oleh

Anggota DPRD Berambisi Jadi Ketua DPD Partai Golkar Walau Sedang Dipolisikan

Tangerang, Kicaunews.com – Sebagai warga Negara Indonesia (WNI) di perbolehkan atau tidak untuk menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin di Lembaga, 0rganisasi maupun ke Partaian harus punya rekam jejak yang baik, familar, peduli, prestasi yang membanggakan serta tidak cacat dalam etika dan prilaku, baik dimata masyarakat maupun yang berkaitan dengan Hukum.

Dalam kontestasi tersebut, maka sebagai WNI yang baik boleh mencalonkan diri atau menggunakan haknya dalam politik elektoral untuk menjadikannya sosok seorang pimpinan.

Ketua Umum LSM Bahtra, Drs. Pakcik R Hasibuan mengatakan, “Siapapun di Negeri ini, selagi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik di perbolehkan atau tidak di larang untuk menjadi seorang pemimpin. Baik itu pemimpin di Lembaga, 0rganisasi maupun kepartaian yang penting punya rekam jejak yang baik, “tegasnya.

Menyikapi adanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang hendak mencalonkan sebagai ketua DPD salah satu Partai, Pakcik mengatakan,” silakan saja, namun ya juga harus mawas diri lah.., apabila dirinya masih berurusan dengan hukum sebaiknya diurus dulu biar tuntas dan jelas, sebagai kepastian patung hukum buat dirinya juga organisasi yang ingin dipimpinnya.

Lanjut Ketum LSM Bahtra familar, peduli, prestasi yang membanggakan serta tidak cacat dalam etika dan prilaku. Nah dalam kontestasi tersebut maka sebagai warga Negara yang baik boleh mencalonkan diri atau menggunakan haknya dalam politik elektoral untuk menjadikannya sosok seorang pimpinan”, jelasnya.

Menyorot kasus MY anggota DPRD dari fraksi Golkar dimana Ia telah dilaporkan oleh istri sahnya HW terkait pernikahan sirinya, dipolres Sumedang pada  (28/11 2019) dengan No. LP B/218/XI/2019/JBR/RES SMD. dan pihak kepolisian Polres Sumedang  telah mengambil kesimpulan bahwasanya perkaranya sudah cukup bukti pendukung.

Baca juga :  Patroli Unsur Terkait Tiga Pilar Batu Caper

Menurut Pakcik, “Evidance in criminal law cases pernikahan siri sangat bertentangan dengan perundang undangan, apalagi pernikahan tersebut di lakukan dengan sembunyi-sembunyi.Sesuai Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa dalam pasal 279 KUHP dapat di terapkan dengan ancaman 5 Tahun paling lama 7 Tahun penjara.

“Maka dalam hal ini berdasarkan pasal 239, 355 dan 405 UU No 17 Tahun 2014 tentangMPR, DPR, DPD, DPRD dan pasal 102 pp No 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tatip DPRD, maka anggota Dewan yang bersangkutan dapat d berhentikan yakni Pemberhentian Antar Waktu (PAW), “tandas Pakcik.

Dan lagi masyarakat lndonesia khususnya yang berdomisili di Kota Tangerang sudah sangat pintar dan menjurus ke cerdas untuk memilih siapa putra-putri terbaik yang layak untuk memimpin jadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Tangerang. Dan bila terlaksana untuk pelaksanaan Musda Vl Partai Golkar  Kota Tangerang akan di helat pada Rabu,8 April 2020 mendatang. Akan tetapi itu juga belum bisa di pastikan  di karenakan Dunia lnternasional khususnya Kota Tangerang sedang darurat dalam kondisi Covid-19 yang mendera.

(AF’63/Red)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru