oleh

Pembekalan Calon Peserta Diklat PPNS Penegak PERDA Gelombang I Resmi Dibuka

JAKARTA, KICAUNEWS.COM– Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Nugroho resmi membuka acara Pembekalan Kepada Calon Peserta Diklat PPNS Penegak Perda. Acara ini bertempat di Hotel Orchardz Industri Jakarta, Senin (17/02/2020).

Tugas, Fungsi dan kewenangan PPNS  diperlukan dalam rangka penegakan Peraturan perundang-undangan khususnya dalam penegakan Perda. fungsi tersebut harus ada dan dilaksanakan secara profesional oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 6 ayat 1 huruf b dijelaskan bahwa Penyidik adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. dan untuk dapat diangkat menjadi PPNS, berdasarkan PP No. 58 tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 3A huruf g menjelaskan bahwa untuk dapat diangkat sebagai Pejabat PPNS, Calon PPNS harus memenuhi persyaratan, salah satunya adalah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan.

“Seluruh proses seleksi administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan secara online, sehingga tidak ada lagi peserta yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dapat mengikuti Diklat PPNS,” ujar Nugroho.

Nugroho juga mengucapkan selamat kepada para peserta yang akan menjalani pembekalan dan berharap dapat dijadikan ajang untuk meningkatkan kapasitas diri

“Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian yang telah terpilih dan diberikan kepercayaan secara penuh untuk di didik serta dilatih di bidang penyelidikan dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saudara sebagai calon pejabat PPNS dalam melakukan penegakan Perda secara pro yutisi, dan diharapkan para peserta Diklat akan mempunyai tingkat kepercayaan diri untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah masing-masing serta mampu melakukan pemberkasan perkara hingga dapat diajukan ke persidangan agar memaksimalkan upaya penegakan perda,” pesannya.

(Red/Puspen Kemendagri)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru