oleh

Dugaan Pemalsuan Dokumen Negara oleh Oknum ASN Kemenag Wilayah Tamsel

Bekasi, Kicaunews.com – Dugaan adanya tindak pidana pemalsuan dokumen negara yang dilakukan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kementrian Agama(Kemenag) di wilayah Kecamatan Tambun Selatan (Tamsel) mencuat saat ada ahli waris yang mengurus pembagian warisan dari suaminya yang meninggal dunia.

Dugaan adanya keterlibatan oknum tersebut diungkap oleh Candra salah satu warga yang pada saat itu dirinya hendak mengklarifikasi keabsahan sebuah duplikat buku nikah untuk menentukan status ahli waris.

“Munculnya duplikat buku nikah tahun 2010 yang ditandatangani oknum ASN bernama HMD ternyata tidak sesuai dengan dokumen aslinya yang tersimpan di KUA Tambun Selatan dan itu dibuktikan dengan surat keterangan tertanggal 29 Januari 2020 yang ditandatangani juga oleh HMD yang menyebut duplikat tersebut tidak teregistrasi,” jelas Candra,Kamis (12/3/2020).
.
Apalagi kata Candra  jelas – jelas di dokumen arsip di KUA tersebut nama pasangan yang tertulis adalah Agung Suwarno dan Teodore itu tidak sesuai dengan nama pasangan yang ada di duplikat buku nikah yang tertulis Suwarno dan RR. Dian Widiastuty.

“Alamat yang si pria nya juga bukan dari Kampung Kedung Gede tapi warga Sunter, Jakarta Utara,” ungkapnya.

Candra menuding adanya dugaan penyalahgunakan jabatan oleh oknum ASN dengan memalsukan data dokumen negara dalam duplikat buku nikah  tersebut terlebih saat buku nikah itu diterbitkan pada tahun 2020 oknum HMD ini tidak dikuatkan dokumen sah lainnya seperti surat kehilangan dari kepolisian, ijazah atau akte lahir dua pasangan suami istri itu.

“Masa sebuah lembaga negara dibawah kewenangan Kantor Kementerian Agama dengan mudahnya membuat duplikat buku nikah hanya bermodal selembar surat keterangan dari kepala desa yang menyebutkan bahwa nama Suwarno dan Dian Widiastuty itu warga desa Setia Mekar dan mereka benar pasangan suami istri yang sama di arsip KUA Tamsel,” kata Candra heran.

Baca juga :  Wujud Sinergitas, Bhabinkamtibmas Bersama Babinsa Amankan Jalannya Ibadat di GBI ITC Cipulir

Ia pun mempertanyakan kekuatan hukum mana yang lebih kuat antara data resmi arsip KUA Tamsel dengan surat keterangan kepala desa yang hanya tingkat wilayah.

“Dugaan tindak pidana pasal 266 dan 263 KUHP bisa saja dikenakan oleh oknum tersebut. Dan ini bisa menjadi preseden buruk bagi tata administrasi Kementarian Agama dan mencederai profesional ASan Kemenag yang tidak jujur,” tegas Candra.

Untuk itu dirinya sebagai warga negara Indonesia terpanggil untuk mengungkap dugaan pemalsuan dokumen negara ini ke tingkat Kementrian Agama RI agar hukum bisa bertindak adil.

Sementara saat dimintai konfirmasi soal kasus ini, HMD  dirinya tidak mengelak jika pihaknya telah menerbitkan duplikat buku nikah atas nama Suwarno dan RR.Dian Widiastuty yang ditandatangani dirinya yang pada tahun 2010 menjabat juga Kepala KUA Tamsel, meskipun kedua nama pasangan suami istri tersebut berbeda dengan data arsip yang ada di KUA Tambun Selatan.

“Ada surat keterangan dari Kepala Desa Setia Mekar yang magatakan dua orang itu adalah sama dengan nama yang ada di arsip dan merupakan warganya,maka saya mengeluarkan duplikat buku nikah itu,” beber Hamdani di ruangannya, Kamis (12/3/2020).

Namun karena ada persoalan tentang pembagian warisan dari para ahli waris almarhum Suwarno maka KUA Tambun Selatan pun mengeluarkan Surat Keterangan bahwa Duplikat Buku Nikah atas nama Suwarno dan RR. Dian Widiastuty yang menyatakan tidak teregister di KUA Tambun Selatan yang ditanda tangani oleh dirinya tanggal 29 Januari 2020.

Hamdani pun menilai kasus itu sudah selesai oleh kedua pihak dan membantah tudingan yang menyebut dirinya diduga terlibat bersekongkol dalam perbuatan pemalsuan dokumen negara sebuah duplikat buku nikah. ” Tidak benar soal tuduhan itu dan saya sudah menjalankan sesuai ketentuan dan mengenai data identitas Suwarno dan Dian waktu itu diperoleh dari warga tersebut dengan rekomendasi dari kantor desa. Kami tidak punya kewenangan untuk menyelidiki kebenaran identitas dua warga tersebut, dalih Hamdani.

Baca juga :  Merebaknya Covid-19, Sektor 22 Sub 13 Satgas Citarum Harum Tetap Lakukan Kegiatan Rutinnya

Untuk melengkapi pemberitaan ini, wartawan media kicaunews.com pun menghubungi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bekasi, H.Sobirin melalui telepon untuk menanyakan syarat – syarat apa saja yang harus disiapkan jika warga ingin membuat duplikat buku nikah dikarenakan buku aslinya hilang.

Sesuai Pasal 35 Permenag 19/2018 mengatur tentang dokumen apa saja yang harus dilampirkan. Salah satunya harus ada surat kehilangan dari Kepolisian.

“Surat kehilangan dari kepolisian setempat.Jika tidak ada surat tersebut maka duplikat buku nikah tidak bisa diterbitkan oleh KUA,” terang H.Sobirin.

H.Sobirin pun mengatakan jika ada oknum ASN dari KUA menerbitkan duplikat buku nikah bisa dilaporkan ke kantornya.” Nanti kita akan pelajari dan ditindaklanjuti,” pungkasnya.(Sofie)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru