oleh

Menteri Keuangan Ungkap Modus Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pangandaran, Kicaunews.com – Modus Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh oknum Pemerintah Daerah dan Kepala Sekolah, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih terjadi, walaupun Pemerintah Pusat sudah berusaha menciptakan sistem penyaluran tepat sasaran. (kutipan berita CNN.Indonesia)

Adanya celah Korupsi Dana BOS, karena penyaluran dilakukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Pemerintah Daerah, setelah anggaran masuk ke Pemerintah Daerah kemudian di teruskan ke pihak sekolah-sekolah yang terdata sebagai penerima bantuan dana BOS.

Data sekolah penerima BOS, biasanya diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menyadari adanya celah korupsi itu, pihak Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan kemudian mengubah skema penyaluran anggaran tersebut.

Sekarang penyaluran Dana BOS oleh Pemerintah Pusat di salurkan langsung ke sekolah penerima. Skema yang digunakan bahkan sudah sangat rinci, yaitu by Name, by Address, dan by School Account.

Dalam pencairan Dana BOS, Kepala Sekolah harus terbuka, transparan,harus memahami dan mengapresiasi UU No14 Thn 2008. Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Sudah menjadi hal yang biasa dikala pihak sekolah hendak membeli kebutuhan sarana belajar untuk siswa, pihak Sekolah meminta fee kepada Pengusaha (persentase untuk sekolah).

Jabatan seorang Guru adalah jabatan mulia yang patut di tiru dan di gugu, jangan sampai seperti peribahasa “Guru kencing berdiri Murid kencing Berlari” karena Guru adalah contoh bagi siswanya, “KATAKAN BENAR KALAU ITU BENAR dan KATAKAN SALAH KALAU ITU SALAH” dan katakan juga “TIDAK UNTUK KORUPSI ATAU NEPOTISME” demi untuk memajukan dan mencerdaskan Generasi Bangsa Indonesia. ***Nurzaman***

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru