oleh

SPSI Tolak Omnibus Law RUU C’KER karena Melanggar Pancasila dan UUD 45

Kota Bekasi, Kicaunews.com – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) tolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja (RUU C’KER) yang mengkebiri hak buruh dan menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Penolakan ini menjadi bentuk kepedulian nasib buruh Indonesia dan kelangsungan hidup keluarga buruh ke depannya.

Dalam memperigati Hari Ultah nya ke 47 SPSI menjadi momen buruh menyuarakan aspirasinya selama berlangsungnya acara dengan menggelar seminar nasional tentang Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang dinilai kontroversi dan tak memihak pada nasib rakyat Indonesia.

Dihadiri tokoh buruh sekaligus anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni mengakui jika Omnibus Law ini mendapat penolakan hampir seluruh organisasi buruh di Indonesia.

“Aspirasi rakyat soal penolakan RUU Cipta Lapangan kerja ini akan kami bawa di Senayan untuk kita pelajari
lebih detil lagi di Badan Legislatif,” terangnya.

Dia juga berpesan kepada pengurus Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh (SB) dalam rangka berjuang untuk membatalkan RUU Cipta Lapangan Kerja ini, masing masing berbagi tugas. Pengurus Pusat menyiapkan draff pembanding, pengurus PD tingkat provinsi, KC, DPC dan KC tingkat Kota dan Kabupaten tugasnya mendistribusikan atau men-share semua informasi dan merapatkan anggota. Agar mengetahui isi draff RUU Cipta Lapangan Kerja ini. Sehingga bisa solid dan siap diajak berjuang bersama-sama perangkat SP/SB,”pesan Obon Tabroni.

Sementara Ketua SPSI Kota/Kab Bekasi, R. Abdullah menegaskan jika Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang tujuannya untuk membuka investasi sebesar – besarnya dan sepanjang tidak menurunkan kualitas UU Ketenagakerjaan dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45, maka SPSI tidak menolaknya.

“Namun jika Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja ini mengradasi (menurunkan) UU Tenagakerja sebelumnya, bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 jelas kami tolak,” tegas Abdullah.

Baca juga :  Survey SMRC : Publik Sepakat HTI Dibubarkan !

“Karena itulah kenapa kami GEKANAS dan SPSI yang ada didalamnya menolak dan kami sudah menanda tangani kesepakatan, bahwa akan melakukan aksi mogok nasional di seluruh Indonesia, jika pemerintah coba coba memaksakan RUU Cipta Lapangan Kerja ini menjadi Undang-Undang,”kata R Abdullah yang juga sebagai Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS).

Hal senada pun diungkapkan Indra Munaswar selaku Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) dan Ketum Federasi Pekerja Seluruh Indonesia (FPSI) mengatakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja Lapangan (RUU C’KER) ini melanggar UUD 1945.

“Rakyat tidak lagi menjadi tanggung jawab pelaksana Pemerintah Negara sebagaimana dimaksud dalam Mukadimah UUD Tahun 1945,” tegas Indra.

Indra mengatakan di RUU C’KER itu, justru memihak Tenaga Kerja Asing (TKA) diantaranya pemberi kerja yang akan menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak perlu pakai izin dari Menteri. Cukup pengesahan RPTKA dari Pemerintah Pusat. Kalau di UUK 13/2003 harus mendapatkan izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

“Izin itu dimaksudkan agar penggunaan TKA dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan TKI secara optimal,” jelasnya.

Keharusan memiliki RPTKA yang disahkan Menteri sebagai persyaratan mendapatkan izin kerja (IKTA) dihapus. Dengan begitu leluasalah Pemberi kerja menggunakan TKA sebebas-bebasnya, kata Indra.

“Dengan dihapusnya ketentuan perizinan penggunaan TKA, itu artinya untuk melanggengkan Perpres No 20/2018 dan Kepmenaker No. 228/2019,”pungkasnya. (Sofie)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru