oleh

Soal Kasus Tanah Oknum Camat Pemkot Bekasi Diduga Palsukan Dokumen

Kota Bekasi, Kicaunews.com – Pengacara yang tergabung dalam Low Office BMS Situmorang dan Rekan menuding adanya dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan Camat Bekasi Barat, Muh. Bunyamin terkait Surat Permohonan Peningkatan Status Tanah atas nama Pjs. Walikota Rudi Gandakusuma No. 593/1138-tnh tertanggal 27 Juni 2018 yang ditujukan ke Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi.

Salah satu pengacara, Budiyono mengatakan oknum Aparatur Sipil Negara(ASN) Pemerintah Kota (Pemkot)  Bekasi tersebut diduga memalsukan surat  dan tandatangan (Alm) Rudi Gandakusuma pada saat masih menjabat sebagai Penjabat Walikota Bekasi.

Surat tersebut terungkap diduga palsu ungkap Budiyono ketika BPN Kota Bekasi menyerahkan bukti surat permohonan peningkatan status tanah itu pada sidang kasus tanah yang melibatkan warga bernama Homsiyah melawan Pt. Anugerah Duta Sejati (ADS) dengan ownernya Laurence M.Takke.

Padahal kata Budiyono status jabatan Rudi Gandakusuma pada tanggal 27 Juni 2018 jabatannya sudah menjadi Penjabat (Pj) Walikota Bekasi bukan lagi Pjs sesuai bukti dokumen yang dimiliki pengacara di tanggal 10 April 2018 jabatan (Alm) Rudi Gandakusuma sudah menjadi Pj.

“Oleh karena itu kami menyurati Walikota Bekasi Rahmat Effendi meminta kejelasan atas kebenaran surat permohonan peningkatan status tanah dengan nomor 593/1138 -tnh itu, apakah terdaftar dalam dokumen administrasi di bagian hukum Pemkot Bekasi,” jelas Budiyono, Selasa (4/2/2020).

Namun sampai saat ini sudah hampir 3 bulan, Law Office BMS Situmorang dan Rekan belum mendapat jawaban dari Bagian Hukum Pemkot Bekasi sejak 18 Desember 2019.

“Kami menduga ada sesuatu yang “disembunyikan” dan Pemkot Bekasi telah melanggar UU NO.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” tegas Budiyono.

Pelanggaran UU No.30 tahun 2014 menyebutkan Pemerintah harus memberikan jawaban administrasi terkait surat menyurat yang diajukan masyarakat kepada Pemerintah dengan hak jawab selama jangka waktu 10 hari kerja.

Baca juga :  Tutup Usia, Ini Sepak Terjang Reni Marlinawati Politisi Perempuan PPP

“Surat yang kami ajukan sudah kadaluarsa karena sudah melebihi 10 hari kerja. Jawaban dari bagian hukum pun tak ada kejelasan  yang diduga ada kejanggalan,” pungkas Budiyono. (Sofie)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru