oleh

BMPS Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Pusat Hilangkan Perlakuan Dikotomi Sekolah Negeri dengan Sekolah Swasta

Kota Bekasi, Kicaunews.com – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) se Indonesia menunggu komitmen dan konsistensi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional untuk serius melibatkan peran perguruan swasta dalam Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Nasional dan menghilangkan perlakuan dikotomi (pemisahan) sekolah negeri dengan sekolah swasta dalam sistem penyelenggaraan pendidikan nasional.

Hal itu menjadi salah satu fokus utama Forum Diskusi Nasional yang digelar BMPS Nasional bersama Menteri Pendidikan Nasional, Nadiem Makarim yang mengambil tema soal Peran Perguruan Swasta dalam Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Nasional yang dihadiri pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Nasional beserta BMPS Propinsi se-Indonesia dan perwakilan BMPS Kab/Kota se DKI, Jabar dan Banten.

Diskusi nasional ini dilaksanakan pada Rabu (19/2/2020) dalam rangka memberikan masukan tentang Sistem Pendidikan Nasional kepada Kementerian Pendidikan Nasional.

Perwakilan BMPS Kota Bekasi dihadiri Drs.H.Ayung Sardi Dauly (Sekretaris) dan Ir. Pudio Bayu Sasongko (Wakil Ketua) di Forum diskusi nasional yang digelar
di Kantor BMPS Nasional, Aula Graha I Gedung A Lantai 2 Kantor Kemendikbud Jl.Jend.Sudirman,Senayan – Jakarta, Rabu (19/2/2020) kemarin.

Menurut Ayung Sardi Dauly ada yang menjadi catatan penting yang perlu digaris bawahi terkait peran perguruan swsta dalam sistem pendidikan nasional yakni keinginan Pemerintah agar ada kesetaraan penyelenggaraan pendidikan baik yang diselenggarakan pemerintah (dikenal sekolah public) dan sekolah yang diselenggaran masyarakat (dikenal dengan sekolah privat atau dalam frasa yang benar adalah Sekolah swasta), hal ini merupakan sebuah keniscayaan yang “benar” dan harus diteruskan untuk “di bumikan”.

“Ini barangkali sejalan dengan isi pengarahan yang disampaikan kepala Balitbang Kemendikbud RI bahwa sebaiknya UU yang mengatur tentang sendi-sendi kehidupan pendidikan di tanah air yang kita cintai ini hanya satu sumber UU yang sifatnya menyeluruh,” ungkap Ayung.

Baca juga :  Tahun 2020, Begini Arah Kebijakan Pembangunan Di Kawasan Perbatasan

Namun kata Ayung apakah keinginan Pemerintah tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan dengan baik dan konsekuen ? Jika kita lihat kenyataan di lapangan saat ini justru yang terjadi adalah sebaliknya jurang semakin dalam terjadi pembiaran yang justru dilakukan oleh pemerintah itu sendiri di tengah-tengah keinginan agar tidak terjadi dikotomi swasta dan negeri.

“Bahkan di era reformasi ini fenomena yang terjadi semakin berkembang dan menjadi – jadi. Secara kasat mata dan sangat nampak terjadi di lapangan yang mengemuka dalam diskusi,” tutur Sekertaris BMPS Kota Bekasi ini prihatin.

Fenomena tidak sejalannya keinginan Pemerintah agar tidak terjadi dikatomi antara sekolah swasta dan negeri di dunia pendidikan dengan realita di lapangan diantaranya, lanjut Ayung yakni ketidakadilan dalam pendistrubusian bantuan yang cenderung hanya memperhatikan sekolah negeri, kebijakan PPDB yang hanya berpihak dan memproteksi eksistensi sekolah negeri, penamaan sekolah yang cenderung tidak konsisten dan tetap membedakan sekolah publik/negeri dengan sekolah privat/swasta.

Ayung menilai semua sekolah yang diselenggarakan negara menggunakan kata negeri sementara kami perguruan swasta dalam pemberian nama tidak satupun mencantumkan kata swasta dan diperparah lagi dengan mindset masyarakat baik itu bagi si kaya maupun si miskin tanpa kecuali, kecenderungan berpikir “negeri minded”.

Padahal kata Ayung, sejarah mencatat bahwa keberadaan sekolah swasta telah berdiri sebelum Kemerdekaan RI, baru kemudian sekolah negeri yang  kehadirannya tentu diperuntukan bagi seluas-luasnya masyarakat yang tidak mampu.

Ironinya yang justru terjadi sebaliknya masyarakat yang tidak mampulah yang bersekolah di perguruan swasta padahal keberadaan sekolah negeri seluruhnya dibiaya negara. “Inilah fakta yang terjadi di lapangan yang telah berjalan berpuluh-puluh tahun. Apakah kami mengeluh? Tidak dan terus kami lakukan secara konsekuen tanpa mengenal lelah sebagai bentuk komitmen kami perguruan swasta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanat UUD 1945,” tegasnya.

Baca juga :  Usulan Gorong - gorong Prioritas Warga Desa Setiadarma di Musrembang

Lalu soal pemberlakuan pajak bangunan (PBB), pajak penghasilan, tarif listrik, PAM dan lain – lain kami perguruan swasta diperlakuan beda dengan sekolah negeri, ironinya kami dikelompokkan kedalam kegiatan bisnis/usaha, padahal sudah jelas badan hukumnya yayasan sesuai perundang-undangan yang berlaku adalah lembaga nirlaba dan sosial.

Begitu juga adanya perbelakuan yang beda untuk syarat kepala sekolah yang diselenggarakan perguruan swasta tidak proporsional bila perlakuannya harus disamaratakan dengan syarat menjadi kepala sekolah negeri, karena berbeda kewenangan, kepala sekolah negeri menjadi kewenangan pemerintah sementara untuk  pengangkatan kepala sekolah swasta adalah kewenangan Yayasan selaku penyelenggara perguruan swasta.

“Ini cenderung intervensi bukanlah membantu, lebih memprihatinkan apabila ini tidak terpenuhi maka akses sekolah swasta di DAPODIK, bantuan BOS, dan akses Pendidikan lainya tertutup alias dicut, sehingga kami dipaksa untuk “mengikuti penguatan Kepala Sekolah mandiri alias biaya sendiri dengan harga selangit,” ujarnya.

Belum lagi sikap perlakuan pemerintah terhadap sekolah swasta yakni adanya kerancuan perlakuan terhadap status kepegawaian guru swasta yang diperlakukan sama dengan buruh karena harus tunduk dan berlindung pada UU tenaga kerja, padahal untuk guru terlepas dia guru negeri atau swasta telah memiliki UU sendiri yaitu UU Guru dan Dosen, tambah Ayung prihatin.

Lalu kata Ayung dengan melihat perlakuan realitas pemerintah kepada perguruan swasta yang menjadi pertanyaannya, benarkah Pemerintah berkomitmen untuk dengan serius dan bersungguh-sungguh agar tidak terjadi dikotomi antara sekolah negeri dan swasta sebagaimana yang diharapan dan diinginkan-nya. Pasti jawabannya tidak serius dan tidak bersungguh-sungguh, selama tidak ada reformasi sistem pendidikan nasional kita yang real, ungkap Ayung.

“Gagasan Mendikbud, Mas Menteri Nadiem Makarim tentang Merdeka belajar, kami dukung sepenuhnya, namun tetap harus dalam koridor budaya dan jati-diri bangsa Indonesia,” pesannya. (Sofie)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru