saja ketika Buruh masih tetap bekerja padahal mereka juga merupakan golongan yang rentan terhadap penularan covid-19 (setelah petugas kesehatan), baik selama perjalanan dari rumah menuju tempat ia bekerja atau sebaliknya maupun di tempat kerja yang notabenenya terdapat banyak orang didalamnya. Bahkan bisa saja ia berpotensi menularkan virus kepada keluarganya di rumah. Dengan alasan menjaga kestabilan ekonomi nasional, buruh “dipaksa” untuk terus bekerja. Dan sekali lagi buruh menjadi “korban” dari kebijakan pemerintah.

Selain itu ditengah gencar-gencarnya bangsa Indonesia melawan virus covid-19, DPR RI secara sembunyi-sembunyi menggelar rapat paripurna dengan tatap muka. Hal ini sangat menciderai demokrasi dan pengkhianatan terhadap amanat yang diberikan oleh rakyat yang mana rakyat dipaksa untuk tetap berada di rumah dan dilarang berkumpul. Bahkan penolakan-penolakan terhadap RUU Omnibus Law oleh buruh dan masyarakat yang jelas dalam penyusunan RUU tersebut melanggar kaidah penyusunan Undang-Undang diabaikan oleh pemerintah dan DPR RI.

Baca juga :  Dalam Rangka Hari Bhayangkara Ke- 74, Polsek Patrol Polres Indramayu Bersama Muspika Melasanakan Kegiatan Silaturahmi

Memang virus covid-19 sekarang menjadi momok menakutkan bagi buruh, namun bayang-bayang pengesahan Omnibus Law dalam sidang paripurna DPR RI adalah yang paling menakutkan. Bagaimana tidak, kalau covid-19 hanya akan membunuh dalam jangka waktu 14 hari dengan penyebarannya secara berantai namun kalau Omnibus Law akan membunuh dalam jangka waktu selamanya dan menginfeksi secara langsung terhadap jutaan rakyat Indonesia.

Kekhawatiran buruh sangat beralasan apabila Omnibus Law disahkan ditengah pandemic covid-19 ini, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga ketabrak pula. Jangan sampai hanya untuk menggenjot investasi dan perekonomian yang semakin menurun karena pandemic covid-19 (nilai tukar rupiah terhadap US Dollar menembus Rp. 17.000,- / USD), lagi dan lagi buruh yang dikorbankan. Untuk itu sebagai bentuk keprihatinan terhadap kesewenang-wenangan pemerintah kepada kaum buruh, dalam TOPO PEPE ini mempunyai harapan

1. Liburkan para buruh, karena mereka dan keluarganya rentan terhadap penularan covid-19
2. Laksanakan UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dimana Pemerintah bertanggung jawab atas kebutuhan hidup dasar dan makanan hewan ternak jika terjadi Karantina Kesehatan
3. Batalkan Omnibus Law karena bahayanya melebihi dari pandemic covid-19
4. DPR RI harus focus menangani covid-19 dan jangan coba-coba mengambil kesempatan untuk mengesahkan Omnibus Law atas nama rakyat. (Red)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru