oleh

Warga Desa Karangbenda Pertanyakan Keberadaan BUMDes

Pangandaran, Kicaunews.com – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi wadah Pemerintah Desa dan
warganya yang secara proporsional melaksanakan program Pemberdayaan Perekonomian di tingkat Desa.

Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakakan roda perekonomian Desa.

Dalam rangka mengakomodasi potensi Desa dan pemenuhan kebutuhan warga Desa, Pemerintah melalui Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah memberikan dukungan besar agar Desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal.

Namun sangat disayangkan, Bumdes di Desa Karang benda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, saat ini banyak di pertanyakan oleh warganya.

Kurang lebih sudah 3 bulan Bumdes Desa Karang benda tidak terlihat buka (tutup), padahal Bumdes tersebut berjalan sudah hampir 3 tahun.

Agus Ketua Bumdes menjelaskan, bahwa dirinya tidak mengetahui masalah Bumdes saat ini tutup.

“Terus terang yang aktif di Bumdes saat ini cuma 3 orang, diantaranya Saya sendiri sebagai ketua, Enok sebagai pengelola BRI Link, dan Awang bagian pembukuan.

Menurut Agus ketua pengelola Bumdes Karang benda, Bumdes tersebut berdiri pada tahun 2017 dengan modal awal 100 juta setelah itu ditambah 50 juta dan 100 juta dari hibah.

“Jenis usaha yang di kelola Bumdes diantaranya, BRI Link, Gas elpiji, Balong ikan dan Peternakan Puyuh.” papar Agus.

Menurut Agus, bahwa dirinya sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua Pengurus Bumdes, karena belum menerima Surat Keputusan (SK) pemberhentian.

“Saya menjabat Ketua dari tahun 2017, kalau menurut aturan masa jabatan sebagai Ketua Bumdes itu 3 tahun, dan sampai saat ini belum di ganti (21/02/2020).” jelas Agus.

Kepala Desa karang benda mengatakan, belum lama ini dirinya telah memberi SK kepada Ketua Pengurus Bumdes yang baru, karena Ketua Bumdes yang lama sudah habis masa jabatannya.

Baca juga :  Kemendagri Targetkan, Partisipasi Pemilih Pilkada 2018 Hanya 8 Persen

“Satu minggu kebelakang, kami sudah mengadakan rapat, terkait kepengurusan Bumdes, bahkan Ketua Pengurus yang lama (Agus) hadir dalam acara pembentukan kepengurusan Bumdes yang baru.” jelas Kades.

“Kami berharap dengan kepengurusan Bumdes yang sekarang, dapat lebih berkembang lagi dan dapat berjalan lebih baik, kami mohon doanya kepada semua masyarakat agar kedepan Bumdes Karangbenda dapat memenuhi harapan masyarakat dan juga dapat mensejahterakan masyarakat Karangbenda.”pungkas Kades.

Menurut Enok saat ditemui dirumahnya mengatakan, bahwa dirinya hanya petugas BRI Link.

“BRI Link sampai sekaragpun buka. karena kesibukan saya, maka sekarang ini bukannya di rumah saja.

Lanjut Enok, sebelumnya saya sudah izin kepengurus Bumdes bahwa saya banyak kesibukan dirumah dan tidak bisa buka di Desa, makanya sampai saat ini pelayanan untuk BRI Link tetap saya layani.

Mendeskripsikan payung hukum pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes). Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa, disimpulkan bahwa pembentukan BUMDes sebagai lembaga perekonomian desa memiliki landasan hukum yang kuat.

Peraturan yang mendasari pembentukan BUMDes terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri. Jika diperlukan untuk mengatur lebih lanjut, pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah tentang BUMDes.

Demikian pula ditingkat desa, dapat dibuat peraturan desa tentang BUMDes sesuai dengan keadaan dan kekhasan desa masing-masing. ***Nurzaman***

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru