oleh

Mabes Peka Tuntut Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Mega Korupsi

Kota Bekasi, Kicaunews.com – Masyarakat Bekasi Peduli Kemanusiaan (Mabes Peka) menilai kasus mega korupsi yang terjadi di beberapa BUMN dan penyuapan yang dilakukan terhadap para pejabat negara oleh kader partai politik merupakan tragedi kemanusiaan.

Tragedi kemanusiaan yang disampaikan Mabes Peka yang terjadi di awal tahun 2020 tersebut kata Ustads Verry Koestanto sebagai Ketua Mabes Peka  perlu adanya dorongan dan sikap dari masyarakat kepada aparat penegak hukum agar keadilan dan penegakan hukum harus benar – benar ditegakkan.

“Ditegakkan  tanpa pandang bulu, termasuk oknum yang dekat dengan kekuasaan sekalipun,” ucapnya dalam konferensi pers di Sekertariat Mabes Peka, Masjid Nurul Islam, Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi, Jumat (31/1/2020).

Dalam kesempatan yang sama kordinator acara Agung Mandala mengungkap jika acara ini merupakan kelanjutan dari hasil rapat syuro Mabes Peka pada hari Rabu (29/1/2020) yang menghasilkan beberapa poin penting.

Diantaranya mengenai praktek koruptif yang dilakukan oleh para pejabat, tokoh masyarakat, kader partai politik, Mabes Peka menilai mereka sama sekali tidak punya rasa empati dan kepedulian terhadap kemanusiaan dan ini sangat berlawanan dengan visi dan misi Mabes Peka.

Mabes Peka sangat mengutuk praktek Koruptif yang terjadi di negeri ini yang telah menyengsarakan masyarakat dan merusak tatanan kenegaraan baik dari segi hukum maupun politik (suap) yang terjadi.

“Mabes Peka mendukung sikap ulama yang tergabung dalam FPI, GNPF-ULAMA & PA 212 yang telah menyatakan sikapnya mengutuk dan meminta ditegakkannya proses hukum yang adil dan benar kepada para koruptor,” tegas Agung.

Selain tuntutan soal penegakkan hukum terhadap pelaku korupsi, Mabes Peka juga menyatakan beberapa hal penting terkait musibah banjir yang menimpa warga Kota Bekasi.

Baca juga :  Forum Wartawan Jakarta (FWJ) berikan Bantuan Kepada Jurnalis

Selama terjadinya musibah banjir komunitas, elemen dan ormas yang tergabung dalam Mabes Peka telah berpartisipasi aktif membantu masyarakat baik secara bersama-sama atau secara mandiri dalam kepedulian terhadap masyarakat yang terkena musibah banjir dan tanah longsor baik yang terjadi di kota Bekasi maupun di daerah lainnya.

“Mabes Peka akan tetap mendorong setiap komponen untuk memberikan kepedulian terhadap problem banjir & pasca banjir diantaranya kebutuhan Al Qur’an, buku Iqro, karpet dll yang dialami oleh masjid dan musholla,” lanjut Agung.

Mabes Peka berupaya kedepannya akan mempunyai tenaga terampil dan terdidik dalam penanganan banjir, perahu karet, ambulance, genset dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat saat musibah banjir terjadi.

Banjir yang terjadi mengakibatkan dampak sosial, psikologi dan ekonomi bagi sebagian warga sehingga perlu dilakukan antisipasi dan pencegahan banjir yang lebih komprehensif, Mabes Peka siap berpartisipasi dan berdiskusi untuk mendapatkan solusi yang terbaik.

Mabes Peka juga mengatakan penanganan dan bantuan pasca banjir yang dirasakan sangat lamban diantaranya pengangkutan sampah dan lumpur oleh pihak yang berwenang mengakibatkan penderitaan warga semakin lama dan besar.

Kondisi keprihatinan dan psikologis yang sedang dialami oleh masyarakat diperparah dengan adanya praktek KORUPTIF oleh sebagian pejabat dan kader Partai Politik, beber Agung Mandala.

“Sebagai dukungan nyata terhadap pernyataan sikap bersama antara FPI, GNPF-ULAMA & PA 212 tentang KORUPSI maka Mabes Peka mengadakan konperensi pers pada hari ini (Jumat),” pungkasnya.(Sofie)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru