oleh

Tuntut Keadilan Soal Pungli PTSL Tahun 2018, Warga Desa Jatibogor Suradadi Tegal Minta Kepastian Hukum

KAB. TEGAL, KICAUNEWS.COM — Warga Desa Jatibogor Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Akhirnya membawa Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Tahun 2018 yang dilaksanakan di Desa Jatibogor Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal keranah hukum.

Pasalnya, Program Pemerintah Pusat yang seharusnya dijalankan dengan baik malah dijadikan Ajang Pungli oleh oknum Aparatur Desa.

Saat media Kicau Group menyambangi salah satu kediaman warga pada Rabu siang, 4/3/2020, Tarmizi yang menjadi salah satu korban pungli PTSL Desa Jatibogor Tahun 2018 mengutarakan, saya bersama tetangga saya sudah melaporkan kepada Polres Tegal pada tanggal 04 Maret 2019 tahun lalu.

“Ia, saya bersama tetangga sudah melaporkannya ke pihak kepolisian tahun lalu,” Katanya.

Namun Tarmizi menyayangkan, sampai saat ini pas 1 tahun kami belum juga tau sejauh mana perkembangannya.

Tarmizi yang menjadi salah satu korban pungli PTSL Desa Jatibogor Tahun 2018 (Bertopi) saat berbincang-bincang bersama Team Media Kicau Group

Padahal, Kata Tarmizi, Wargapun sudah dimintai keterangan tetapi sampai saat ini masih belum ada kepastian hukumnya.

Saat ditanya berapa besarnya biaya pengurusan PTSL, Tarmizi mengatakan, besarnya biaya berkisar 1.000.000,- s/d 2.000.000/per bidang.

Merasa belum ada kepastian hukum dari kasus dugaan pungli PTSL didesanya, Tarmizi menambahkan, saya bersama dua tetangga pun akhirnya meminta bantuan hukum untuk mencari keadilan hukum pada salah satu kantor pengacara di Tangerang Selatan Banten.

“Kebetulan saya punya saudara pengacara yang mau membantu kami, dan mudah-mudahan bisa memberikan kepastian hukum yang pas setahun berjalan,” Jelasnya.

Ditempat yang sama, Kuasa Hukum warga yang kebetulan berada bersama warga menilai, Bahwa inspektorat telah mengabaikan Undang-undang pelayanan publik dan Undang-undang AUPB karena terlalu berlarut-larut mengeluarkan Hasil audit kepada aparat Polisi.

“padahal tindakan oknum desa sudah jelas menyalahgunakan wewenang yang bertentangan dengan aturan dan jelas-jelas ada tindakan pungli dalam bentuk uang yang dipinta dari masyarakat melebihi besaran yang sudah ditentukan, maka seharusnya pihak kepolisian tidak selalu beralasan masih menunggu hasil audit inspektorat mengacu inpres tentang PTSL untuk menetapkan tersangka berdasarkan bukti yang sudah di ambil atas Dugaan tindak pidana korupsi kepada oknum aparat desa tersebut, sehingga masyarakat tidak berpersepsi negatif ke polisi sebagai penegak hukum dalam mencari keadilan,” Pungkasnya.

Baca juga :  Polsek Lelea Polres Indramayu Kembali Mendirikan Dapur Umum

Untuk informasi, Berdasarkan keterangan dari surat perintah penyelidikan no: SP. Lidik/114/III/2019/Reskrim, pihak Reskrim Polres Tegal telah memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan no : B/45/III/2019/Reskrim tertanggal surat pada 20 maret 2019 kepada sdr. TARMIZI (Pelapor) bahwasanya masih dalam tahap penyelidikan dan menunggu hasil audit dari inspektorat berdasarkan inpres no 2 tahun 2018

Sebagaimana diketahui, tentang pembiayaan Program PTSL telah diatur dalam (SKB) 3 Menteri yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis bahwa biaya wilayah Jawa Rp. 150.000,- per bidang yang dimaksudkan untuk pembelian patok 3 buah, materai 1 lembar dan administrasi serta transportasi aparat desa.
(Red/Tim)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru