oleh

Bawaslu Gelar Workshop Penerapan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 Guna Antisipasi Pelanggaran Pilkada 2020

Pangandaran, Kicaunews.com – Berkaca dari Pilkada yang lalu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan seringnya terjadi pelanggaran praktik politik uang, ujaran kebencian dan netralitas Apatatur Sipil Negara (ASN), untuk mengantisipasi hal tersebut, Bawaslu gelar Workshop Penerapan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang larangan bagi Kepala Daerah atau Petahana  melakukan penggantian/mutasi dan Netralitas ASN.

Ketua Bawaslu mengatakan, pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2019 berpotensi akan terulang dalam Pilkada Serentak 2020.

” Bentuk pelanggaran tersebut seperti praktik politik uang, ujaran kebencian, dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).” jelasnya.

Menurut Bawaslu, untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran, pihaknya tidak tinggal diam dan terus akan melakukan upaya pencegahan agar Pilkada serentak 2020 bebas dari money politik, mengujar kebencian atau hoax, guna membangun nilai-nilai Demokrasi di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), demi untuk mewujudkan Politik yang bersih bebas dari money politik.

Bawaslu mengungkapkan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada, pemberi dan penerima uang dalam pesta Demokrasi bisa dikenakan sanksi pidana. ***Nurzaman***

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru