oleh

Bintek verifikator Dan Pengawas DTKS untuk Peroleh Data Masyarakat Lebih Akurat

Pangandaran, kicaunews-Wakil Bupati Pangandaran H. Adang Hadari, selasa (18/02/2020), membuka Bintek Verifikator dan Pengawas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Aula Hotel Grand Mutiara Pantai Barar Pangandaran.

H. Adang Menyampaikan, Vetifikasi dan Validasi Data harus di lakukan dengan baik dan benar, untuk memperoleh data yang akurat sesuai kriteria sehingga bantuan Pemerintah tepat sasaran.

“Tujuan pelaksanaan Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan sosial adalah untuk memastikan kondisi masyarakat pada masing-masing Desa, serta meminimalisir kesalahan dalam menetapkan penerima manfaat,” jelas H. Adang.

“Penanganan fakir miskin adalah agenda utama Pemerintah, dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang berhak menerima bantuan sosial, karena penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah terpadu juga berkelanjuan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), menjadi dasar dalam melaksanakan kesejahteraan sosial sehingga DTKS perlu dikelola dengan baik, akuntabel dan berkelanjutan,” papar H. Adang.

Lanjut H. Adang lagi, bahwa pengelolaan DTKS meliputi pendataan, Verifikasi dan Validasi, Penetapan dan penggunaan, karena DTKS, telah ditetapkan Menteri Sosial menjadi Dasar bagi Pemerintah dan Pemda untuk memberi bantuan atau pemberdayaan kepada masyarakat.

Sementara Wawan Kustaman Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Pangandaran mengatakan, program verifikasi dan validasi DTKS merupakan salah satu tahapan pendataan kemiskinan, saat ini petugas DTKS yang direkrut sebanyak 182 orang dengan dibekali sejumlah materi, melalui pelatihan selama 2 hari oleh Narasumber yang Profesional. Pemerintah Daerah berharap kerja petugas DTKS di lapangan menghasilkan data yang maksimal agar penyaluran bantuan untuk masyarakat miskin tepat sasaran, sehingga dari hasil kerja petugas DTKS akan menjadi referensi seluruh OPD di kabupaten, Pemprov Jabar hingga Pemerintah pusat.

Baca juga :  Kerukunan Adat Masyarakat Tolaki Rumpun Ndonganeno Resmi Dikukuhkan

“Program verifikasi dan validasi DTKS ini juga harus sinergis dengan institusi atau OPD lain, yakni BPS dan Disdukcapil. Petugas DTKS akan memverifikasi sebanyak 43.181 Kepala Keluarga (KK) dengan masing-masing petugas memverifikasi 250 warga miskin.” jelas Wawan.

“Saya nemprediksi, Petugas Program Verifikasi dan Validasi DTKS di Kabupaten Pangandaran akan mendapat kendala, karena akses jaringan internet saat ini masih  blank spot atau sinyal lemah dibeberapa wilayah, maka dengan jaringan internet yang lemah bakal menjadi kendala petugas di lapangan saat melakukan input data.” ungkap Wawan.

“kami menghimbau kepada petugas DTKS untuk melakukan input data secara ofline jika berada di wilayah blank spot, karena saat kembali online setelah masuk di daerah sinyal kuat, data tersebut secara otomatis akan terekap,”Pungkas Wawan. ***Nurzaman***

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru