oleh

Soal Dana Desa, Mendagri Minta BPSDM Beri Pelatihan untuk Kepala Desa

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri) ikut memberikan pelatihan kepada para kepala desa dan perangkatnya. Pelatihan untuk kepala desa dan perangkatnya sangat penting, mengingat  dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat saat ini sangat besar mencapai 72 triliun. 

Belum lagi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang jumlahnya mencapai 54 triliun. Ini butuh pengawasan, agar dana yang besar itu tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain punya nilai manfaat yang akan dirasakan masyarakat.

“BPSDM tolong kalau bisa dibuat pelatihan untuk kepala desa,  mungkin kurang paham mekanisme administrasi pemerintahan, administrasi keuangan. Kasihan salah-salah mereka nanti karena masalah administrasi diperiksa lalu masuk penjara. Tolong diberikan pelatihan dari Kemendagri. Kita juga punya  institusi pendidikan seperti IPDN. Instruksikan buat program yang masif pelatihan ke kepala desa,” demikian diungkapkan Menteri Tito saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kepala BPSDM Provinsi dan Kepala BKPSDM Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia di  Gedung BPSDM Kemendagri, di Jakarta, Senin (24/02/2020).

Jangan sampai, kata Tito, para kepala desa berurusan dengan penegak hukum atau ditangkap gara-gara salah administrasi. Begitu juga dengan kepala sekolah yang mengelola dana BOS.

“Berikan pelatihan dasar mengenai pertanggungjawaban keuangan, baru mengelola anggaran langsung. Berikan mereka  ilmu-ilmu dasar pemerintahan keuangan” ujar Tito.

Saat mengawali sambutannya di acara Rakornas, Tito juga menyoroti peran BPSDM yang menurutnya sangat penting. Badan pengembangan ini terkait erat dengan peningkatan kapabilitas aparatur.  Setelah itu, Tito menjelaskan tentang unsur dalam negara. Katanya, ada empat unsur yang membuat sebuah negara disebut negara. Pertama, ada Pemerintahannya, kedua ada rakyat. Ketiga, ada teritorialnya. Dan keempat, ada pengakuan negara lain.

“Kita lihat dalam empat syarat negara ini, nomor  itu ada pemerintah. Jadi pemerintah ataupun pemerintahan, ini agak beda. Pemerintah itu tak hanya eksekutif. Tapi pemerintahan semua yang memiliki kekuasaan untuk memberikan perintah termasuk legislatif. Nah,  kenapa pemerintah penting. Sebab yang menggerakan negara,”ujarnya.

Eksekutif dalam pemerintahan menjadi bagian penting, kata dia, karena yang melaksanakan kebijakan. Sementara legislatif yang membuat aturan di samping ada juga yudikatif.

“Nah kalau kita bicara pemerintah ada sistem tersendiri dalam pemerintahan itu, ada ilmu tersendiri. Ilmu pemerintahan. Ini bukan sebagai keahlian semata tetapi merupakan sains yang harus dipelajari. Kemudian di dalam ilmu pemerintahan disitu ada komponen-komponen  pengetahuan-pengetahuan umum dan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat spesifik yang harus dimiliki oleh birokrat,” urai Tito.

Birokrat lanjut Tito, perannya sangat penting dalam sistem pemesanan. Karena birokrasi yang jadi mesin pemerintah. Dan, birokrasi tentunya  memiliki tata cara. Punya aturan main, Ini yang harus dikuasai para birokrat.

“Misalnya menguasai ilmu-ilmu pemerintahan, baik ilmu politik, mengenai anggaran keuangan, administrasi pemerintahan, tata laksana hubungan kerja antar komponen pemerintahan yang sejalan dengan sistem desentralisasi,” katanya.

Dengan menguasai itu, birokrat, kata Tito, bisa memahami apa yang jadi kewenangan  pusat dan yang jadi kewenangan daerah. Paham hubungan pusat dan daerah dan seterusnya. Tapi  tidak semua yang berada dalam birokrasi pemerintahan memahami itu. Apalagi dengan diterapkannya sistem Pilkada langsung.

“Sistem Pilkada langsung tak mensyaratkan bahwa pemimpinnya itu harus seorang birokrat, tidak. Boleh artis, boleh juga pengusaha, pelawak, Apapun, semua memiliki hak demokrasi, untuk menjadi pemimpin,” ujarnya.

Namun kata dia, begitu sudah memimpin, ia harus memimpin para birokrat yang mengerti ilmu pemerintahan dengan baik. Maka mau tidak mau mereka yang bukan berlatar belakang dari birokrasi harus belajar tentang itu.

“Maka kita harus berikan ilmu tentang pemerintahan, ilmu tentang birokrasi dan lain- lain. Dalam konteks inilah jadi satu. Ilmu tentang umum dan spesifik, ilmu-ilmu pemerintahan umum yang harus memiliki standar yang harus dimiliki oleh siapapun birokrat di tingkat nasional atau daerah, tapi juga menguasai ilmu-ilmu spesifik sesuai dengan bidang tugas kementerian atau lembaga. Makanya saya selalu menghargai kerjasama dengan kementerian atau lembaga lain, terutama kementerian atau lembaga yang tidak memiliki lembaga pendidikan,” tuturnya.

Dalam kontek inilah, kata Tito, peran BPSDM sangat penting dan strategis. Karenanya ia minta BPSDM untuk terus mengembangkan kompetensi dan kemampuan birokrat-birokrat yang lain. Mendidiknya dengan ilmu yang spesifik diperlukan untuk dibidang tugasnya, selain ilmu yang umum.

“Tapi kita juga harus melihat  bahwa negara kita negara yang plural. Setiap daerah beda karakteristiknya, kemampuannya. Jadi kembangkan kompetensi yang spesifik yang sesuai dengan kebijakan lokal masing-masing. Jangan dipukul rata semua,” ujarnya.

(Red/Puspen Kemendagri)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru