oleh

Terkait Kasus Penamparan Yang Dilakukan Kasek SMAN2 Bilah Hilir Terhadap Siswa, Seketaris PAWA PATI Angkat Bicara

Labuhanbatu, Kicaunews.com – Sebagaimana yang di langsir dari pemberitaan Sipayo.Com,Kasek SMAN2 Bilah Hilir,Kabupaten Labuhanbatu Lakukan kekerasan terhadap siswa.Seketaris Persatuan Aktivis Wartawan Pantai Timur (PAWAPATI) Abdul Hasyim angkat bicara.

Aksi kekerasan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sidomulio, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Sri Idhawati S,Pd menimbulkan reaksi keras dengan alasan pendisiplinan. Aksi yang di lakukan itu adalah hal yang tidak seronok.hal itu di katakan Seketaris PAWAPATI kepada KicauNews, Selasa (18/02/20).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyesalkan terjadinya insiden pemukulan siswa oleh oknum tenaga pendidik tersebut. Apalagi, Kemdikbud telah menerbitkan aturan yang melarang dan mencegah praktik-praktik kekerasan di sekolah. Hukuman disiplin yang dilakukan oleh oknum guru ini merupakan tindakan kekerasan yang dilarang,”ucap abdul hasyim

Lanjutnya, Kemdikbud mengimbau agar dinas pendidikan lebih aktif melakukan sosialisasi aturan-aturan terkait sekolah aman dari tindak kekerasan, baik kepada guru, siswa, maupun tenaga kependidikan. Terlebih, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, menyatakan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun antar sekolah, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik. Imbuhnya

Di sisi lain, Pasal 11 dan Pasal 12 Permendikbud 82/2015 menyebutkan sanksi terhadap oknum pelaku tindak kekerasan dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai tingkatan dan/atau akibat tindak kekerasan.

“Untuk itulah potensi kekerasan di sekolah perlu dicegah, dan ditanggulangi dengan melibatkan berbagai unsur dalam ekosistem pendidikan. Di dalam peraturan menteri cukup jelas siapa saja yang terlibat, apa yang perlu dilakukan dan bagaimana cara-caranya,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Wakil kordinator TIPAN RI daerah pantai Abdi Tuah, juga menyayangkan kejadian seorang guru yang menjabat sebagai Kasek SMAN2 yang menampar muridnya di sekolah. Menurutnya, seorang tenaga pendidik seharusnya justru membimbing, mengayomi dan mendidik anak didiknya. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui Undang-Undang No.35 Tahun 2014.

Baca juga :  APTI : Sukses Gelar Acara Grand Launcing & Musyawarah Nasional

Pasal 54 UU No.35/2014 Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Selain itu, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak juga telah secara tegas mengatur setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 72 juta.

“Selain penyelesaian kasus, yang penting harus dilakukan adalah upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tutur Abdi Tuah.

Menurut Abdi Tuah, pendisiplinan murid harus positif agar hukuman yang diterima anak bersifat logis sehingga anak belajar untuk tidak mengulangi perilaku yang tidak diinginkan.

“Guru boleh mendisiplinkan siswa di sekolah tetapi dengan cara-cara tanpa kekerasan, yakni dengan 6menerapkan disiplin positif,” ujarnya.

Disamping itu, Abdi Tuah juga menegaskan bahwa pendisiplinan yang dilakukan guru terhadap siswanya, seharusnya tidak dilakukan dengan kekerasan seperti menampar.

“Para orang tua maupun guru memiliki anggapan bahwa mendidik dan mendisiplinkan anak harus dilakukan dengan kekerasan. Apapun alasannya tindak kekerasan tidak dibenarkan. Apalagi tindakan itu dilakukan guru terhadap siswanya,” ujar

Sambungnya,Alasan guru melakukan tindak kekerasan karena guru beranggapan bahwa kekerasan diperlukan untuk mendisiplinkan siswa. Jika guru beranggapan seperti itu maka akan selalu ada korban kekerasan di sekolah dan sulit memutus mantai rantai kekerasan di sekolah.

Baca juga :  Sandi - Saifullah Untuk Jakarta Beradab

Menurutnya, perilaku guru yang melakukan tindak kekerasan tidak mencerminkan kompetensi kepribadian sehingga diragukan keguruannya. Kompetensi kepribadian guru memiliki indikator, di antaranya kepribadian yang mantap dan emosi yang stabil. Dia menjelaskan memberikan sanksi kepada siswa haruslah bersifat mendidik, bukan dengan kekerasan. Siswa yang dianggap tidak tertib harus dibina dan diberikan sanksi berupa disiplin yang positif.

“Guru juga harus dibekali kemampuan manajemen pengelolaan kelas, karena setiap guru pasti akan menghadapi anak yang perilakunya agresif dan sulit diatur,” katanya. (NASRUDDIN NST)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru