oleh

ASN Pemkot Kupang Resmi Dilaporkan Ke Komisi ASN, Pelapor Beberkan Namanya

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Sebanyak tujuh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota Kupang telah resmi dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (KASN RI).

Dilaporkannya Tujuh ASN Pemkot Kupang didasari ada Dugaan perbuatan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang berakibat pada tindak pidana dalam jabatan pada pengadaan pakaian seragam siswa TK Formal, SD/Mi dan SMP/Mts kota kupang tahun 2019 yang terindikasi merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 6.163.289.940,50.

Dalam keterangan salah satu pelapor yang tidak mau disebutkan namanya pada jum’at (27/3) siang kemarin mengutarakan, laporan telah diterima Bagian Humas KASN pada tanggal 23 Maret 2020 dan telah ditingkatkan ke bagian Pokja auditor untuk selanjutnya dilakukan pengkajian dan pemeriksaan dokumen.

Dirinya menguraikan, alasan pelaporan terhadap dugaan perbuatan melampaui kewenangan dari masing-masing ASN Kota Kupang dalam pengadaan pakaian seragam dikarenakan telah terindikasi memenuhi unsur pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang telah melanggar sejumlah ketetapan aturan tentang tata kelolah penggunaan keuangan negara yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh ASN.

“Dalam laporan itu sudah saya jabarkan beberapa bukti, diantaranya adanya dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan kontraktor pemenang tentang hasil uji laboratorium Bandung yang secara fisiknya dapat dibuktikan bahwa hasil uji laboratorium tersebut sengaja di scan dan dirubah spesifikasinya,” Jelas Pelapor.

Pelapor menambahkan, Sudah saya jelaskan juga kepada pihak KASN bahwa bukti uji laboratorium itu sengaja dipalsukan dari yang aslinya. “hasil uji laboratorium yang asli itu tidak seperti yang tertera di dokumen kontrak. Bahwa yang sebenarnya spesifikasi jenis kain yang seharusnya dipakai dalam pengadaan pakaian seragam sekolah itu adalah jenis kain Poliester dan bukannya jenis kain Famatex ataupun Tetoron Olino,” Terang Pelapor.

Baca juga :  Sebelum OTT, KASN Telah Ingatkan Menag Tentang Pelanggaran Dalam Seleksi JPT

Tidak hanya itu, Saya juga sudah melampirkan sejumlah bukti diantaranya; Dokumen Kontrak, hasil uji laboratorium Bandung yang asli untuk disandingkan dengan hasil uji laboratorium versi kontraktor pemenang, bukti penggunaan keuangan negara tanpa penetapan KUA-PPAS dan beberapa surat menyurat yang asli baik dari Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas terkait dan Surat tanggapan dari pihak laboratorium Bandung.

Atas dasar itu, Lanjut Pelapor menambahkan, sejumlah pejabat ASN yang dilaporkan diantaranya; FL mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang; MND yang pada saat kejadian menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); DD yang pada saat kejadian menjabat sebagai Penjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang dan terindikasi melakukan pencairan PHO.

Selain itu juga, Sambung Pelapor, sejumlah ASN saksi terlapor yang ikut melengkapi deretan nama terlapor diantaranya; RN mantan Ka.Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang yang diduga mengetahui persis soal dugaan manipulasi dalam penggunaan anggaran diluar penetapan KUA-PPAS 2019; ON Ka. Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kota Kupang yang diduga ikut bersama-sama dengan DD dalam hal melakukan proses pencairan dana 100% (PHO).

Selanjutnya, EJP Ka. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Kupang untuk memberikan penjelasan soal, apakah pengadaan seragam ini sudah di bahas pada tahun 2018 untuk ditetapkan dalam KUA-PPAS pada pelaksanakan di tahun 2019 sebelumnya, ataukah dilaksanakan diluar penetapan perencanaan daerah; dan yang terakhir ADT yang pada saat kejadian bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang yang melaksanakan keseluruhan proses uji kelayakan spesifikasi kain di Laboratorium Bandung.

Baca juga :  Tingkatkan Kemampuan Tanggap Bencana, Menwa Indonesia : Lakukan MoU dengan Jakarta Rescue

“Pada intinya saya ingin adanya transparan, kalau ASN nya sudah menyalahgunakan wewenang bisa hancur Negara, dimana pak Jokowi sedang gencar-gencarnya membrantas Korupsi harus kita dukung dan Saya hanya ingin Program pak Jokowi tidak ada yang menodai,” Tandas Pelapor.
(TIM)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru