oleh

Soal Korupsi Tol Laut dan Kapal Perintis, JARSI 98 Akan Gelar Aksi di Kantor Pelni

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Jaringan Relawan Anti Korupsi (JARSI) 98 berencana menggelar demonstrasi di Kantor PT. Pelni pada 12 Februari 2020. Aksi ini untuk mendesak KPK mengusut tuntas dugaan kasus korupsi berjamaah Tol Laut dan Kapal Perintis oleh Direksi PT. Pelni.

Selain mendesak KPK, JARSI juga mendukung Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sudjana agar dapat segera menuntaskan penyelidikan dan penyidikan terkait penanganan tindak lanjut Reskrimsus untuk memeriksa Kasus Korupsi PT. Pelni.

Ketua Umum JARSI 98, Tajuddin Kabbah mengaku prihatin atas program Presiden Joko Widodo yang ingin membangun bangsa ini menjadi terhambat lantaran ulah oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Sebagus Apapun Program Pak Jokowi kalau tidak didukung seluruh stakeholder akan jadi terhambat, ditambah ada ulah oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” ujar Tajudin, Senin (10/2/2020).

Surat Tanda Terima Aksi Demo JARSI 98

Tajudin Menambahkan, bahwa aksi yang akan dilakukannya nanti adalah kepeduliannya kepada negara dan bangsa, serta mengawal program Jokowi dalam membangun bangsa.

“Siapapun yang mencoba menghambat program Pemerintah akan kami demo dan akan berhadapan dengan kami,” tegasnya.

Sebelumnya, diberitakan oleh beberapa media nasional ternama soal proyek Tol Laut yang dicanangkan Presiden Jokowi berujung dugaan korupsi.

Satu di antara Proyek Tol Laut yang diduga dikorupsi itu adalah pengadaan Kapal Perintis, AC dan Gearbox Kapal yang dikerjakan PT Pelni. Saat ini, dugaan korupsi senilai Rp500 miliar tersebut tengah ditangani Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya.

Berdasarkan surat yang dikeluarkan Dir Reskrimsus) Polda Metro Jaya bernomor B/7598/VIII/RES.3.3./2019/Dit.Reskrimsus tanggal 20 Agustus 2019, dipanggil untuk menjalani pemeriksaan yakni Direktur Usaha Kapal Barang dan Tol Laut PT Pelni Harry Budiarto pada 30 September 2019 lalu.

Dalam surat panggilan tersebut, yang bersangkutan harus membawa dokumen General Ladger (GL), kertas kerja dan kwintansi-kwintasi pembelian serta dokumen lainnya terkait kegiatan tersebut ke hadapan penyidik Polda Metro Jaya.

Baca juga :  Silaturahmi Bhabinkamtibmas Polsek Batujaya Dengan Anggota BPD Himbau Covid-19

Diterbitkan surat ini terkait dengan dugaan korupsi atau penyelewengan pada kegiatan pelayanan publik untuk angkutan dalam rangka pelayanan pelaksanaan tol laut dan penyelenggaran pelayanan publik kapal perintis milik negara tahun 2017. (red)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru