oleh

FAHIRA IDRIS DAN WANITA DALAM POLITIK

KICAUNEWS.COM – Jakarta adalah kota dengan berbagai instrumen keanekaragaman budaya, politik suku dan agama sehingga sangatlah layak jika kota Jakarta menjadi salah satu kota terbaik di dunia.

Pada akhir tahun 70 an Kota Jakarta memasuki fase modernisasi infrastruktur, orde baru dibawah kepemimpinan Pak Harto telah banyak memberikan sebuah kerangka pembangunan ( Bulding Carakter ), dengan program unggulannya seperti AMD atau lebih dikenal dengan ABRI Masuk Desa mampu memberikan ruang yang berbeda sehingga ABRI sangat begitu dekat dengan masyarakat sehingga timbul pernyataan bahwa TNI adalah milik Rakyat. Pembangunan infrastruktur pada jaman orde baru adalah pembangunan yang berkelanjutan atau di kenal dengan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) sehingga semuanya menjadi terlihat terukur dan terencana.

Namun sayangnya pembangunan infrastruktur yang berlanjut sampai ke pemerintahan Jkw-Amin tidak dibarengi dengan pembangunan sosial, hukum yang berkeadilan. Sebagai bangsa yang besar sudah barang tentu di perlukan sebuah keseimbangan ekosistem politik, ekonomi dan hukum. Indonesia adalah negara yang kaya dengan berjuta keanekaragaman adat dan budaya, kehidupan beragama yang penuh dengan berbagai macam instrumen namun tetap santu dan saling menjaga, perbedaan suku antar warga negaranya menjadi warisan terindah nenek moyang kita kepada bangsa Indonesia. Memasuki era reformasi perbedaan dalam kerangka berpikir tentang peranan wanita dalam kancah politik cukup mulai di perhitungkan, Peranan masyarakat di era reformasi digitalisasi juga mampu mendongkrak elektabilitas wanita dalam berkecimpung di dunia pembangunan politik, sudah banyak sepak terjang para politikus wanita di Indonesia yang mampu membuat kita bangga, namun sayangnya mereka semua terkontaminasi dan tergerus dengan politik mayoriti kaum laki-laki, padahal kaum wanitalah yang paling merasakan beban dampak dari kebijakan politik.

Baca juga :  Baru di Lantik, Kades dan Istrinya Meninggal Dunia Karena Lakalantas

Usaha pemerintah mengakomodasi 30 % keterlibatan perempuan dalam UU pemilu dan partai politik belum semua dan sepenuhnya disikapi dengan antusias dan gembira, sebagai contoh untuk keterwakilan perempuan di DPRD DKI Jakarta belum mencapai 30% sebab dari 106 anggota DPRD DKI, cuma ada 23 Orang anggota dewan dari perempuan. Peranannyapun belum terlalu maksimal dalam upaya memberikan kontribusi pada masyarakat Jakarta khususnya.

Namun warga DKI Jakarta masih bisa bernapas lega dengan kehadiran Fahira Fahmi Idris Cucu dari Ulama besar asal Kalimantan KH. Hasan Basri yang juga mantan ketua MUI sekaligus inisiator berdirinya Bank Muamalat di Indonesia ini cukup memberikan angin segar bagi warga Jakarta yang membutuhkan keadilan hukum. Sebagai seorang Putri politikus Partai Golkar Fahmi Idris, dan juga sebagai anggota DPD RI sikap Fahira Idris tentu telah memberikan hal yang positif bagi citra perempuan diranah politik, di saat para politisi perempuan terlibat kasus hukum, Fahira dengan Ormas #BangJAPARnya berggerak memberikan keadilan hukum seperti kasus Luthfi baru-baru ini.

Motto ” Maju Kotanya, Bahagia Warganya ” Gubernur Anies Baswedan telah benar-benar di implementasikan oleh seorang Fahira Idris, sudah selayaknya ketika Pendidikan dan kesehatan terjamin maka keadilan hukum pun harus dapat dirasakan oleh warga Jakarta khususnya, Warga Negara Indonesia pada umumnya, dan menurut pendapat saya sudah selayaknya Fahira Idris mendampingi Anies pada Pilgub DKI yang akan datang.
#FahiraIdrisBerkarya
#JakartaBahagia

Penulis : Mukhlis Hasan

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru